KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahUsulan Pembentukan Wartawan Unit DPRD Tidak Dijawab Pemkab Serdang Bedagai oleh : Agus Suriadi
21-Nov-2017, 20:36 WIB


 
 
Kabar Indonesia - Serdang Bedagai, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai terkait pembahasan R-APBD Sergai TA 2018, Kamis (16/11)  di gedung DPRD Sergai, Dusun II Desa Firdaus, Sei Rampah.Sambil menyampaikan pandangan umum Fraksi, tiga fraksi antara lain
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

Kontemplasi (تفكر) 23 Nov 2017 09:41 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Kemnaker Bantah Tuduhan Ikut Bermain dalam Seleksi Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial 2017

 
HUKUM

Kemnaker Bantah Tuduhan Ikut Bermain dalam Seleksi Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial 2017
Oleh : Rohmah Sugiarti | 18-Okt-2017, 20:13:08 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Baru-baru ini, Komisi Yudisial telah mengumumkan nama-nama sebanyak 61 calon hakim ad hoc pada MA RI tahun 2017 yang berhasil lolos dalam seleksi administratif yang telah mereka gelar. Di dalamnya tercantum sejumlah 51 nama dari perwakilan buruh dan 12 nama dari perwakilan pengusaha.

Segera pengumuman ini mendapatkan tanggapan kritis dari kalangan pekerja dan buruh. Mereka meradang dan mengajukan keberatan terkait atas munculnya nama  seorang pejabat eselon III di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yaitu Reytman Aruan yang notabene merupakan Kasubdit Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Secara keras, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menuduh adanya permainan kotor dari Kemnaker dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam upaya meloloskan nama tersebut untuk tujuan tidak benar.

“Kami menduga seleksi hakim ad hoc HI pada MA kali ini ada permainan. Kok bisa seorang pejabat dari Kemnaker mewakili Apindo. Apindo kan swasta. Kenapa harus ada PNS ? Pejabat lagi,” tuduh Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Rabu (18/10) dengan lantang.

Bahkan secara berani, Timboel memaparkan nama-nama pejabat yang disinyalirnya telah bermain dalam masalah ini yakni: Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemnaker, John Daniel Saragih, dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI), Haiyani Raimondang.

Memang saat dikonfirmasi atas tuduhan yang mengaitkan dirinya tersebut, Reytman Aruan sendiri hanya berkomentar, "No Comment."

Namun menanggapi runcingnya tuduhan tersebut, Kepala Biro Humas Kemnaker, Sahat Sinurat menjelaskan, bahwa secara hukum seorang pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) dari kementerian atau lembaga pemerintah apa saja bisa mencalonkan diri menjadi hakim ad hoc HI MA. Hanya saja, begitu lulus sampai seleksi akhir maka ia harus mundur dari jabatannya di PNS atau mundur dari PNS.

Sahat membantah terkait adanya tuduhan mengenai permainan kotor yang dilakukan Kemnaker dalam pencalonan Reytman Aruan tersebut. “Dia mengajukan diri calon melalui Apindo atau melalui serikat pekerja atau serikat buruh tidak salah kok,” pungkas Sahat mengingatkan. (*) 




 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia