KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiAndakah Calon Editor Sukarelawan HOKI? oleh : Redaksi-kabarindonesia
23-Aug-2016, 17:30 WIB


 
 
Andakah Calon Editor Sukarelawan HOKI?
KabarIndonesia - Harian Online KabarIndonesia (HOKI) sedang membuka kesempatan kepada pewarta warga HOKI yang tertarik bergabung sebagai salah satu Tim Editor Sukarelawan.  Bila Anda tergerak untuk
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Lowongan Desain Grafis Freelance 11 Jul 2016 15:53 WIB

 
Tiada Hari Tanpa Berita Duka 07 Aug 2016 10:07 WIB

Hidup di Negeri Dongeng 01 Aug 2016 20:48 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
HUKUM

Pejabat Istana Merdeka Menghambat Proses Izin Presiden
Oleh : Dorus Wakum | 21-Jun-2008, 04:57:15 WIB

KabarIndonesia - Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH mengatakan bahwa penghambat proses permohonan Izin Pemeriksaan para Koruptor di Papua ada seorang pejabat teras di Istana Merdeka, namun saat itu Gubernur belum tahu siapa sebenarnya, hal ini disampaikan kepada anggota DPD-RI ketika tatap muka diruang sidang DPD-RI di Gedung para senator di Istora senayan bulan mei lalu. 

Tetaki-teki nama pejabat teras tersebut terungkap ketika Gelar Kasus (expose) oleh pihak kejaksaan tinggi papua yang dikomandani oleh Kajati Mahfud Mannan, SH pada tanggal 28 Mei 2008 di ruangan Wakil Kejaksaan Agung Mochtar Arifin. Saat Kejati Papua mempresentasikan Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi atas nama tersangka Bupati Kabupaten Waropen Ones J. Ramandey dengan nilai korupsi Rp. 8 Milyar dan Plt. Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalon dengan dugaan Rp. 4 Milyar serta seorang anggota DPRP Papua atas nama Ny. Yani dengan nilai ratusan juta rupiah atas kasus pengadaan bahan makanan di rumah sakit dok II Jayapura.

Menurut Kajati Mahfud Mannan setelah dikonfirmasi oleh Koordinator Gerakan Moral Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (Germomapak) pada tanggal 18 Juni 2008 bahwa setelah gelar kasus tersebut dilaksanakan dan pihaknya mengalami hambatan dari Wakil Menteri Sekretaris Kabinet atas nama Lambok.CM. Simorangkir, lanjut kajati bahwa Lambok dari setkablah yang menghambat hasil expose kajati papua, padahl Masyarakat Adat Papua berharap agar proses izin pemeriksaan ini segera keluar sehingga proses hukum terhadap dua koruptor ini dapat segera dilaksanakan, tetapi apa boleh buat kami dihadang dengan Lambok dari setkab itu, dan beliau Lambok mengatakan bahwa Presiden tidak akan mengeluarkan izin pemeriksaan, untuk itu Koordinator Germomapak Dorus Wakum mempertanyakan apa alasan mendasar dari Lambok sehingga menatakan bahwa Presiden tidak akan mengeluarkan izin pemeriksaan, beliau Lambok itu bukan Presiden tetapi adalah fasilitator yang menolong menyampaikan surat dari Jaksa Agung kepada Presiden, bukan memvonis bahwa izin pemeriksaan tidak akan keluar, ini perlu dipertanyakan, lanjut Dorus.

Untuk itu Germomapak akan menyurat kepada Presiden Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono guna melaporkan saudara Lambok CM.Simorangkir yang nota bene adalah Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.  dengan tegas Dorus Wakum mengatakan ternyata didalam Istana Merdeka ada Markus-Markus ( Makelar Kasus), untuk itu dia meminta kepada Presiden RI agar dengan tegas memecat saudara Lambok CM.Simorangkir yang merupakan makelar kasus di istana merdeka, soalnya informasi ini sudah lama bahwa ada orang di Istana Merdeka yang selalu menghambat Proses keluarnya Izin Pemeriksaan. Ini berarti tidak sesuai dengan instruksi Presiden dan bertolak belakang. Hal senada juga disampaikan oleh Kombes Paulus Waterpauw Direskrim Polda Papua pada bulan April lalu bahwa beliau dan tim dari Polda Papua melakukan gelar kasus di Mabes Polri dan juga mendapat halangan dari Wakil Menteri Sekretaris Kabinet Lambok CM.Simorangkir. Padahal Kombes Paulus Waterpauw dan Mahfud Mannan Kajati Papua telah berbicara dimedia cetak dan elektronik lokal papua kepada Masyarakat Adat Papua bahwa dari pihak Kajati Papua telah mengirim surat permohonan izin pemeriksaan kepada Presiden sebanyak 4 kasus dan Polda Papua 6 kasus melalui masing-masing atasan di Jakarta dan ditindak lanjuti ke Presiden, namun hingga saat ini belum ada surat Izin Pemeriksaan dari Presiden yang turun.

Untuk membenarkan apakah surat-surat tersebut sudah sampai ke meja Presiden, maka Germomapak mendatangi Istana Presiden tepatnya di Gedung Menteri Sekretaris Kabinet dan mempertanyakan kebenarannya ternyata semua itu bohong dan tidak ada satu suratpun yang masuk kepada Presiden dari Papua, demikian diungkapkan oleh Direktris LSM Keadilan Untuk Papua Maria S.Wossiry yang saat itu bersama rombongan dari Germomapak mendatangi Istana Merdeka.

Selanjutnya Dorus Wakum mengatakan bahwa ini jelas-jelas menghambat penegakan hukum dan tidak hanya Provinsi Papua saja tetapi seluruh daerah di republik ini yang dihambat oleh wakil menteri sekretaris kabinet Lambok CM.Simorangkir, untuk itu Manusia-manusia semacam Lambok seharusnya diperiksa oleh Presiden dan Menteri Sudi Silalahi bahwa motivasi menggagalkan surat permohonan izin pemeriksaan dari Presiden itu apa. Lanjut Dorus Wakum bahwa kami sudah mendatangi Lambok di kantor Mensekab tetapi beliau tidak ada, menurut salah seorang stafnya yang enggan menyebutkan namanya bahwa Bapak sedang ikut rapat terbatas pimpinan di istana Presiden. Dengan wajah kecewa lalu kelompok Germomapak dan LSM Keadilan Untuk Papua pergi meninggalkan istana Menseskab.

Inilah Wajah Korupsi di Indonesia bahwa Istana Presiden sebagai sumber penghalang proses penegakkan Hukum yang merusak citra Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Panglima Pemberantasan Korupsi di Indonesia. (dowa)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com


 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Inovasi Bekraf Melalui Bekidoleh : Wahyu Ari Wicaksono
18-Aug-2016, 14:21 WIB


 
  Inovasi Bekraf Melalui Bekid Pameran lukisan Istana Negara bertajuk¬†Goresan Juang Kemerdekaan: Koleksi Seni Rupa Istana Kepresidenan Republik Indonesia" di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, sangat diminati masyarakat. Bahkan kemarin antrean pendaftaran penonton yag berminat mencapai 9 meter.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 

 
GIIAS Hadirkan Kemewahan Otomotif 12 Aug 2016 11:56 WIB


 
Hidup Sehat dengan Berlari 15 Aug 2016 07:34 WIB


 
Sayur untuk Hidup 13 Jun 2016 09:27 WIB


 

 

 

 
Sungai Citarum Sakit Keras 07 Aug 2016 10:09 WIB


 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia