KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Lingkungan HidupAnnette Horschmann Peduli Danau Toba oleh : H. Asrul Hoesein
29-Sep-2014, 02:51 WIB


 
 
Annette Horschmann Peduli Danau Toba

KabarIndonesia – Medan, Green Indonesia Foundation Tour (GIFTour) dalam kunjungannya ke Kota Medan, Sumatera Utara, selama lima hari, sempat mengunjungi Pulau Samosir, Danau Toba yang berjarak sekitar 175 Km dari Kota Medan. Selain berwisata,
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Kebebasan Diri 29 Sep 2014 05:20 WIB

Kata-kata Nan Muncul Tiba-tiba 26 Sep 2014 05:49 WIB

 
Tigi Menuju Perubahan! 25 Sep 2014 13:11 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 
Hobi Fotografi Tak Harus Mahal 29 Sep 2014 02:39 WIB


 

Rencana Wajib Militer Dephan Memacu Kontroversi Baru

 
HUKUM

Rencana Wajib Militer Dephan Memacu Kontroversi Baru
Oleh : Redaksi-kabarindonesia | 07-Nov-2007, 04:30:25 WIB

KabarIndonesia - Rencana Departemen Pertahanan menggelar kembali wamil atau wajib militer, memacu banyak kontroversi. Pengamat militer Indro Tjahjono mengingatkan, kalau mobilisasi dan demobilisasi wamil tidak diatur dengan baik, wamil bisa berubah menjadi pamswakarsa, alias milisi-milisi terselubung, bagi kelompok-kelompok jenderal.

Sementara peneliti LIPI Jaleswari Pramodha-wardhani menunjuk, pelembagaan wamil itu banyak implikasinya dan menambah besar anggaran, padahal Indonesia, sebagai negara kepulauan, lebih memerlukan angkatan laut yang kuat, ketimbang menambah kekuatan darat. Dan, hak menolak wamil harus terlindungi sesuai Piagam PBB. Kepada Radio Nederland Wereldomroep, kedua pengamat tersebut menekankan, tak ada alasan mendesak untuk memberlakukan wamil dalam waktu dekat.

Kontrapoduktif
Jaleswari Pramodhawardani (JP): Dalam kondisi sekarang dengan alutsista yang kurang, yang ketinggalan zaman, sebetulnya rencana wamil ini justru kontraproduktif bagi rencana dan tujuan tentara profesional dengan alutsista yang canggih. Sebab, dengan wamil kita harus anggarkan anggaran yang cukup besar; dan banyak hal yang harus diatur. Misalnya harus ditentukan mengapa waktu dinasnya panjang dan sebagainya, dan harus diberi ruang bagi mereka yang dengan alasan apa pun menolak wamil. Hak ini harus terlindungi sesuai Piagam PBB sebagai HAM. Saya pikir jangan buru buru menggolkan rencana wamil ini sebagai UU dan harus mengajak publik. Sebab implikasinya banyak, jadi, rencana wamil ini bukan hal yang sangat mendesak.

Sementara Indro Tjahjono (IT) juga khawatirkan dagang sapi Dephan dan DPR soal RUU Wamil.

IT: Wamil ini kan sudah dirancangkan ketika reformasi TNI digagas. Yang harus ditetapkan dulu UU Keamanan Nasional, waktu itu namanya UU Hankamneg (UU Pertahanan dan Keamanan Negara). Waktu itu sudah diproses di DPR, walau pun isinya berbeda jauh dengan gagasan wamil sekarang. Nah, dalam UU Keamanan nasional itu sudah disebutkan pentingnya kebijakan mengenai Bela Negara. Dikatakan dalam UU Hankamneg itu, Bela Negara akan diatur UU. Ini memang harus diatur di negara-negara yang berorientasi tentara madani, artinya, tentara yang memerlukan kekuatan sipil dalam pertahanan negara untuk mengurangi jumlah tentara reguler.

Mobilisasi dan demobilisasi
Nah, lagi pula, dalam UU Bela Negara, kebijakan tentara seharusnya tidak mengacu pada konsep teritorial. Lhaa, kalau konsep teritorial masih diberlakukan sekaligus juga UU Bela Negara, maka ini sebenarnya bertentangan dalam paradigma reformasi TNI itu. Juga seharusnya dalam UU Bela Negara, ada kebijakan mobilisasi dan demobilisasi. Ini harus diatur dengan baik. Kalau tidak, ketakutan kita adalah bisa-bisa wamil menjadi semacam pamswakarsa yang ditetapkan tentara untuk bersaing dengan polisi. Jadi, urusan detil pasal-pasal UU itu penting dicermati.

Lalu, juga mengapa tidak jelas siapa saja yang diajak dalam tim kerja Dephan untuk rencana wamil ini. Kalau hanya militer, bisa terjadi bias militer yang sarat membela kepentingan militer dalam menggunakan kekuatan sipil. Maka pakar-pakar sipil harus disertakan dalam tim kerja. Saya takut ketika RUU Wamil ini nanti masuk DPR, maka pasal-pasalnya akan diperdagangkan. Kalau ini terjadi, maka UU-nya akan banyak cacat karena telah ditransaksikan.

Sumber RNW//foto www.pbs.org/.../reporters_diary.html

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
International Press Card KabarIndonesiaoleh : Kabarindonesia
30-Sep-2014, 14:56 WIB


 
  International Press Card KabarIndonesia International Press Card HOKI ini merupakan Press Card yang bergengsi dan mempunyai nilai yang tinggi. Bagi mereka yang tertarik untuk bisa mendapatkan International Press Card HOKI sebagai reporter ataupun fotografer, silahkan menghubungi Redaksi KabarIndonesia melalui email ke info@kabarindonesia.com dengan subject/judul: “Saya
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Literasi untuk Edukasi Bencana 25 Sep 2014 12:37 WIB

 

 

 
AMPB Minta Bupati Bireuen Mundur 30 Sep 2014 12:27 WIB

 

 
Indonesia Siap Hadapi Thailand 22 Sep 2014 13:06 WIB

Asian Games 2014 Resmi Dibuka 22 Sep 2014 11:59 WIB

 

 

 

 
Karang Taruna Peduli Kesehatan 26 Sep 2014 05:58 WIB

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia