KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Batik adalah Indonesia 13 Okt 2018 19:47 WIB

Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
HUKUM

Pengawasan Atas Dana Desa Ditangani Khusus Kapolsek
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 22-Okt-2017, 12:17:31 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pencegahan, pengawasan, penanganan permasalahan dana desa. Acara penandatanganan MoU itu diadakan bersama di Pusat Data dan Analisis (Puldasis) Polri, Gedung Utama Mabes Polri lantai 5 pukul 07.30 WIB kemarin (20/10). Demikian rekan media Frans Samosir (mulajadinews.com) mengabarkan pada pewarta kabarindonesia, Sabtu (21/10)

Diinformasikannya bahwa anggota Polri yang menjabat Kapolsek sejak penandatanganan MoU diberi tanggung jawab (red: tambahan) mengawasi penggunaan dana desa yang cukup besar digelontorkan Pemerintah Pusat. Pemberian tugas itu merupakan hasil kesepakatan antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kemendes PDTT Eko Sandjojo.

“Pengawasan dana desa ini kita sepakati tunggal yang mengawasi, yaitu kapolsek dengan bhabinkamtibmasnya,” kata Tjahjo di gedung Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, usai penandatanganan MoU tersebut.

Menurut Tjahjo Kumolo bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons dan tindak lanjut atas arahan Presiden. "Ini bentuk arahan dari Pak Presiden yang cepat kami respons. Intinya adalah dana desa itu harus secara optimal dimanfaatkan desa dan masyarakat agar pertumbuhan di desa berjalan dengan efektif," kata Mendagri, Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017.

Tjahjo menambahkan, selain penyerapan yang optimal dan transparan, dalam pelaksanaannya program dana desa harus melibatkan masyarakat secara optimal. "20 persen dari anggaran desa harus bergulir dalam bentuk padat karya, tidak diborongkan oleh pihak ketiga. Karena ini kebijakan strategis Presiden dalam nawacita," ujarnya.

Sebagai kebijakan strategis, maka pengawasan dana desa dilakukan dengan sistem terpadu. " Makanya pengawasan dana desa kita sepakati bersama tunggal. Dan yang mengawasi yakni Kapolsek dengan Babinkamtibmas," katanya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan bahwa pihaknya Kemendagri, pekan depan akan mengumpulkan para wali kota/bupati se-Indonesia untuk menekankan perihal tidak boleh ada upaya intervensi kepada Kapolsek, dalam hal pengawasan dana desa. “Bupati dan wali kota minggu depan akan kami kumpulkan sampai ke camat, dalam upaya tidak boleh intervensi peran kapolsek dan kapolres dalam hal pengawasan dana desa,” tegas Tjahjo.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo menambahkan Babinkamtibmas sebagai bagian dari struktur Polri dilibatkan karena dapat bergerak hingga ke desa-desa. "Disepakati Babinkamtibmas bisa ikut mengawasi dan ajak masyarakat untuk terlibat dalam proses penggunaan dana desa dan pengawasannya," ujar Eko.

Sebelumnya, dalam tayangan video disebutkan tujuan penandatanganan MoU adalah terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel melalui kerja sama antar ketiga lembaga ini. MoU akan berlaku selama 2 tahun ke depan sejak ditandatangani. Jika masa berlaku habis, maka dapat diperpanjang dengan catatan koordinasi antar pihak yang terikat perjanjian harus dilakukan paling lambat 3 bulan sebelumnya.

Selanjutnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan jajarannya siap mengawasi dana desa, bahkan telah melakukan koordinasi dengan seluruh kapolda untuk pelaksanaan di lapangan. "Kami melaksanakan dengan Mendagri dan Menteri Desa dilanjutkan dengan pengarahan kepada seluruh jajaran polda, polres, juga para kepala dinas yang ada di kabupaten dan provinsi. Beberapa gubernur dan perwakilan dari gubernur juga hadir," katanya mengakhiri.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Bakul Kejujuran 17 Okt 2018 13:02 WIB

 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia