KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
PendidikanMendikbud Nadiem Anwar Makarim Tetapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” oleh : Danny Melani Butarbutar
12-Des-2019, 16:26 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Siaran Pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengabarkan bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Opera Afeksi 08 Des 2019 14:27 WIB

Perih Paling Parah 26 Nov 2019 19:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Yuk Makan Sate 14 Des 2019 06:57 WIB


 

Arab Saudi Kembali Hukum Mati TKI, Pemerintah Tak Boleh Terlambat Lagi

 
HUKUM

Arab Saudi Kembali Hukum Mati TKI, Pemerintah Tak Boleh Terlambat Lagi
Oleh : Rohmah S | 19-Mar-2018, 02:44:43 WIB

KabarIndonesia – Jakarta, Kabar memprihatinkan kembali mengguncang dunia ketenagakerjaan Indonesia. Minggu siang (18/3) kemarin, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur (Jaktim) telah dieksekusi mati di Arab Saudi.

Berita ini tentunya memperpanjang daftar hukuman mati yang dilaksanakan kepada TKI di Arab Saudi. Tercatat sebelumnya telah ada Yanti Iriyanti, Darman Agustiri, Ruyati, Siti Zaenab dan Karni yang juga telah dieksekusi mati di sana.  

Hari ini Senin (19/3), Peneliti Migrant Care, Anis Hidayah, mengatakan, kasus Zaini Misrin yang telah didakwa membunuh majikannya tersebut terjadi pada tahun 2004. Mahkamah Aamah Makkah memutus vonis hukuman mati pada 17 November 2008.

Sialnya Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) baru mengetahui kasus tersebut pada tahun 2008 setelah vonis mati dijatuhkan. Upaya banding yang dilakukan pengacara KBRI tidak merubah vonis mahkamah sebelumnya, artinya tetap vonis hukuman mati.  

Dikatakan, eksekusi mati terhadap Zaini Misrin dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht) pada tahun 2016. Pun Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berupaya mengirim surat dua kali ke Raja Arab Saudi untuk membatalkan vonis hukuman mati tersebut hanya berhasil menunda eksekusi selama satu tahun 2 bulan.  

Sebenarnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali setelah ditemukan adanya bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke Mahkamah pada 6 Maret 2018. Sayangnya, dalam proses upaya tersebut, eksekusi mati telah dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Eksekusi mati tersebut dilakukan tanpa ada notifikasi kepada KBRI di Saudi Arabia. 

Anis menjelaskan, keterlambatan pemerintah Indonesia kala itu adalah salah satu titik lemah dari penanganan kasus ini. Pemerintah mengalami kesulitan untuk melakukan upaya-upaya pembelaan karena baru mengetahui kasus tersebut setelah vonis hukuman mati dijatuhkan.  

Menurut Anis, mayoritas kasus-kasus hukuman mati yang menimpa buruh migran yang terjadi sebelum tahun 2011 adalah terlambat ditangani sehingga gagal melakukan upaya pembebasan, dan berakhir dengan eksekusi mati, seperti yang dialami para TKI yang disebut di atas.  

Migrant Care mengecam tegas pemerintahan Arab Saudi yang terus menerus melakukan eksekusi mati terhadap TKI. Hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dimana hak hidup adalah hak paling fundamental.  

Pun dengan pemerintah Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati dan justru semakin intensif melakukan eksekusi mati tersebut. “Hukuman mati harus segera dihapuskan dari sistem pemidanaan dimanapun,” tuntut mantan Direktur Eksekutif Migrant Care ini dengan tegas.  

Anis menyarankan agar pemerintah Indonesia segera mengirimkan nota protes diplomatik kepada Arab Saudi. “Kita juga mendesak presiden Joko Widodo untuk membatalkan lawatan ke Arab Saudi yang akan dilakukan pada bulan Mei mendatang. Pemerintah harus lebih serius mengupayakan pembebasan bagi 21 buruh migran Indonesia yang masih terancam hukuman mati di Arab Saudi.  

Ironi Hukum Malaysia
Sementara itu, sebuah ironi hukum terjadi dari negara jiran. Sebelumnya Mahkamah Petaling Jaya, Malaysia, menjatuhkan vonis yang ringan terhadap Datin Rozita Mohamad Ali, Kamis (15/3). Datin Rozita Mohamad Ali yang nyata terbukti melakukan penganiayaan keji terhadap Suyanti, hanya mendapatkan vonis hukuman yang sangat ringan.  

Padahal kondisi pekerja rumah tangga (PRT) Migran asal Sumatera Utara tersebut mengalami luka-luka permanen akibat penganiayaan keji yang dilakukannya. Hukum Malaysia  telah memutuskan Datin Rozita Mohamad Ali hanya divonis denda 20 ribu Ringgit Malaysia (Rp 70,3 juta) semata. Bahkan Datin tidak dipenjara.  

Seperti yang diberitakan Suara Pembaharuan, Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo (17/3), mengatakan, vonis ringan ini tentu saja melukai rasa keadilan terhadap korban. Dari pemantauan atas proses peradilan ditemukan adanya kejanggalan berupa perubahan tuntutan/dakwaan.  

Pada dakwaan awal mengacu pada Sekyen 307 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun penjara, namun kemudian diubah dakwaannya dengan mengacu pada Sekyen 324 dan 326 Kanun Keseksaan atas perbuatan kekerasan menimbulkan luka parah dengan ancaman hukuman penjara tiga tahun atau denda atau sebat (hukuman cambuk).  

Terkait dengan hal tersebut, Migrant Care segera mendesak pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur agar benar-benar serius memonitor proses peradilan terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia. Pemerintah harus menyediakan bantuan hukum/penasehat hukum yang kredibel dan memiliki perspektif perlindungan hak-hak buruh migran Indonesia. (*) 

Sumber Berita: SP | Sumber Foto: Okezone.
 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemilu Spanyol Diulang 18 Nov 2019 12:05 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LILIN ADVENT-NATAL 08 Des 2019 16:13 WIB

Kesehatan Manusia Dalam Alkitab 05 Des 2019 11:08 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia