KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
OpiniBeratnya Menghormati dan Bertoleransi oleh : Fida Abbott
16-Jul-2016, 11:45 WIB


 
 
Beratnya Menghormati dan Bertoleransi
KabarIndonesia - Idul Fitri sudah lewat. Saya yakin dari minggu lalu sudah banyak pemudik yang kembali ke rumah masing-masing. Lain halnya di Pennsylvania, USA. Tak ada perbedaan saat Idul Fitri tiba, hingga
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Lowongan Desain Grafis Freelance 11 Jul 2016 15:53 WIB

 
Aku 16 Jul 2016 10:25 WIB

Sahabat 16 Jul 2016 10:20 WIB

 
Desa Cimanggu Menuju Desa Wisata 18 Mei 2016 10:53 WIB


 
BERITA LAINNYA
 

 
Anakku Tertular Virus Menulis 23 Jun 2016 10:38 WIB

 

Rencana Wajib Militer Dephan Memacu Kontroversi Baru

 
HUKUM

Rencana Wajib Militer Dephan Memacu Kontroversi Baru
Oleh : Redaksi-kabarindonesia | 07-Nov-2007, 04:30:25 WIB

KabarIndonesia - Rencana Departemen Pertahanan menggelar kembali wamil atau wajib militer, memacu banyak kontroversi. Pengamat militer Indro Tjahjono mengingatkan, kalau mobilisasi dan demobilisasi wamil tidak diatur dengan baik, wamil bisa berubah menjadi pamswakarsa, alias milisi-milisi terselubung, bagi kelompok-kelompok jenderal.

Sementara peneliti LIPI Jaleswari Pramodha-wardhani menunjuk, pelembagaan wamil itu banyak implikasinya dan menambah besar anggaran, padahal Indonesia, sebagai negara kepulauan, lebih memerlukan angkatan laut yang kuat, ketimbang menambah kekuatan darat. Dan, hak menolak wamil harus terlindungi sesuai Piagam PBB. Kepada Radio Nederland Wereldomroep, kedua pengamat tersebut menekankan, tak ada alasan mendesak untuk memberlakukan wamil dalam waktu dekat.

Kontrapoduktif
Jaleswari Pramodhawardani (JP): Dalam kondisi sekarang dengan alutsista yang kurang, yang ketinggalan zaman, sebetulnya rencana wamil ini justru kontraproduktif bagi rencana dan tujuan tentara profesional dengan alutsista yang canggih. Sebab, dengan wamil kita harus anggarkan anggaran yang cukup besar; dan banyak hal yang harus diatur. Misalnya harus ditentukan mengapa waktu dinasnya panjang dan sebagainya, dan harus diberi ruang bagi mereka yang dengan alasan apa pun menolak wamil. Hak ini harus terlindungi sesuai Piagam PBB sebagai HAM. Saya pikir jangan buru buru menggolkan rencana wamil ini sebagai UU dan harus mengajak publik. Sebab implikasinya banyak, jadi, rencana wamil ini bukan hal yang sangat mendesak.

Sementara Indro Tjahjono (IT) juga khawatirkan dagang sapi Dephan dan DPR soal RUU Wamil.

IT: Wamil ini kan sudah dirancangkan ketika reformasi TNI digagas. Yang harus ditetapkan dulu UU Keamanan Nasional, waktu itu namanya UU Hankamneg (UU Pertahanan dan Keamanan Negara). Waktu itu sudah diproses di DPR, walau pun isinya berbeda jauh dengan gagasan wamil sekarang. Nah, dalam UU Keamanan nasional itu sudah disebutkan pentingnya kebijakan mengenai Bela Negara. Dikatakan dalam UU Hankamneg itu, Bela Negara akan diatur UU. Ini memang harus diatur di negara-negara yang berorientasi tentara madani, artinya, tentara yang memerlukan kekuatan sipil dalam pertahanan negara untuk mengurangi jumlah tentara reguler.

Mobilisasi dan demobilisasi
Nah, lagi pula, dalam UU Bela Negara, kebijakan tentara seharusnya tidak mengacu pada konsep teritorial. Lhaa, kalau konsep teritorial masih diberlakukan sekaligus juga UU Bela Negara, maka ini sebenarnya bertentangan dalam paradigma reformasi TNI itu. Juga seharusnya dalam UU Bela Negara, ada kebijakan mobilisasi dan demobilisasi. Ini harus diatur dengan baik. Kalau tidak, ketakutan kita adalah bisa-bisa wamil menjadi semacam pamswakarsa yang ditetapkan tentara untuk bersaing dengan polisi. Jadi, urusan detil pasal-pasal UU itu penting dicermati.

Lalu, juga mengapa tidak jelas siapa saja yang diajak dalam tim kerja Dephan untuk rencana wamil ini. Kalau hanya militer, bisa terjadi bias militer yang sarat membela kepentingan militer dalam menggunakan kekuatan sipil. Maka pakar-pakar sipil harus disertakan dalam tim kerja. Saya takut ketika RUU Wamil ini nanti masuk DPR, maka pasal-pasalnya akan diperdagangkan. Kalau ini terjadi, maka UU-nya akan banyak cacat karena telah ditransaksikan.

Sumber RNW//foto www.pbs.org/.../reporters_diary.html

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Pemudik Sepeda Motoroleh : Zulkarnaen Syri Lokesywara
11-Jul-2016, 01:18 WIB


 
  Pemudik Sepeda Motor Para pemudik bersepeda motor melintas di Jalan Klaten Selatan pada ruas Jalan Jogja-Solo, untuk kembali ke Jakarta, Minggu, 10 Juli 2016. Sepeda motor menjadi pilihan ribuan pemudik karena fleksibilitas moda angkutan ini. Meskipun beberapa perusahaan menyediakan angkutan gratis untuk mudik,
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
TNI Tanggap Bencana 24 Jun 2016 12:59 WIB

 

 
 

 

 

 
Sayur untuk Hidup 13 Jun 2016 09:27 WIB


 

 

 

 

 

 

 
  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia