KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTOP REPORTER OF THE MONTHS JANUARY 2019 oleh : Kabarindonesia
19-Jan-2019, 01:29 WIB


 
 
KabarIndonesia - Tonny Djayalaksana adalah seorang pengusaha yang pada saat ini sedang mengembangkan Lapangan Golf di Manyaran Hills - Semarang. Sebelumnya ia pernah mengorbitkan Kartu Merah Putih - kartu pulsa prabayar sebagai Provider.   

Usia Tonny sekarang
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Rumah 18 Jan 2019 09:43 WIB

Kitab Hidup 16 Jan 2019 09:44 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
 

 

Penguatan Jaminan Sosial Untuk Pahlawan Devisa

 
EKONOMI

Penguatan Jaminan Sosial Untuk Pahlawan Devisa
Oleh : Romi Febriyanto Saputro | 29-Des-2018, 15:35:25 WIB

KabarIndonesia - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/ pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut.

Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh presiden. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja.

Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia.  Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.

Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto mengungkapkan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yang dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan baru  berjumlah 365.250 orang. Padahal menurut Bank Dunia, ada 9 juta warga Indonesia yang menjadi PMI di seluruh dunia. Sebagian besar dari PMI tersebut bekerja di sektor domestik di Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Taiwan dan Singapura. (Pikiran Rakyat, 23 Desember 2018).
Bank Dunia memperkirakan PMI memberi kontribusi devisa sangat signifikan yaitu sebesar 2,2 miliar dolar AS  atau setara Rp 30 triliun.  Migrasi tenaga kerja memberikan dampak signifikan secara ekonomi. Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat memperoleh penghasilan 6 kali lebih tinggi dari penghasilannya di dalam negeri. Ada pun komposisi jenis pekerjaan yang digeluti antara lain, 32 persen bekerja sebagai PRT atau pengasuh anak, 19 persen pekerja pertanian, 18 persen pekerja konstruksi, 8 persen pekerja pabrik, 6 persen perawat lansia, 4 persen pekerja toko/restoran/hotel, 2 persen sopir, dan 0,5 persen pekerja di kapal pesiar.  

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering diberi gelar sebagai pahlawan devisa karena kontribusi terhadap penambahan devisa negara.  Ironisnya, para pahlawan devisa ini  sering mengalami musibah di negeri orang. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menduga hampir lima juta Pekerja Migran Indonesia tak terdata di luar negeri. Mereka bisa mendapatkan masalah apabila tidak segera dipulangkan atau didata Pemerintah Republik Indonesia.

Data itu berdasarkan selisih hasil survei Bank Dunia dengan data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Bank Dunia menyebutkan jumlah PMI mencapai sembilan juta orang, sedangkan BNP2TKI menyebutkan hanya 4,6 juta orang. Dari data tersebut, sekitar 72 persen di antaranya merupakan pekerja migran perempuan. Mereka lebih beresiko mendapat masalah, karena menurut Kementerian Luar Negeri dilaporkan sebanyak 5.481 kasus dialami PMI perempuan selama 2018, dan hanya 1.628 kasus diantaranya yang masih berjalan. Permasalahan paling sering dialami pekerja migran perempuan di luar negeri umumnya seperti masalah keimigrasian, gaji tidak dibayar, meninggal dunia, sakit, dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Kolaborasi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia menyebutkan bahwa Jenis program jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja ,  Jaminan Kematian , dan Jaminan Hari Tua . Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan lingkungan kerja. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dimia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Program yang wajib untuk diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Program yang dianjurkan (sukarela) untuk diikuti yaitu Jaminan Hari Tua (JHT). CPMI hanya membayar 370 ribu rupiah sebelum berangkat ke negara tujuan, untuk 31 Bulan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Jika dirata-rata kurang dari dua puluh ribu rupiah per bulan dan kurang dari tiga ribu rupiah per hari. Lebih hemat dari kebiasaan masyarakat yang rata-rata membeli rokok sebanyak satu bungkus per hari yang kurang lebih ada di angka tujuh belas ribu rupiah.

Tahun 2019 Pemerintah RI menargetkan bahwa semua PMI sudah terdaftar dalam program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Agar target ini tercapai  BPJS Ketenagakerjaan perlu melakukan, pertama, menerapkan strategi jemput bola. BPJS Ketenagakerjaan perlu bergerak aktif mendatangi PMI yang tersebar di berbagai negara seperti Malaysia, Taiwan, Arab Saudi dan Korea Selatan.  Jangan hanya menunggu bola, mengharapkan para PMI secara sukarela mendatangi loket BPJS Ketenagakerjaan di negeri tempat mereka bekerja. Sinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNPTKI) merupakan menu wajib. Mengapa ? Karena ketiga institusi negara ini terhitung tidak kompak dalam mendata jumlah PMI. Strategi jemput bola adalah bukti bahwa negera betul-betul hadir untuk melindungi warga negara yang tinggal di negeri lain.

Menggugah kesadaran PMI agar menyadari betapa penting jaminan perlindungan sosial jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kualitas sumber daya manusia PMI sangat menentukan cara pandang terhadap jaminan perlindungan sosial. Belum lagi masih ada PMI yang buta huruf dan buta informasi. Saya pernah membaca di media ternama di tanah air yang menulis bahwa iuran Jaminan Sosial PMI ini mencapai tiga ratus tujuh puluh ribu per bulan. Padahal yang benar adalah tiga ratus tujuh puluh ribu untuk 31 bulan. Disinformasi di kalangan PMI ada kemungkinan seperti yang diberitakan oleh media tersebut.

Kedua, meningkatkan manfaat Jaminan Sosial PMI. Resiko yang ditanggung dalam sistem jaminan sosial ini baru ada tiga yaitu kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Perlu ada jaminan penambahan resiko seperti : resiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemindahan tempat kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja, upah tidak dibayar, gagal berangkat, gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI, pemulangan PMI bermasalah, serta resiko menghadapi masalah hukum. Tak kalah pentingnya adalah resiko kesehatan yang bukan disebabkan kecelakaan kerja. PMI tentu tidak bisa disamakan dengan pekerja lain di dalam negeri yang bisa memperoleh fasilitas BPJS Kesehatan. Perlu regulasi khusus untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada para pahlawan devisa ini.

Ketiga, BPJS Ketenagakerjaan bisa mendorong pemerintah agar membuat nota kesepahaman dengan negara tujuan pengiriman PMI agar BPJS Ketenagakerjaan diberikan akses masuk kepada perusahaan/rumah tangga tempat PMI bekerja. Tentu bukan sekedar untuk menarik iuran saja melainkan memberikan advokasi dan edukasi kepada PMI agar bisa menjadi manusia yang produktif selama bekerja di luar negeri sekaligus produktif ketika sudah pulang ke negeri tercinta. Menjadi PMI hanyalah sekedar batu loncatan untuk mewujudkan kesejahteraan di negeri sendiri. Langkah ini diharapkan akan menumbuhkan loyalitas para PMI kepada BPJS Ketenagakerjaan dan membangun solidaritas untuk menguatkan NKRI.

Hal ini sejalan dengan Konvensi Internasional Tentang Perlindungan atas Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 . Prinsip utama dalam konvensi ini adalah prinsip non diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian, sesuai dengan instrumen-instrumen internasional tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang tunduk pada yuridiksinya, agar memperoleh hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa pembedaan apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukkan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.
Naek Siregar dan Ahmad Sofyan (2010) menngungkapkan bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada pekerja migran ketika berada di luar negeri sangat bervariasi diantara negara-negara yang diperbandingkan. Filipina dan Sri Lanka telah mempunyai sistem yang sangat bagus serta praktek-praktek yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sementara itu, Indonesia, Pakistan dan Thailand secara umum memperlihatkan kinerja yang buruk.

 India memiliki beberapa mekanisme yang baik.  Pengalaman dari negara seperti India memperlihatkan bahwa tingkat kekerasan dapat diturunkan dari segi jumlah dengan memperkenalkan bentuk kontrak baru yang juga mengikat secara hukum di negara-negara penerima, dan dengan demikian memberikan dasar bagi tuntutan hukum terhadap pelanggaran. Perjanjian bilateral yang spesifik mengenai perlindungan terhadap pekerja migran perempuan antara negara pengirim dan penerima juga telah terbukti efisien. (*)

Sumber gambar : liputan6.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australiaoleh : Rohmah S
10-Des-2018, 22:14 WIB


 
  Pergelaran Swimrun Pertama di Asia Tenggara-Australia 20 pelari dari 6 negara: Indonesia, Australia, Amerika, Inggris, New Zealand dan Swedia ikuti swimrun di Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dengan jarak lari 20km dan berenang 3km. Head of Corporate Communications PT Astra International Tbk Boy Kelana Soebroto (kiri)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Muallaf Zaman "Now"! 07 Jan 2019 18:38 WIB

 
 
 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB

 

 

 
Haruskah Beragama? 18 Jan 2019 16:17 WIB

Adakah Sorga Dan Neraka 17 Jan 2019 17:30 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia