KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalDensus 88 Amankan Tersangka Teroris Poso oleh : Burhan
18-Okt-2014, 22:41 WIB


 
  KabarIndonesia - Makassar, Tim Densus 88 bekerjasama dengan Polda Sulsel dan Resmob Polres Bulukumba menangkap Firdaus alias Daus Bin Faisal (25), pemuda asal Salebba desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba yang diduga sebagai salah satu pelaku teror bom di
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Polsek Rappocini Tangkap Buronan 19 Okt 2014 00:16 WIB

 
Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

PerlindunganNya di Bebas Hambatan 16 Okt 2014 17:30 WIB

 
Tigi Menuju Perubahan! 25 Sep 2014 13:11 WIB


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
EKONOMI

IMF dan Bank Dunia: alat neo-liberal untuk melestarikan penderitaan rakyat
Oleh : Yuyun Harmono | 27-Nov-2006, 13:46:02 WIB

Yuyun Harmono (Staff Program Officer Koalisi Anti Utang)

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

Ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Sukarno untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing. Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!" ("Bawa bantuanmu ke neraka sana!").

Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai Presiden digantikan oleh Suharto. Bersamaan dengan itu pula (Oktober 1966), pemerintahan Suharto menjalankan "program stabilisasi" yang dirumuskan dengan "bantuan" IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Sukarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Suharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah "Laporan tentang Kinerja Mutakhir Indonesia" yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar "bantuan" (yaitu, pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.

Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini.

Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia, setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun ini. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar. Namun lembaga pemberi utang ini tetap saja memperburuk situasi ini dengan mengharuskaan pemerintah memotong belanja publik dan mengurangi tingkat pertumbuhan lapangan kerja dengan alasan untuk menjadikan perekonomian 'lebih efisien'.

Tabel Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Berdasarkan sumbernya per 31 Oktober 2005 (dalam Ribu US Dollars)
Kreditor Outstanding %
Multilateral
ADB 8,404,922 13.6
IBRD/World Bank 7,864,005 12.7
IDA 997,725 1.6
IDB 190,424 0.3
NIB 131,018 0.2
EIB 117,789 0.2
IFAD 72,745 0.1
MIGA 0 0.0
TOTAL Multlateral 17,778,629 28.8
Bilateral
JAPAN 25,425,558 41.1
GERMANY 3,796,687 6.1
UNITED STATES 3,533,759 5.7
FRANCE 2,490,704 4.0
UNITED KINGDOM 1,781,767 2.9
AUSTRIA 1,611,295 2.6
NETHERLANDS 1,600,610 2.6
AUSTRALIA 885,099 1.4
SPAIN 577,282 0.9
CANADA 490,373 0.8
OTHERS 1,843,346 3.0
TOTAL Bilateral 44,036,481 71.2
TOTAL 61,815,110 100.0

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
PNPM Desa Tulangan Rawan Gesekan 20 Okt 2014 12:52 WIB

 
Valentino Rossi Puji Marc Marquez 18 Okt 2014 23:59 WIB


 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia