KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiDua Minggu Berlatih Menulis Bersama PMOH untuk Para Pelajar SMP dan SMA oleh : Redaksi-kabarindonesia
02-Jun-2020, 01:39 WIB


 
 
KabarIndonesia - Selamat Idul Fitri! Masih dalam situasi masa lebaran ini, Harian Online KabarIndonesia (HOKI) kembali membuka pelatihan menulis online Tahun Ajaran (Tajar) XII, 2020. Pada Tajar ini khusus diperuntukkan bagi para pelajar SMP dan SMA untuk mengisi masa liburan
selengkapnya....


 


 
BERITA INTERNASIONAL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Melawan Hoax Virus Corona 21 Mei 2020 15:19 WIB


 
Kami Masih Punya Rasa Malu 31 Mei 2020 11:30 WIB

Aroma Kematian 09 Mei 2020 13:56 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Desainer Sang Pemuja Setan 29 Mei 2020 13:08 WIB


 
 
INTERNASIONAL

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) Indonesia-Swiss Perlu Segera Diratifikasi Parlemen Masing-masing
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 13-Feb-2019, 16:15:37 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly melalui akun media sosialnya menyampaikan harapan agar DPR RI dapat segera meratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik yang ditandatanganinya, sehingga bisa digunakan penegak hukum untuk menindaklanjuti.

Sebagaimana dilansir oleh berbagai media nasional dan internasional maupun situs resmi pemerintah, bahwa Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter dan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia, Yasonna Laoly, telah menandatangani perjanjian bilateral tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2/2019).

"Dengan adanya perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini, maka kedua negara dapat melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Saya berharap dukungan penuh dari DPR untuk segera meratifikasi agar Perjanjian ini dapat langsung digunakan oleh para penegak hukum dan instansi terkait lainnya." sebut Laoly di akun medsosnya.
< br />
Melansir hukumonline.com, terdapat 11 poin kerjasama yang telah disepakati kedua negara yang tertuang dalam MLA, meliputi tindakan:
1.membantu menghadirkan saksi; 2.meminta dokumen, rekaman, dan bukti; 3.penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset; 4.menyediakan informasi berkaitan dengan suatu tindak pidana; 5.mencari keberadaan seseorang dan asetnya; 6.mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut. 7.melacak, membekukan, menyita hasil dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; 8.meminta dokumen yang berkaitan dengan suatu tindak pidana; 9.melakukan penahanan terhadap seseorang untuk diinterogasi dan konfrontasi (dengan saksi/alat bukti lain); 10. memanggil saksi dan ahli untuk memberikan pernyataan; 11. serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan.

Sementara itu, sumber resmi situs pemerintah Swiss: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-73876.html, memberitakan bahwa sebelumnya Dewan Federal Swiss telah menyetujui perjanjian tersebut pada 14 September 2018.

Menurut pemerintah Swiss, Perjanjian bantuan timbal balik dengan Indonesia sebagian besar didasarkan pada Konvensi Eropa tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan pada Undang-Undang Federal tentang Bantuan Timbal Balik Internasional dalam Masalah Pidana. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan mengurangi persyaratan formal (mis. Pengabaian kebutuhan akan otentikasi) dan menetapkan secara terperinci persyaratan untuk permintaan bantuan timbal balik. Juga menunjuk otoritas pusat di setiap negara yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan tersebut.

Perjanjian tersebut secara tegas merujuk pada hak asasi manusia: jika diduga ada pelanggaran hak asasi manusia, Swiss dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum. Perjanjian bilateral tentang bantuan hukum timbal balik menciptakan dasar dalam hukum internasional, dalam hal ini otoritas peradilan di kedua negara dapat bekerja sama dalam mendeteksi dan menuntut kegiatan kriminal, khususnya kejahatan seperti korupsi dan pencucian uang.

Anggota Dewan Federal Keller-Sutter juga menggunakan pertemuannya dengan Menteri Laoly untuk menyoroti pentingnya perlindungan paten yang baik bagi perusahaan-perusahaan Swiss yang aktif di Indonesia. Desember lalu Swiss dan Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas di mana barang-barang Swiss dan Indonesia yang diproduksi di negara Asia harus menikmati tingkat perlindungan paten yang sama.

Dengan demikian poin yang khusus dalam perjanjian tersebut adalah menyangkut patent protection dan human right (HAM), sementara yang berhubungan dengan uang adalah menyangkut "particular crimes such as corruption and money laundering." Soal pengembalian aset atau dana yang dilarikan/disembunyikan tidak disebut secara rinci.

Terkait dengan tindak lanjut perjanjian ini, sebagaimana disebut Menteri Hukum dan HAM Indonesia agar pihak DPR RI segera meratifikasi perjanjian tersebut, pihak Swiss juga berharap pihak Parlemen segera melakukannya. Sebagaimana ditulis dalam situs Swiss sebagai berikut: "In Switzerland, Parliament must approve the agreement. Once it has done so, the agreement will be open to an optional referendum, as is usual in the case of international agreements." tulis situs Swiss tersebut.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
DIE HARD - SUSAH MATEK 23 Mei 2020 10:41 WIB

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia