KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahAmerika - Sumut Kerjasama Atasi Bencana oleh : Jenda Bangun
03-Sep-2014, 13:02 WIB


 
 
Amerika - Sumut Kerjasama Atasi Bencana
KabarIndonesia - Medan, Amerika Serikat melalui International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) dibawah Departemen Kehakiman US, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam penerapan Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat dalam Penanggulangan Bencana. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Gubsu, Gatot
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB

 

 
 
EKONOMI

IMF dan Bank Dunia: alat neo-liberal untuk melestarikan penderitaan rakyat
Oleh : Yuyun Harmono | 27-Nov-2006, 13:46:02 WIB

Yuyun Harmono (Staff Program Officer Koalisi Anti Utang)

Setelah krisis ekonomi 1997 peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Suharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid. Bahkan pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa IMF dan Bank Dunia sebagai lembaga-lembaga keuangan internasional (berbasis di Washington dan didominasi oleh AS dan negara-negara barat lainnya) telah melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi negara Indonesia sejak 1966.

Ketika perekonomian Indonesia menghadapi krisis sepanjang dekade 50-an dan tahun-tahun pertama 60-an, AS dan Bank Dunia melobi pemerintahan Sukarno untuk menerima tawaran pinjaman besar kepada Indonesia. Syarat pinjaman tersebut adalah pemerintah Indonesia menjalankan langkah-langkah penghematan sangat ketat dan men-denasionalisasi-kan sektor ekonomi yang semula dimiliki pihak asing. Tawaran Bank Dunia itu ditolak oleh Presiden Soekarno dalam sebuah rapat akbar di Jakarta dengan seruan: "Go to hell with your aid!" ("Bawa bantuanmu ke neraka sana!").

Tidak lama kemudian kedudukan Soekarno sebagai Presiden digantikan oleh Suharto. Bersamaan dengan itu pula (Oktober 1966), pemerintahan Suharto menjalankan "program stabilisasi" yang dirumuskan dengan "bantuan" IMF dan menghapus semua langkah-langkah nasionalisasi pemerintahan Sukarno. Program tersebut adalah menghapuskan semua diskriminasi terhadap investasi asing dan semua perlakuan istimewa pada sektor publik. Termasuk menghapuskan sistem kontrol mata uang asing yang diberlakukan oleh rezim Sukarno. Kemudian IMF juga membatasi belanja pemerintah agar tidak melebihi 10% dari pendapatan nasional. Lalu diikuti dengan lahirnya Undang-undang Investasi Asing pada 1967. Undang-undang ini memberikan masa bebas pajak lima-tahun bagi para investor asing dan keringanan pajak selama lima tahun berikutnya.

Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Suharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) yang kemudian berganti nama menjadi CGI (Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia). Badan ini lahir sebagai hasil diskusi diantara para kreditor Indonesia pada 1966. Pada 1967, badan tersebut beranggotakan Amerika Serikat Serikat, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, dan Australia, serta IMF dan Bank Dunia.

Tiap tahun Bank Dunia menyiapkan sebuah "Laporan tentang Kinerja Mutakhir Indonesia" yang didiskusikan dalam rapat IGGI, yang juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah Indonesia. Beberapa bulan setelah pembahasan tersebut, IGGI mengadakan rapat kedua untuk memperkirakan seberapa besar "bantuan" (yaitu, pinjaman) yang akan diberikan kepada Indonesia. Antara 1967 dan 1997, IMF dan Bank Dunia telah membuat perekonomian Indonesia sedemikian terbuka untuk didikte oleh pemodal Barat (khususnya dari Amerika Serikat Serikat) melalui dorongan untuk menjalankan deregulasi dan swastanisasi.

Pada pertengahan 1997 Indonesia mengalami krisis yang parah dan puluhan juta orang terdepak ke bawah garis kemiskinan. Namun IMF dan Bank Dunia tetap memaksa pemerintah Indonesia untuk memangkas pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial (subsidi), melakukan deregulasi ekonomi dan menjalankan privatisasi perusahaan milik negara. Di samping itu pemerintah didesak pula untuk melegitimasi upah rendah. Seluruh tekanan itu justru meluaskan kemiskinan. Seorang birokrat senior IMF mengaku bahwa seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk melayani kepentingan investor asing, yang tidak lain adalah perusahaan-perusahaan besar di negara pemegang saham utama lembaga ini.

Pelayanan ini diberikan dengan cara membukakan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor dan pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Termasuk menghilangkan subsidi pada listrik, tarif telepon dan bahan bakar minyak. Padahal menurut Bank Dunia, setengah dari seluruh rakyat Indonesia berpeluang 50:50 untuk jatuh miskin tahun ini. Sepertiga dari seluruh rakyat Indonesia tidak mempunyai akses untuk memperoleh air bersih atau layanan kesehatan atau tidak menamatkan sekolah dasar. Namun lembaga pemberi utang ini tetap saja memperburuk situasi ini dengan mengharuskaan pemerintah memotong belanja publik dan mengurangi tingkat pertumbuhan lapangan kerja dengan alasan untuk menjadikan perekonomian 'lebih efisien'.

Tabel Posisi Utang Luar Negeri Pemerintah Berdasarkan sumbernya per 31 Oktober 2005 (dalam Ribu US Dollars)
Kreditor Outstanding %
Multilateral
ADB 8,404,922 13.6
IBRD/World Bank 7,864,005 12.7
IDA 997,725 1.6
IDB 190,424 0.3
NIB 131,018 0.2
EIB 117,789 0.2
IFAD 72,745 0.1
MIGA 0 0.0
TOTAL Multlateral 17,778,629 28.8
Bilateral
JAPAN 25,425,558 41.1
GERMANY 3,796,687 6.1
UNITED STATES 3,533,759 5.7
FRANCE 2,490,704 4.0
UNITED KINGDOM 1,781,767 2.9
AUSTRIA 1,611,295 2.6
NETHERLANDS 1,600,610 2.6
AUSTRALIA 885,099 1.4
SPAIN 577,282 0.9
CANADA 490,373 0.8
OTHERS 1,843,346 3.0
TOTAL Bilateral 44,036,481 71.2
TOTAL 61,815,110 100.0

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 
KSPI Tolak Kenaikan BBM 29 Aug 2014 10:55 WIB

 

 

 
Perang Bintang di MILO Camp 29 Aug 2014 10:57 WIB


 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia