KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini Indonesia dalam keadaan darurat ekologis yang mengancam kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu Walhi bersama rakyat pengelola sumber daya alam, organisasi masyarakat sipil, dan unsur lainnya mendesak pemerintah kini dan ke depan menjalankan dan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Kasus Megakorupsi KTP-el, Gamawan Minta KPK Mengawal

 
HUKUM

Kasus Megakorupsi KTP-el, Gamawan Minta KPK Mengawal
Oleh : Chairil Makmun | 16-Mar-2017, 20:29:40 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dengan anggaran Rp 5,9 triliun sejak awal sudah dipresentasikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gamawan pun minta KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mengawal proyek ini agar berjalan sesuai aturan.

Gamawan menjelaskan hal ini sebagai saksi dalam sidang kasus megakorupsi KTP-el di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Kamis (16/3/17). Selain Gamawan, ada enam saksi lain akan diperiksa. Namun, mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang sedianya diperiksa sebagai saksi ternyata berhalangan hadir.

Kasus ini diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. KPK menetapkan dua terdakwa, yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman, dan mantan Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemdagri Sugiharto.

Menurut Gamawan, saat dia menjabat Mendagri proyek KTP-el ini berjalan normal, tidak ada tanda-tanda penyimpangan. Dia pun sangat hati-hati menangani proyek ini. Misalnya, sebelum tanda tangan dokumen, dia minta diaudit lebih dulu olek BPKP. "Sebelum ada audit BPKP, saya tidak mau tanda tangan," katanya.

Saat kasus ini bergulir di ranah hukum, DPR bermanuver menyerang KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menuding Ketua KPK Agus Raharjo memiliki konflik kepentingan dalam kasus korupsi KTP-el. Menurut Fahri, sebelum masuk KPK, Agus menjabat Kepala LKPP. "Saat itu Agus membawa pengusaha bertemu Mendagri Gamawan dalam urusan KTP-el," kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/3/17).

Fahri juga bilang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit dan semuanya bersih. Namun, begitu Agus masuk KPK,  KTP-el malah dijadikan kasus korupsi. "Maka, untuk menghindari konflik kepentingan, saya minta Agus mundur dari KPK," ucapnya.

Agus Raharjo kontan menolak tudingan Fahri. "Ketika jadi Kepala LKPP, saya tidak tahu proyek KTP-el itu. Saya tidak mau berpolemik. Saya siap jika dimintai keterangan dalam sidang," kata Agus kepada wartawan, Rabu (15/3/17). Dia menambahkan, akan mengungkap semua yang dia tahu tanpa ada yang disembunyikan.

Selain menyerang Ketua KPK, Fahri pun mewacanakan DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap secara menyeluruh kasus KTP-el. Fahri ingin kasus ini terungkap sejak perencanaan sampai proyek selesai. "Jangan ada upaya pembusukan terhadap DPR," katanya. 

Dalam sidang pekan lalu, Jaksa Penuntut Umumj (JPU) KPK menyebutkan sejumlah politisi mantan anggota dan anggota DPR aktif terlibat kasus ini. Diduga mereka ikut menerima uang suap.  Mereka antara lain Setya Novanto (sekarang Ketua DPR), Yasona Laoly (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Ganjar Pranowo (sekarang Gubernur Jawa Tengah). Nama politisi lain yang disebut JPU di antaranya Teguh Juwarno (PAN), Melkias Markus Mekeng (Golkar), Markus Nari (Golkar), dan Marzuki Alie (mantan Ketua DPR). 

Selain politisi, uang suap juga diduga mengalir ke kas partai. misalnya ke Golkar dan Demokrat. Ketua Umum Golkar Setya Novanto langsung mebantah. "Tidak ada uang ke partai. Silakan cek ke bendahara. Silakan cek rekening partai," katanya.
Hal senada dikatakan Agus Hermanto, politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR. "Saya jamin tidak ada uang mengalir ke kas Demokrat," katanya kepada wartawan baru-baru ini. (*) *)

Foto Dokumentasi : Arsip Tribunews

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Mengenang Hari Juang Kartika 13 Des 2017 11:39 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia