KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA EKONOMI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB

 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB

 

Saatnya UU Anti Monopoli Dievaluasi

 
EKONOMI

Saatnya UU Anti Monopoli Dievaluasi
Oleh : Aji Pamungkas | 09-Des-2010, 01:44:15 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung langkah Judicial Review atas UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat . Peraturan yang menjadi landasan kelahiran Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU) tersebut dipandang sudah saatnya dievaluasi karena kurang berpihak pada investasi.

"Undang-undang ini lahir setelah krisis ekonomi sehingga dibawah bayang-bayang IMF, karenanya perlu segera direvisi," kata Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi, pasca kajian sepuluh tahun penegakan UU Persaingan Usaha dan Monopoli IKA UI di Jakarta.

Terkait persaingan usaha tidak sehat, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam hal ini KPPU dalam melakukan pengawasan sehingga tercipta persaingan yang sehat tetapi tetap harus mengutamakan prioritas tertentu. Namun, selama sepuluh tahun penegakan hukum persaingan usaha yang terjadi saat ini justru lembaga pengawas persaingan usaha (KPPU) menjadi momok bagi pengusaha. Hal itu berdampak pada investor yang hendak menanamkan investasinya di dalam negeri.

"Lihat kasus Temasek, kok bisa KPPU bangga dengan putusan seperti itu? Padahal, dari sisi investasi jelas sangat merugikan bagi kepentingan bangsa ini. Investasi dari Temasek
hilang begitu saja, sedangkan Temasek meraup keuntungan begitu besar ketika mereka menjualnya ke investor Timur Tengah," katanya.

Dirinya juga menyoroti langkah KPPU yang berkiblat pada badan anti monopoli di luar negeri. Pasalnya, situasi dan kondisi masing-masing negara berbeda. "Jangan disamakan di Eropa dan Amerika dengan Indonesia," tambahnya. "Kondisi ini kan sangat tidak sehat. Saya setuju jika dilakukan evaluasi terhadap UU Antimonopoli. Itu sudah saatnya," katanya.

Putusan lain yang dianggap merugikan dunia usaha adalah terkait dengan industry farmasi yang melibatkan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica. Sofjan mengaku heran, ketika KPPU melakukan intervensi, masuk ke kegiatan internal kedua perusahaan untuk memerintahkan kepada Pfizer dan Dexa untuk menurunkan harga obat dan mengurangi biaya untuk kegiatan promosi. "Ini kan konyol. Tidak bisa KPPU mencampuri urusan internal perusahaan sampai sejauh itu. Itu jelas bukan domain mereka," katanya.

Di sisi lain, anggota badan pengawas usaha di mancanegara memiliki pengalaman yang lama dalam persoalan kartel dan monopoli. Sedangkan personal KPPU masih perlu belajar lebih banyak lagi dalam kasus-kasus dunia usaha.

Sementara itu, mantan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pande Radja Silalahi mengatakan memasuki usia kesepuluh pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 ada semangat untuk melakukan evaluasi dan kajian terhadap UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini. Menurutnya, di tengah usia yang kesepuluh ini masih banyak implementasi pasal-pasal UU tersebut yang membuat para pelaku usaha mengeluhkan dan menilai kewenangan yang dimiliki KPPU terlalu besar.

Hal yang sama juga diungkapkan Profesor Erman Radjagukguk juga sepakat bahwa UU Antimonopoli sudah saatnya dievaluasi dan diamandemen. Menurut Erman, setidaknya ada tiga hal yang segera memerlukan pembaharuan, antara lain ketentuan tentang penggabungan atau peleburan usaha atau pengambilalihan saham.

"Di beberapa negara peraturan perundang-undangan tidak dapat mengenyampingkan perbuatan monopoli. Begitu juga perjanjian yang berkaitan dengan kekayaan intelektual dan waralaba bukan merupakan pengecualian UU Antimonopoli ini," kata Erman.

Sementara itu anggota KPPU, Anna Maria Tri Anggraini, hanya bersikap pasrah jika harus dilakukan amandemen terhadap UU Antimonopoli yang sekaligus akan mereposisi KPPU. (*)




Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//




 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia