KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Top ReporterTop Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel oleh : Redaksi-kabarindonesia
23-Jul-2014, 06:01 WIB


 
 
Top Reporter Bulan Juli 2014 Kategori Berita Artikel
KabarIndonesia - Pada bulan Juli 2014, Redaksi KabarIndonesia telah memilih Sdr. Rio Anggoro sebagai Top
selengkapnya....


 


 
BERITA PENDIDIKAN LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Keniscayaan 23 Jul 2014 05:12 WIB

Kenangan 15 Jul 2014 22:58 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB


 

Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Guru di Jember

 
PENDIDIKAN

Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Guru di Jember
Oleh : Choironi Zainul Arifin | 03-Des-2012, 15:26:42 WIB

KabarIndonesia - Sejumlah guru mengeluhkan baju seragam dinas yang baru saja mereka terima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, karena tak terpakai dengan berbagai alasan, ada yang kebesaran, ada juga yang terlalu kecil. Ahirnya mereka mendesak mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengembalikan baju dinas tersebut kepada rekanan pemenang tender.

Entah mengapa, seakan tidak ada kapok-kapoknya dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pendidikan Jember, sebuah lembaga yang seharusnya mendidik anak bangsa agar tidak berlaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) justru malah terindikasi menjadi "sarang" KKN.

Padahal, beberapa waktu lalu setidaknya mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah di vonis 1 tahun, demikian pula  6 orang staff dan 3 rekanan Dispendik juga divonis bersalah atas tindakan melawan hukum dengan vonis antara 1-4 tahun penjara.

Belum lagi masalah-masalah lain yang telah terungkap tapi belum ‘divonis' ataupun masalah yang belum terungkap namun berpotensi terjadinya penyimpangan, bak api dalam sekam yang kapan saja bisa membara, membakar para pelaku-pelaku KKN di tubuh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Pengadaan seragam dinas bagi 12.000 orang PNS se Dispendik menuai banyak keluhan. Baju seragam yang diterima mereka tak dapat dipakai karena ukurannya tidak sesuai dengan ukuran badannya dan kualitas kainnya setara kain "drill "yang kini sudah tidak "trend".

Anggota Komisi D DPRD Jember Mohammad Hafidi, menjelaskan, Komisi D tidak akan tinggal diam mendengar persoalan terkait pengadaan baju seragam guru. Jika memang ditemukan adanya cukup bukti, perjuangan terhadap nasib guru ini tidak hanya berhenti di gedung dewan. "Bisa dibawa dan dikawal langsung ke ranah hukum," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Ayub Junaidi, mengatakan, jika ada seragam yang tidak dapat digunakan karena ukurannya kekecilan atau kebesaran, seharusnya yang bersangkutan segara melaporkan masalah ini.

"Jika kondisi itu terjadi, maka pihak rekanan harus bertanggung jawab untuk menggantinya," katanya. Namun politisi muda yang dikenal vocal tersebut menilai, persoalan dalam pengadaan seragam guru senilai Rp 3,3 miliar tersebut menunjukkan ketidakprofesionalan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan Jember.

Ditambahkan oleh Ayub, dalam setiap proyek pengadaan harus jelas spesifikasinya, sehingga hasil pekerjaan rekanan itu dapat diterima dengan baik karena sudah sesuai dengan pesanan. Bila spesifikasinya jelas, namun yang didatangkan ternyata tidak sesuai pesanan, panitia penerima barang harus menolaknya.

"Jadi, seragam dinas itu tidak sampai dibagikan kepada calon penerima sehingga memunculkan keluhan karena tidak dapat dipakai karena tidak sesuai dengan ukuran badannya, kalau sudah begini, lantas siapa yang harus dipersalahkan.?" tandasnya.

Pihaknya berharap agar Dispendik proaktif melakukan inventarisasi dan memfasilitasi keluhan guru, jika memang jumlah seragam yang diterima guru ternyata banyak yang tidak sesuai. Seharusnya Dispendik  secepatnya memanggil rekanan untuk dimintai pertanggung jawaban karena tidak sepatutnya para guru mengambil sikap sendiri dengan membenahi seragamnya sendiri agar bisa dipakai.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan media ini, pengadaan seragam dinas itu dianggarkan dalam APBD 2012 tersebut, rupanya sebelum pelelangan dilakukan, pihak panitia lelang menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) terlalu tinggi bila dikaitkan dengan kualitas kain yang akan dilelang.

Seolah telah ‘dipermainkan' akhirnya pelelangan itu dimenangkan oleh CV. Gloria Pratama yang beralamat di Jl. Rungkut Menanggal Harapan N-24 Surabaya sebesar Rp 2,3 milyar lebih. Padahal, jika saja panitia selektif menentukan jenis kain yang akan dilelangkan, tentunya harganya kurang dari itu, sebab, harga kain seperti yang didatangkan untuk seragam dinas itu dipasaran perpotong hanya berkisar Rp 60.000/potong.

"Makin ‘mencurigakan' lagi, ketika panitia lelang membuat pola jahit S, M, ML, L, XL dan XXL (all size), mungkin penggunaan pola seperti itu karena panitia mempertimbangkan waktu yang terlalu mepet, sehingga penjahitannya dilakukan oleh garmen bukan penjahit seperti umumnya yang harus diukur terlebih dahulu," ujar Suhaimik dari Lembaga Kajian Publik (LKP) Iqro'

Masalah ini juga ditanggapi oleh penjahit lokal Jember, Bambang yang keseharian berprofesi sebagai penjahit di Jl Gajahmada merasa heran dengan pola ukuran pengadaan seragam dinas menggunakan ukuran All Size.

"Seperti layaknya pengadaan kaos olahraga saja, tak heran bila penerima seragam mengeluhkan karena ukurannya tak nyaman," ujarnya. Bambang menambahkan, bila yang dijadikan pertimbangan soal waktu yang mepet, seharusnya pemenang tender bekerjasama dengan penjahit di masing-masing kecamatan sehingga ukurannya pas, sub kontrak seperti itu sama sekali tidak melanggar ketentuan soal pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Jika dibandingkan dengan pengadaan seragam Korpri yang dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Pemkab Jember yang jumlahnya hampir 18.000 orang anggota Korpri se Pemkab Jember hanya menghabiskan dana Rp 1,4 milyar dengan asumsi Rp 84.000/potong kain, dari anggaran Rp 1,750 milyar.

Kain itupun tanpa dijahit karena waktunya mepet, sehingga anggota Korpri harus menjahit sendiri. Jika dibandingkan pengadaan seragam dinas PNS di Dispendik sebanyak 12.000-an seragam siap pakai, tapi kualitas kainnya kurang bagus dengan pengadaan kain untuk 18.000-an anggota Korpri, semakin memperkuat adanya indikasi KKN dan ‘kongkalikong' dalam proses pengadaan seragam Guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Masalah dugaan KKN dalam proses pengadaan seragam Guru ini tampaknya mengusik orang nomor satu di Kabupaten Jember yakni Bupati Jember MZA Djalal. "Berkaitan dengan ukuran seragam yang tidak sesuai, maka berdasarkan kontrak yang ditandatangani rekanan penyedia barang, yang bersangkutan sanggup memperbaiki atau mengganti," katanya. (*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massaoleh : Dispen Kormar
18-Jul-2014, 21:20 WIB


 
  Pasmar-2 Marinir Gelar Latihan Pengendalian Demonstrasi Massa Dalam rangka memelihara kesiapsiagaan pasukan yang akan diterjunkan dalam proses pengamanan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang pada 22 Juli mendatang memasuki tahap rekapitulasi suara di KPU, satu Satuan Setingkat Batalyon (SSY) pasukan siaga Pam Pilpers Pasmar-2 Marinir menggelar Latihan penanggulangan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB


 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Tak Selamanya Teknologi Mahal 03 Jun 2014 09:05 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia