KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
KesehatanTak Perlu Galau Menyikapi Heboh Kasus Vaksin Palsu oleh : Wahyu Ari Wicaksono
28-Jun-2016, 15:14 WIB


 
 
Tak Perlu Galau Menyikapi Heboh Kasus Vaksin Palsu
KabarIndonesia - Terbongkarnya sindikat pemalsu vaksin untuk balita yang telah beraksi selama belasan tahun, sontak membuat banyak kalangan merasa was-was. Tak bisa dipungkiri bahwa mau tak mau kasus ini membuat hilang rasa keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap keaslian vaksin yang
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Kala Senja di Tanah Gayo 24 Jun 2016 12:58 WIB

Ramdhan Kali Ini 24 Jun 2016 12:58 WIB

 
Desa Cimanggu Menuju Desa Wisata 18 Mei 2016 10:53 WIB


 
BERITA LAINNYA
 

 
Anakku Tertular Virus Menulis 23 Jun 2016 10:38 WIB


 

INPRES Perberasan Mulai Diberlakukan, HPP Beras Naik

 
EKONOMI

INPRES Perberasan Mulai Diberlakukan, HPP Beras Naik
Oleh : Ismadi Amrin | 22-Apr-2008, 15:11:42 WIB

KabarIdonesia - Jakarta, 22/4/2008 - Akibat dari perkembangan nasional dan global dibidang pangan, khususnya perberasan, pemerintah akhirnya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perberasan tahun 2007 melaui Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.

Menteri Koordinator Perekonomian Boediono di Jakarta, Selasa (22/4) mengatakan, Inpres tersebut diberlakukan juga dalam rangka stabilitas ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi pedesaan. "Inpres-nya mulai diberlakukan hari ini ( 22 April 2008)," katanya.

Ditambahkannya, dengan diberlakukannya Inpres tersebut, maka Harga pokok pembelian (HPP) beras dan gabah sudah dinaikkan. Karenanya, Perum Bulog pun diminta segera efektif dalam menyerap beras petani.
" Diharapkan dengan adanya aturan baru ini petani bisa lebih sejahtera, serta kami harapkan pula agar Bulog bisa lebih intensif d untuk pengadaan beras di dalam negeri, namun tidak sampai menjatuhkan harga beras di tingkat petani," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan kelautan Bayu Krisnamurthi dalam konfrensi persnya di gedung Depkeu Jakarta, Selasa (22/4) mengatakan, dengan diberlakukannya aturan yang baru tersebut, maka HPP mengalami kenaikan sekitar Rp 200-300 per kg. Dijelaskannya, HPP untuk harga beras di gudang Bulog naik dari Rp 4.000 per kg menjadi Rp 4.300 per kg. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp 2.000 per kg menjadi Rp 2.200 per kg. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) di Gudang Bulog naik dari Rp 2.600 per kg menjadi Rp 2.840 per kg.


"Inpres ini diberikan kepada 12 menteri, Kepala BPN, Kepala BPS, serta seluruh gubernur dan bupati sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," katanya.
Dalam Inpres 1/2008 tersebut terdapat pula beberapa pokok instruksi. Diantaranya, mendorong dan memfasilitasi penggunaan benih padi unggul-bersertifikat, mendorong dan memfasilitasi penggunaan pupuk berimbang dalam usahatani padi, mendorong dan memfasilitasi pengurangan kehilangan pasca-panen padi, memfasilitasi pengurangan penurunan luas lahan irigasi teknis, dan memfasilitasi rehabilitasi lahan dan penghijauan daerah tangkapan air serta rehabilitasi jaringan irigasi utama.

Kemudian, disebutkan juga bahwa penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras dalam negeri dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani dalam negeri.

Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog, dan di daerah dapat juga dilakukan oleh Badan Pemerintah atau Badan Usaha di bidang pangan.Sedangkan dalam mengenai kebijakan ekspor beras, Inpres tersebut menyebutkan bahwa kebijakan ekspor dan impor beras dalam rangka menjaga kepentingan petani dan konsumen; Impor beras dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi, untuk kepentingan memenuhi Cadangan Beras Pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri. Ekspor beras dapat dilakukan (hanya) jika ketersediaan beras dalam negeri telah tercukupi, dilaksanakan secara terkendali, dan tidak mengganggu stabilitas harga dalam negeri.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Ragam UKM di Masyarakatoleh : Zulkarnaen Syri Lokesywara
13-Jun-2016, 12:58 WIB


 
  Ragam UKM di Masyarakat Harjono, 64 tahun, adalah salah satu pengrajin payung kertas yang masih bertahan di Desa Kwarasan, Juwiring-Klaten. Menurut Pak Harjono di rumahnya, 22/5, serbuan payung lawa/kelelawar -sebutan payung kain berwarna hitam produk China- menyurutkan kejayaan payung kertas Juwiring. Kini para pengrajin
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
TNI Tanggap Bencana 24 Jun 2016 12:59 WIB


 

 
 

 

 
Sayur untuk Hidup 13 Jun 2016 09:27 WIB


 

 

 

 

 

 

 
  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia