KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTOP REPORTER OF THE MONTHS JANUARY 2019 oleh : Kabarindonesia
19-Jan-2019, 01:29 WIB


 
 
KabarIndonesia - Tonny Djayalaksana adalah seorang pengusaha yang pada saat ini sedang mengembangkan Lapangan Golf di Manyaran Hills - Semarang. Sebelumnya ia pernah mengorbitkan Kartu Merah Putih - kartu pulsa prabayar sebagai Provider.   

Usia Tonny sekarang
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Rumah 18 Jan 2019 09:43 WIB

Kitab Hidup 16 Jan 2019 09:44 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
 

 
 
EKONOMI

PENGKERDILAN PERAN PEMERINTAH
Oleh : Merza Gamal | 19-Des-2006, 22:09:10 WIB

By: MERZA GAMAL (Pengkaji Sosial Ekonomi Islami)

Era ekonomi baru dengan rezim perdagangan bebas, mengharuskan minimalisasi peran pemerintah suatu negara dalam mengatur perekonomian suatu negara. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ikut campur dalam perekonomian dianggap telah menghambat pasar bahkan laju perekonomian. Dengan demikian, deregulasi dianggap sebuah kewajiban bagi rezim perdagangan bebas.

Para penyokong rezim perdagangan bebas, mempromosikan, mengurangi regulasi berarti membiarkan kekuatan pasar bekerja. Kekuatan pasar akan menghasilkan lebih banyak efisiensi. Manfaat kekuatan pasar, melalui kompetisi, akan mengalir langsung ke konsumen dan masyarakat luas. Untuk itu, maka perlu dilakukan deregulasi-deregulasi perekonomian, termasuk sektor-sektor strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Menurut para ekonom, seperti Stiglitz, Korten, dan Perkins, deregulasi-deregulasi yang terjadi dilakukan oleh para pelobi yang bukan ekonom. Mereka mewakili kepentingan yang bersedia mengeluarkan banyak dana termasuk untuk sumbangan kampanye bagi para politisi yang akan membuat berbagai kebijakan-kebijakan mengurangi bahkan menghapus regulasi-regulasi yang telah berlaku sebelumnya. Dengan demikian, deregulasi yang terjadi lebih dimotivasi oleh upaya mempertinggi laba ketimbang oleh kepedulian tulus untuk mengefisienkan perekonomian.

Deregulasi-deregulasi yang dilakukan secara otomatis mengurangi peran pemerintah dalam mengatur perekonomian yang dibutuhkan oleh semua golongan. Pihak yang diuntungkan terutama golongan pemilik modal atau eksekutif korporasi global. Para penganjur deregulasi, yakin bahwa semakin ramping pemerintahan dan semakin rendah tarif pajak akan semakin baik bagi perekonomian. Menurut mereka, uang yang dibelanjakan oleh pemerintah umumnya terbuang mubazir, sedangkan jika digunakan oleh sektor swasta akan termanfaatkan dengan baik. Akan tetapi, para ekonom di atas malah berpendapat bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Sektor swasta, ternyata, malah menyia-nyiakan uang pada tingkatan dan cara yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh kebanyakan pejabat pemerintah. Para eksekutif perusahaan, mengelola imperium bisnisnya tanpa pengawasan, menyamai pemerintahan yang paling tidak demokratis.

Menurut Stiglitz (1999), inti keberhasilan setiap perekonomian adalah pasar. Akan tetapi, ekonomi pasar yang berhasil, mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara pemerintah dan pasar. Keseimbangan tersebut mungkin berbeda dari satu negara dengan negara lain dan dari waktu ke waktu, juga antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta dari satu masalah dengan masalah lain. Tercapainya keseimbangan itu mensyaratkan adanya kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing dan bagaimana cara melakukannya.

Keseimbangan itu perlu, apalagi dengan berkembangnya perhatian terhadap lingkungan hidup. Pasar yang semakin besar dengan sendirinya menyebabkan polusi udara dan air yang berlebihan, limbah beracun yang terlalu banyak diproduksi, serta penanganan limbah yang tidak memadai. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa kepentingan publik diperhatikan juga. Dengan adanya program pemerintah, maka kondisi udara dapat diharapkan menjadi lebih bersih, danau lebih bening dibandingkan tanpa intervensi pemerintah.

Pandangan yang menyetujui peran minimalis pemerintah didasari oleh sebuah ideologi simplistic yang dikenal sebagai "fundamentalisme pasar". Secara umum ideologi ini menyatakan bahwa pasar dengan sendirinya stabil dan efisien. Akan tetapi ideologi tersebut tanpa landasan teori ekonomi yang dapat diterima. Pasar yang stabil dan efisien akan terwujud, menurut teori, jika ada informasi yang sempurna, kompetisi sempurna, pasar yang lengkap, dan lainnya yang tidak pernah ada di negara paling maju sekalipun. Kenyataan yang terjadi, adalah, pasar seringkali tidak berjalan baik. Pasar sering menyebabkan terjadinya pengangguran. Pasar tidak bisa dengan sendirinya memberikan jaminan terhadap berbagai risiko penting yang dihadapi perorangan, termasuk risiko menganggur.

Pasar adalah alat untuk meraih tujuan, terutama, standar hidup yang lebih tinggi. Pasar bukanlah tujuan itu sendiri, sehingga langkah-langkah kebijakan yang digencarkan seperti privatisasi dan liberalisasi, janganlah dipandang sebagai tujuan, melainkan sebagai alat. Menurut Stiglitz, meskipun tujuan pasar itu sempit (hanya menyangkut kesejahteraan material, bukan nilai-nilai keadilan sosial), pasar bebas seringkali gagal mencapai tujuan-tujuan yang sempit sekalipun. Era 1990-an menunjukkan pasar tidak bisa menjamin stabilitas, sementara pada era 1980-an dan 1980-an, pasar tidak bisa menimbulkan pertumbuhan tinggi, bahkan kemiskinan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Awal-awal millennium, menunjukkan kondisi bahwa pasar bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung pendatang baru dalam angkatan kerja. Namun lebih dari yaitu, yakni juga tidak mampu mengimbangi berkurangnya pekerjaan yang ada akibat meningkatnya produktivitas.

Pengangguran menunjukkan kegagalan pasar yang paling dramatis sebab menjadikan sumber daya yang paling berharga menjadi mubazir. Memelihara perekonomian pada tingkat full employment, menurut Stiglitz, merupakan tanggungjawab utama pemerintah. Namun di banyak negara, upaya pencapaian full employment tersebut dikorbankan akibat rasa takut kepada inflasi.

Kondisi krisis akibat meletusnya gelembung perekonomian Asia pada tahun 1997, membuat pengurangan peran pemerintah di negara-negara tersebut menjadi semakin besar.  Dalam rangka penyelamatan perekonomian negara mereka, beberapa pimpinan memilih "bantuan" IMF. Untuk dapat menerima "bantuan" IMF tersebut, negara penerima harus melakukan reformasi sebagai persyaratannya untuk menghapus penyebab-penyebab yang mendasari krisis.

Untuk menerima bantuan keuangan, para pemerintah penerima diminta untuk mengimplementasikan sejumlah perubahan kebijakan dan reformasi struktural. Reformasi didesain untuk mentransformasi ekonomi-ekonomi model "Amerika Gaya Baru" yang terbebas dari intervensi pemerintah. Hal tersebut berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan aspek-aspek penting strategi pembangunan negara-negara penerima "bantuan" (Gilpin & Gilpin, 2000).

Implementasi mandat reformasi IMF untuk menyelamatkan krisis ekonomi di berbagai negara ternyata menimbulkan biaya sangat mahal dari sudut pandang ekonomi, politik, dan sosial. Biaya ekonomi perbaikan sistem  keuangan telah menghabiskan puluhan milyar dolar, serta banyak perusahaan dan lembaga keuangan yang tidak sehat ditutup. Akibatnya terjadi "pengistirahatan" pekerja besar-besaran serta meningkatkan ketidakpuasan pekerja serta konflik sosial. Penghapusan subsidi oleh pemerintah kepada rakyat, sebagaimana yang dikehendaki IMF, tidak memperhitungkan arti penting subsidi bagi kehidupan puluhan juta rakyat biasa, sehingga  menghasilkan penderitaan yang mengerikan.

Akibat pengkerdilan peran pemerintah, sebagai gantinya korporasi-korporasi global memiliki peran dan keberadaan yang sangat menentukan dalam perekonomian suatu negara. Korporasi-korporasi tersebut menampilkan suatu ancaman serius bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi para pekerja, usaha-usaha kecil, dan komunitas-komunitas lokal. Korporasi berada dalam posisi yang kuat saat melakukan investasi dengan menarik konsesi maksimum dari ekonomi yang dipertimbangkannya sebagai tempat berinvestasi. Akan tetapi kondisi seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi tidak seimbang serta menimbulkan lonjakan dan peluruhan ekonomi yang sulit diprediksi.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi seimbang dan stabil, peran pemerintah pada pasar tidak dapat dihilangkan (Stiglitz, 2003). Untuk mencapai keseimbangan yang tepat, diperlukan penguatan peran pemerintah pada sejumlah bidang dan pengurangan pada bidang lainnya. Keseimbangan itu berarti, melakukan restrukturisasi subsidi, penghapusan dana talangan pemerintah terhadap korporasi besar, dan penghapusan intervensi pasar yang membatasi kompetensi. Di samping itu, keseimbangan juga berarti bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam melindungi rakyat sebagai konsumen dan melindungi investor dari berbagai penyimpangan yang merugikan. Hal ini berarti pula bahwa pemerintah harus mendukung riset dan pendidikan serta mengupayakan perlindungan yang lebih baik kepada lingkungan hidup. Keseimbangan diharapkan dapat mengurangi risiko kegagalan pasar yang lebih jauh akan menpengaruhi kesejahteraan masyarakat sebuah pemerintahan.

Menurut Chapra (1995), peran negara sangat diharapkan dalam sebuah ekonomi, namun bukan berupa intervensi kepada kapitalisme atau pun kolektivitas yang memasung kebebasan dan inisiatif individu untuk berusaha. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan social; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar; mencegah pengalihan arah pembangunan untuk kepentingan kelompok berkuasa. Namun demikian, apa pun peran pemerintah tidak boleh digunakan secara acak. Peran pemerintah harus dilaksanakan dalam batas-batas peraturan yang dibuat melalui saluran demokratis.

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australiaoleh : Rohmah S
10-Des-2018, 22:14 WIB


 
  Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australia 20 pelari dari 6 negara: Indonesia, Australia, Amerika, Inggris, New Zealand dan Swedia ikuti swimrun di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dengan jarak lari 20km dan berenang 3km. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto (kiri)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Muallaf Zaman "Now"! 07 Jan 2019 18:38 WIB

 
 
 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB

 

 

 
Haruskah Beragama? 18 Jan 2019 16:17 WIB

Adakah Sorga Dan Neraka 17 Jan 2019 17:30 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia