KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Batik adalah Indonesia 13 Okt 2018 19:47 WIB

Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 

Gabungan Masyarakat dan Elemen Mahasiswa, Tuntut KPK Usut Kasus KKN Lelang Ulang Bandara Baru Kulon Progo

 
HUKUM

Gabungan Masyarakat dan Elemen Mahasiswa, Tuntut KPK Usut Kasus KKN Lelang Ulang Bandara Baru Kulon Progo
Oleh : Wahyu Ari Wicaksono | 03-Aug-2018, 02:01:15 WIB

KabarIndonesia- Ratusan warga masyarakat dan elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemudi Nusantara (GPPN) Kamis (2/8) melakukan aksi demo massa di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta dan di depan Istana Presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Gabungan masyarakat dan mahasiswa ini menuntut KPK agar segera mengusut tuntas kasus korupsi, kolusi,dan nepotisme (KKN) pada Pelaksanaan Lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta senilai 6,1 triliun rupiah yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno, Oknum Pejabat Kementerian BUMN dan Direksi PT Angkasa Pura I (Persero)

Menurut Muhammad Yahya koordinator aksi GPPN bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno menjadi aktor utama dalam dugaan KKN pada proses penetapan pemenang lelang Proyek Bandara Baru Kulon Progo, Yogyakarta.

Keterlibatan Rini Soemarno dikatakan Yahya adalah sebagai penentu pemenang lelang ulang yaitu PT. PP KSO, di mana PP KSO ini hanya merupakan perusahaan kedok dari BUMN PT Pembangunan Perumahan (Pesero) yang sudah dicoret (black list) dari daftar perusahaan yang akan diundang dalam lelang ulang karena sebagai pemenang lelang awal 27 Juni 2017 PT Pembangunan Perumahan (persero) gagal melaksanakan kewajibannnya membangun Bandara Baru Kulon Progo.

Karena kegagalan PT PP tersebut maka tidak berhak ikut lelanf ulang. Namun, dengan akal-akalan, PT PP mengajukan anak perusahaannya yakni PT PP KSO untuk ikut lelang ulang dan kembali dimenangkan atas canpur tangan atau arahan dari Menteri BUMN Rini Soemarno kepada PT Angkasa Pura I selaku pemilik proyek dan pelaksana lelang.

Yahya juga memaparkan, terdapat dua perusahaan besar BUMN yang terlibat dalam praktek korupsi pada pembangunan Bandara Kulon Progo yakni PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Pembangunan Perumahan Tbk (Persero).

“KPK kami minta segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam pembangunan Bandara Kulon Progo dan juga membongkar kasus KKN yang terjadi di PT Angkasa Pura I (Persero). KKN ini hanyalah puncak gunung es dari sekian banyak korupsi yang terjadi di BUMN sejak Rini Soemarno menjabat Menteri BUMN," teriak Yahya di depan Kantor KPK.

Yahya menambahkan bahwa pihaknya sudah menyerahkan berkas adanya dugaan KKN kepada KPK pada bulan juli 2018 dan penyalahgunaan Kewenangan juga kepada Presiden RI. “Kami harap KPK memproses penyelesaian berkas yang sudah kami masukan ke KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Rini Soemarno dalam kasus tersebut dengan cepat, dan tepat hingga masyarakat nggak lagi di bohongi

Selain itu juga, masa GPPN mendesak presiden Joko Widodo segera me reshuffle menteri BUMN Rini Soemarno yang juga di duga ikut terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Banda Kulon Progo dan berbagai kasus korupsi lain di lingkungan BUMN,

"Kami mendesak agar presiden tidak memelihara menteri di kabinet kerjanya yang banyak terlibat dalam korupsi, seperti Rini Soemarno" pungkas Yahya. (*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Bakul Kejujuran 17 Okt 2018 13:02 WIB

 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia