KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB

 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB

 

Dana Desa Hendaknya Jangan Bermasalah dan Maladministrasi

 
HUKUM

Dana Desa Hendaknya Jangan Bermasalah dan Maladministrasi
Oleh : Bang Rachmad | 11-Okt-2019, 07:32:50 WIB

KabarIndonesia - Banda Aceh, Pemerintah pusat terus memberi perhatian kepada daerah dengan adanya dana desa, yang dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Melalui Permen No. 16 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo, Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 Ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Akan tetapi dalam prakteknya adanya Maladministrasi pengelolaan dana desa. Laporan yang diterima mulai dari nontransparansi hingga dugaan mark up. Hasil laporan masyarakat tercatat ada 36 laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Demikian banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman bisa jadi karena keluhan masyarakat tidak diproses ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, atau karena miskepercayaan kepada aparat di daerah.

Untuk itulah Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan Focus Grup Diskusi (FGD) terkait Maladministasi Desa dan Solusinya. Acara FGD tersebut dilaksanakan di Kyriad Muraya Hotel Aceh, Senin (7/10/2019).

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan FGD tentang maladministrasi di desa dan solusinya yaitu Azhari SE. M.Si Kepala DPMG Aceh dan Dr. Teuku Muttaqin, MH, Akademisi, Dosen FH Unsyiah.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin SH mengatakan bahwa: "Berdasarkan data yang kami miliki, sampai saat ini ada sekitar 36 laporan terkait desa. Dugaan Maladministrasinya berbagai macam, mulai dari tidak melayani, tidak patut, tidak prosedural, tidak sesuai aturan, dan berbagai macam lainnya.

Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Ada laporan yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan atau di tingkat Kabupaten. Namun sebagian masyarakat memilih langsung melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh, makanya perlu ada kesepahaman untuk menemukan solusi bersama dalam hal ini.

Saat ini dana desa yang dikucurkan untuk Aceh telah mencapai 19,84 Triliyun. Dan akan terus bertambah jumlahnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih ada sebagian desa yang masih kurang baik pengelolaannya.

Dana desa jangan sampai salah kelola dan yang penting adalah tata kelola keuangan desa yang baik pada saat penyaluran dan penyerapan. Jangan sampai terjadi Maladministrasi pada dana desa apalagi sampai dikorupsi.

Pengelolaan dana desa harus sesuai aturan dan prosedur agar tidak menjadi masalah hukum. Dana desa sudah seharusnya digunakan untuk kemakmuran desa.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia