KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
EkonomiPemerintah Percepat Penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara oleh : Hotma D.l. Tobing
22-Aug-2014, 11:26 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, demikian diinformasikan Fiscal News (21/08).

RUU
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB

 

INPRES Perberasan Mulai Diberlakukan, HPP Beras Naik

 
EKONOMI

INPRES Perberasan Mulai Diberlakukan, HPP Beras Naik
Oleh : Ismadi Amrin | 22-Apr-2008, 15:11:42 WIB

KabarIdonesia - Jakarta, 22/4/2008 - Akibat dari perkembangan nasional dan global dibidang pangan, khususnya perberasan, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2007 melaui Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono di Jakarta, Selasa (22/4) mengatakan, Inpres tersebut diberlakukan juga dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi pedesaan. "Inpres-nya mulai diberlakukan hari ini ( 22 April 2008)," katanya.

Ditambahkannya, dengan diberlakukannya Inpres tersebut, maka Harga pokok pembelian (HPP) beras dan gabah sudah dinaikkan. Karenanya, Perum Bulog pun diminta segera efektif dalam menyerap beras petani.
" Diharapkan dengan adanya aturan baru ini petani bisa lebih sejahtera, serta kami harapkan pula agar Bulog bisa lebih intensif d untuk pengadaan beras di dalam negeri, namun tidak sampai menjatuhkan harga beras di tingkat petani," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan kelautan Bayu Krisnamurthi dalam konfrensi persnya di gedung Depkeu Jakarta, Selasa (22/4) mengatakan, dengan diberlakukannya aturan yang baru tersebut, maka HPP mengalami kenaikan sekitar Rp 200-300 per kg. Dijelaskannya, HPP untuk harga beras di gudang Bulog naik dari Rp 4.000 per kg menjadi Rp 4.300 per kg. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp 2.000 per kg menjadi Rp 2.200 per kg. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di Gudang Bulog naik dari Rp 2.600 per kg menjadi Rp 2.840 per kg.


"Inpres ini diberikan kepada 12 menteri, Kepala BPN, Kepala BPS, serta seluruh gubernur dan bupati sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," katanya.
Dalam Inpres 1/2008 tersebut terdapat pula beberapa pokok instruksi. Diantaranya, mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat, mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi, mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi, memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis, dan memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi utama.

Kemudian, disebutkan juga bahwa penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog, dan di daerah dapat juga dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.Sedangkan dalam mengenai kebijakan ekspor beras, Inpres tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ekspor dan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen; Impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dapat dilakukan (hanya) jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan secara terkendali, dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia