|
|
|
| |
KabarIndonesia - Peristiwa kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di seluruh Indonesia terus berlangsung dan terulang kembali. Terakhir, kekerasan menimpa jemaat Ahmadi di Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Sikap keras para penolak Ahmadiyah diwarnai dengan tindak kekerasan fisik yang cenderung melanggar hukum, hak selengkapnya....
|
|
|
EKONOMI
RI Diminta Seret IMF dan Bank Dunia ke Pengadilan Internasional
Oleh : Surya Irawan | 27-Jul-2007, 17:22:20 WIB
|
Kabarindonesia - JAKARTA - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy berharap, Pemerintah RI dan DPR menggugat International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia ke pengadilan internasional. Sebab, kedua lembaga ini dinilai salah memberikan instruksi atau arahan dalam program restrukturisasi perekonomian nasional.
“Akibat kesalahan IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus menanggung beban hutang sebesar Rp 1.800 triliun, dan harus menyicil sebesar Rp 50 triliun pertahunnya melalui APBN hingga tahun 2030,” ujar Ichsanuddin Noorsy pers di Jakarta, Jumat (27/7).
Noorsy menegaskan, ada lima kesalahan fatal yang dilakukan IMF dan Bank Dunia, yang menyebabkan pemerintah RI menanggung kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Pertama, meliberalisasi industri perbankan. Kedua, menutup 16 bank. Ketiga, obligasi rekap sampai tahun 2030, sehingga Indonesia harus menanggung beban utang sebesar Rp1800 triliun.
Keempat, menggabungkan Bank Exim dan Bapindo menjadi Bank Mandiri. Kelima, meliberalisasi industri dan perdagangan sehingga tingkat kemiskinan makin tinggi dan perekonomian Indonesia makin timpang.
Selain itu, Mantan Anggota DPR ini meminta pemerintah dalam menyelesaikan Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jangan hanya mengejar yang kecil-kecil saja. Jika mau serius pemerintah dan DPR harus menggugat IMF dan Bank Dunia ke pengadilan internasional.
“Dengan demikian biaya restrukturisasi perbankan yang menurut hasil audit BPK Desember 2006, sebesar Rp 667,13 triliun itu ditanggung oleh IMF dan Bank Dunia, bukan dibebankan kepada rakyat,” kata mantan Anggota Pansus Bank Bali ini.
Total dana rekap Rp 667,13 triliun itu, sebesar Rp 448 triliun ditempatkan di bank komersial. Yakni terdiri dari Bank BUMN sebesar Rp 284,17 triliun, Bank BTO Rp 124,12 T (BCA, Niaga, Danamon, PDFCI, Tiara Asia, Permata, Bali, BII), serta bank rekap antara lain BII, Lippo, Universal, Artamedia dan Patriot sebesar Rp39,71 trilun.
Ia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang terus diobok-obok bank BTO, sementara bank BUMN tidak pernah dikotak-katik sehingga dinilai tidak adil. “Kalau mau adil, yang diobok-obok jangan hanya Bank BTO saja dong, tapi bank-bank plat merah juga harus digarap, sekalipunbayak petinggi yang terlibat,” katanya.
Noorsy juga meminta kejaksaan agar tidak salah sasaran dalam menangani penyelesaian kasus BLBI. Penyebab kasus BLBI, lanjutnya, dilakukan oleh para mafia Barkeley yang kini banyak menduduki posisi penting di perbankan Indonesia.
Namun, hingga kini mereka belum tersentuh hukum sama sekali. “Persoalan ini (BLBI, red) menjadi runyam, karena sejak awal DPR sudah salah dalam merumuskan masalah,” tandasnya.
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Email: redaksi@kabarindonesia.com
Big News Today..!!! Let's see here:
www.kabarindonesia.com
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hari kelima (31/8) pasca pengungsian akibat adanya letusan Gunung Sinabung, keadaan 1.500 pengungsi di pos penampungan Jambur Taras, Berastagi mulai terganggu masalah kesehatannya. Tim medis yang bertugas mengatakan bahwa penyakit ISPA dan diare mulai menyerang para pengungsi. (*)selengkapnya.... |
|
|
|
|
|
