KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
OpiniSwasembada Pangan Era Pembangunan, Sebuah Kenangan akan Harapan oleh : Iin Suwandi
04-Mar-2015, 11:53 WIB


 
  KabarIndonesia - Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang paling mendasar bagi manusia. Kebutuhan pangan sangat penting bagi kehidupan umat manusia yang akan mempengaruhi sendi kehidupan lainnya. Kehidupan sosial politik suatu negara akan terganggu manakala rakyat lapar karena seluruh rakyat
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Di Rantau Kurindu Ibu Pertiwi 06 Mar 2015 21:00 WIB

Derita Hilang, Keluhan Hilang 04 Mar 2015 11:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Banjir Bikin Stres Deera Idol! 18 Feb 2015 20:35 WIB


 

 
 
INTERNASIONAL

Hapus Segera Hak Veto DK PBB!
Oleh : Hendra Sugiantoro | 09-Jan-2009, 20:30:40 WIB

KabarIndonesia - Hak veto adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sejak berdirinya PBB, hak veto itu dimiliki oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, Rusia (dulu Uni Soviet), Perancis, dan China (yang menggantikan Republik China (Taiwan) pada tahun 1979). Dengan dimilikinya hak veto, maka masing-masing perwakilan yang berada di PBB dari kelima negara tersebut berhak membatalkan keputusan atau resolusi yang diajukan PBB atau DK PBB.

Bertepatan dengan berkecamuknya agresi Israel di wilayah Gaza saat ini, hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB terasa menarik untuk dibahas dan dikaji ulang. Tak dimungkiri jika hak veto sering kali menjadi alat salah satu negara (baca: AS) untuk melegalkan penindasan Israel terhadap sebuah negara. Seperti yang kita saksikan akhir pekan lalu (Minggu waktu Indonesia ), pernyataan DK PBB agar gencatan senjata dilakukan Israel diveto oleh AS.

Padahal sudah jelas, hampir mayoritas negara mengecam dan mengutuk aksi brutal Israel di wilayah Gaza. Bahkan, Riyad Mansoir yang merupakan peninjau tetap Palestina di PBB memperingatkan agar perang segera dihentikan karena ribuan warga sipil Palestina akan meninggal atau cedera. Sejak meletus agresi Israel, sidang DK PBB pada akhir pekan lalu sudah ketiga kalinya dan hasilnya selalu nihil untuk meredakan serangan ke wilayah Gaza yang sudah hampir berlangsung dua pekan.

Jika kita berpikir jernih, penggunaan hak veto yang dimiliki Anggota Tetap DK PBB seakan-akan bertentangan dengan asas keadilan dan mengingkari realitas sosial. Adakalanya sebuah keputusan yang telah ditetapkan dalam forum PBB dibatalkan oleh negara pemilik hak veto. Tidak hanya sekali, dua kali hak veto digunakan AS untuk melapangkan jalan bagi Israel melancarkan perang, tapi sudah berulang kali terutama menyangkut Timur Tengah. Pada tahun 2006 lalu, misalnya, AS juga sering menggunakan hak vetonya untuk menolak keputusan agar Israel menghentikan serangannya ke Lebanon.

Pada dasarnya, adanya hak veto itu bukan menjadi masalah jika digunakan sebagaimana mestinya. Persoalannya adalah jika penggunaan hak veto justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran atau malah mencederai hukum PBB sendiri. Jika mau jujur, agresi Israel ke wilayah Gaza sebenarnya sudah melanggar hukum-hukum humaniter internasional yang ditetapkan PBB, tapi karena adanya hak veto justru membiarkan hukum-hukum humaniter internasional itu dilanggar oleh Israel.

Maka kita perlu menyuarakan agar hak veto dikaji ulang. Seperti kita ketahui, pemberian hak veto bagi Anggota Tetap DK PBB tidak terlepas dari faktor Perang Dunia II dimana negara-negara pemenang perang memiliki hak veto dan dikuatkan melalui Pasal 27 Piagam PBB. Artinya, pemberian hak veto sedikit banyak merupakan ambisi negara-negara pemenang perang untuk tetap memiliki kekuatan mengendalikan jalannya dunia.

Melihat ke belakang, ide penghapusan hak veto sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Mantan Sekjend PPB Kofi Annan pun pernah mengusulkan penghapusan hak veto karena menjadi penghambat reformasi di tubuh PBB.

Berpikir bijak, keputusan PBB menyangkut urusan apapun tetap berada di Majelis Umum (MU) sebagai representasi seluruh anggota tanpa intervensi negara-negara di DK PBB. Pungkasnya, kita dituntut untuk menyuarakan penghapusan hak veto itu secara konsisten termasuk mendesak kelima negara pemilik hak veto agar bersedia melepaskan hak vetonya. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kecamatan Tanjung Raja Menjadi Juara MTQ ke-42 Lampung Utaraoleh : Jumari Haryadi
01-Mar-2015, 10:19 WIB


 
  Kecamatan Tanjung Raja Menjadi Juara MTQ ke-42 Lampung Utara Lomba MTQ ke-42 Lampung Utara yang berlangsung sejak 23 Februari 2015 di desa Subik Kecamatan Abung Tengah berakhir pada 27 Februari 2015. Kegiatan yang diikuti 230 peserta dari 23 kecamatan tersebut dimenangkan oleh Kecamatan Tanjung Raja dan menempatkannya sebagai
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Dukung Program Swasembada Pangan 05 Mar 2015 05:55 WIB

Jangan Takut Ancaman Pihak Asing 05 Mar 2015 05:54 WIB

 

 

 

 

 

 
NamaKU = JiwaKU 25 Feb 2015 08:26 WIB

 

 

 
Rambu Car Free Day Di Bogor 06 Mar 2015 21:06 WIB


 

 
Belajar dari Kehidupan Lebah 18 Feb 2015 20:28 WIB

 
  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia