KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTop Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel oleh : Redaksi-kabarindonesia
23-Jul-2014, 06:01 WIB


 
 
Top Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel
KabarIndonesia - Pada bulan Juli 2014, Redaksi KabarIndonesia telah memilih Sdr. Rio Anggoro sebagai Top
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Keniscayaan 23 Jul 2014 05:12 WIB

Kenangan 15 Jul 2014 22:58 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB


 
 
INTERNASIONAL

Hapus Segera Hak Veto DK PBB!
Oleh : Hendra Sugiantoro | 09-Jan-2009, 20:30:40 WIB

KabarIndonesia - Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sejak berdirinya PBB, hak veto itu dimiliki oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia (dulu Uni Soviet), Perancis, dan China (yang menggantikan Republik China (Taiwan) pada tahun 1979). Dengan dimilikinya hak veto, maka masing-masing perwakilan yang berada di PBB dari kelima negara tersebut berhak membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB.

Bertepatan dengan berkecamuknya agresi Israel di wilayah Gaza saat ini, hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB terasa menarik untuk dibahas dan dikaji ulang. Tak dimungkiri jika hak veto sering kali menjadi alat salah satu negara (baca: AS) untuk melegalkan penindasan Israel terhadap sebuah negara. Seperti yang kita saksikan akhir pekan lalu (Minggu waktu Indonesia ), pernyataan DK PBB agar gencatan senjata dilakukan Israel diveto oleh AS.

Padahal sudah jelas, hampir mayoritas negara mengecam dan mengutuk aksi brutal Israel di wilayah Gaza. Bahkan, Riyad Mansoir yang merupakan peninjau tetap Palestina di PBB memperingatkan agar perang segera dihentikan karena ribuan warga sipil Palestina akan meninggal atau cedera. Sejak meletus agresi Israel, sidang DK PBB pada akhir pekan lalu sudah ketiga kalinya dan hasilnya selalu nihil untuk meredakan serangan ke wilayah Gaza yang sudah hampir berlangsung dua pekan.

Jika kita berpikir jernih, penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB seakan-akan bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Adakalanya sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto. Tidak hanya sekali, dua kali hak veto digunakan AS untuk melapangkan jalan bagi Israel melancarkan perang, tapi sudah berulang kali terutama menyangkut Timur Tengah. Pada tahun 2006 lalu, misalnya, AS juga sering menggunakan hak vetonya untuk menolak keputusan agar Israel menghentikan serangannya ke Lebanon.

Pada dasarnya, adanya hak veto itu bukan menjadi masalah jika digunakan sebagaimana mestinya. Persoalannya adalah jika penggunaan hak veto justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau malah mencederai hukum PBB sendiri. Jika mau jujur, agresi Israel ke wilayah Gaza sebenarnya sudah melanggar hukum-hukum humaniter internasional yang ditetapkan PBB, tapi karena adanya hak veto justru membiarkan hukum-hukum humaniter internasional itu dilanggar oleh Israel.

Maka kita perlu menyuarakan agar hak veto dikaji ulang. Seperti kita ketahui, pemberian hak veto bagi Anggota Tetap DK PBB tidak terlepas dari faktor Perang Dunia II dimana negara-negara pemenang perang memiliki hak veto dan dikuatkan melalui Pasal 27 Piagam PBB. Artinya, pemberian hak veto sedikit banyak merupakan ambisi negara-negara pemenang perang untuk tetap memiliki kekuatan mengendalikan jalannya dunia.

Melihat ke belakang, ide penghapusan hak veto sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Mantan Sekjend PPB Kofi Annan pun pernah mengusulkan penghapusan hak veto karena menjadi penghambat reformasi di tubuh PBB.

Berpikir bijak, keputusan PBB menyangkut urusan apapun tetap berada di Majelis Umum (MU) sebagai representasi seluruh anggota tanpa intervensi negara-negara di DK PBB. Pungkasnya, kita dituntut untuk menyuarakan penghapusan hak veto itu secara konsisten termasuk mendesak kelima negara pemilik hak veto agar bersedia melepaskan hak vetonya. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massaoleh : Dispen Kormar
18-Jul-2014, 21:20 WIB


 
  Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massa Dalam rangka memelihara kesiapsiagaan pasukan yang akan diterjunkan dalam proses pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pada 22 Juli mendatang memasuki tahap rekapitulasi suara di KPU, satu Satuan Setingkat Batalyon (SSY) pasukan siaga Pam Pilpers Pasmar-2 Marinir menggelar Latihan penanggulangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB


 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Tak Selamanya Teknologi Mahal 03 Jun 2014 09:05 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia