KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
EkonomiPemerintah Percepat Penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara oleh : Hotma D.l. Tobing
22-Aug-2014, 11:26 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, demikian diinformasikan Fiscal News (21/08).

RUU
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB

 

Pengajuan Ijin Pemeriksaan Bupati Malang

 
HUKUM

Pengajuan Ijin Pemeriksaan Bupati Malang
Oleh : Untung Sutomo | 10-Okt-2007, 16:36:06 WIB

Kabar Indonesia, Jakarta, 10/10/2007 - Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) ternyata sudah mengirimkan surat izin permohonan kepada Presiden untuk memeriksa Bupati Malang Sujud Pribadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Kawasan Industri Gula Masyarakat (Kigumas) Perkebunan Tebu tahun 2003 pada Dinas Perkebunan, Malang Jawa Timur.

Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Muhammad Salim di Kejakgung, Jakarta Rabu (10/10) mengungkapkan, surat permohonan tersebut sudah dikirimkan pada Juni 2006 ke Sekretariat Negara (Sekneg), dan tanda terimanya diterima Agustus 2006 kemudian.

Salim juga mengaku dirinya menerima pula salinan tanda terima surat permohonan  yang dikirim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Malang  tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, sejak April 2006 kepada Jaksa Agung melalui JAM Pidsus yang diteruskan ke Sekneg Juni 2006 kemudian.

Pernyataan Salim ini menanggapi ungkapan Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, Selasa (9/10) bahwa sampai saat ini presiden belum menerima permintaan izin dari Kepala Kepolisian Negara (Kapolri) atau Jaksa Agung berkaitan dengan diperlukannya pemeriksaan terhadap Bupati Malang oleh Kejaksaan. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Thomson Siagian sebelumnya juga mengatakan bahwa izin pemeriksaan sudah diajukan Kejati Jatim sejak April 2006 namun hingga kini belum keluar.

Persoalan ini muncul setelah sebelumnya salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpilih, Syamsul Bahri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pembangunan Kigumas Perkebunan Tebu tahun 2003 pada Dinas Perkebunan, Malang Jawa Timur dengan nilai kerugian Negara mencapai Rp1,1 miliar.

Hal ini kemudian menimbulkan polemik, namun anggota dewan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (9/10), secara resmi mengesahkan tujuh anggota KPU terpilih, termasuk Samsul Bahri. Enam anggota terpilih lainnya adalah Abdul Hafiz Anshary, Sri Nuryanti, Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, Andi Nurpati, dan Abdul Aziz.

Kasus korupsi yang melibatkan Syamsul ini berawal tatkala ada laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa telah terjadi dugaan korupsi dana proyek pembangunan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan Tebu pada 2003 melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Malang selaku pengadaan proyek. Dalam proses pembangunan ini ditemukan adanya adendum kontrak atau memo yang dibuat oleh Bupati Malang, Sujud Pribadi dengan Syamsul Bahri yang menjadi Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Pabrib Kigumas, yang juga Ketua LPM Unibraw, Malang.

Dalam kontrak itu disebutkan beberapa hal yang seolah-olah ada tambahan perencanaan pembangunan sehingga ada jasa konsultasi dan pembuatan sumur bor yang menimbulkan tambahan biaya sebesar Rp34 juta dari kontrak awal, sehingga Negara dirugikan hingga Rp1,1 miliar.

Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut maka diputuskan dua orang yakni Syamsul dan H Samian, Direktur PT Samijaya, ditetapkan sebagai tersangka.

Namun informasi dari Kejari Malang di Kepanjen menyebutkan empat orang menjadi tersangka dalam kasu ini termasuk Syamsul dan Samian, sedang dua lainnya yaitu mantan Sekretaris Daerah Pemkab Malang, Ahmad Santoso, serta pemilik PT Teknikal Utama, Samiaji.

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia