KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia - Pada Nukilan Buku Jokowi Utusan Semesta: Sekali Lagi Semesta Membuktikan Tidak Pernah Ingkar Janji bagian (5) kita telah melihat bagaimana Jokowi-JK yang saya istilahkan sebagai penumpang gelap Pilpres 2014 ternyata bisa mematahkan analisa dan prediksi banyak orang dengan
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Sayapku Telah Patah 08 Jul 2019 10:34 WIB


 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
HUKUM

Sengketa Pilkada Maluku Utara Masuk Babak Baru
Oleh : Zohiri Kadir | 24-Des-2008, 21:46:05 WIB

Kabarindonesia, Kasus Pilkada Maluku Utara, ternyata belum juga selesai, walaupun Menteri Dalam Negeri sudah melantik Thaib Armyn dan Abdul Gani Kasub sebagai Gubernur maluku Utara. Kemarin (22/12) KPU maluku Utara yang memenangkan pasangan Abdul Gafur- Abd. Rahim Fabanyo, menggugat keputusan Presiden(Keppres) yang memenangkan atau menetapkan Thaib Armyn- Abdul Gani Kasub sebagai Gubernur Maluku Utara.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto yang mewakili presiden di MK mengatakan langkah Presiden SBY mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menetapkan pasangan Thaib Armayn-Abdul Gani Kasub sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Persidangan yang menbahas penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang dimohonkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara Aziz Kharie terhadap Presiden RI, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mardiyanto hadir bersama dengan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana untuk mewakili Presiden SBY yang digugat KPU Maluku Utara.

Mardiyanto menambahkan  Keppres No. 85/P 2008 yang menjadi dasar pelantikan Thaib Armayn-A.Gani Kasuba merupakan tindak lanjut dari usulan DPRD Maluku Utara dan hasil perhitungan suara ulang KPU Maluku Utara. Selain itu, menurut Mardiyanto, keputusan tersebut juga telah sesuai dengan Putusan dan Fatwa Mahkamah Agung (MA) tentang penyelesaian sengketa pilkada Maluku Utara. Mardiyanto juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan perhitungan yang menjadi dasar Keppres tersebut dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Maluku Utara yang dinonaktifkan KPU pusat, yakni Rahmi Husein dan Nurbaya Suleman. Menurut Mardiyanto, sesuai dengan putusan MA, pengambilalihan kewenangan KPU Maluku Utara oleh KPU pusat merupakan tindakan yang cacat secara yuridis sehingga tindakan tersebut dan produk hukum derivatifnya harus dibatalkan, termasuk pemberhentian ketua dan anggota KPU Maluku Utara. ”Dengan demikian, hasil perhitungan suara ulang oleh Ketua KPU Rahmi Husein dan anggota KPU Nurbaya Suleman adalah sah dan sesuai dengan prosedur menurut putusan MA,” tegas Mardiyanto.

Sedangkan perhitungan suara ulang yang dilakukan Plt. Ketua KPU Maluku Utara Muhlis Tapitapi yang diangkat KPU Pusat, menurut Mardiyanto dengan merujuk putusan MA, tidak sesuai prosedur karena hanya dihadiri oleh anggota KPU pusat tanpa kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan permohonan eksekusi putusan MA.

Selain itu, menurut Mardiyanto, KPU Maluku Utara juga tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan SKLN di MK karena KPU Provinsi bukan merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mardiyanto juga menyatakan KPU Maluku Utara tidak dapat bertindak sendiri tanpa kuasa khusus dari KPU pusat untuk mengajukan permohonan SKLN. Senada dengan Mardiyanto, Denny Indrayana juga menyatakan KPU Maluku Utara bukan merupakan subjectum litis dalam perkara SKLN ”karena keberadaan dan kewenangan KPU provinsi bukan diatur oleh UUD 1945 melainkan undang-undang,” jelas Denny.

Namun pendapat tersebut dibantah oleh anggota KPU Andi Nurpati. Hadir sebagai pihak terkait, Andi menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur kewenangan penyelenggaraan pemilu kepala daerah (pemilukada) oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota merupakan turunan dari kewenangan pokok KPU yang diberikan UUD 1945.

”Bila kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tersebut diambil alih (lembaga lain-red), maka KPUD dapat mengajukan perkara ke MK,” kata Andi. Andi juga berpendapat putusan MA yang membatalkan keputusan KPU untuk menonaktifkan Ketua KPU Maluku Utara telah melebihi kewenangannya. Menurut Andi, kewenangan MA hanya menyelesaikan sengketa perhitungan pilkada, bukan prosedur pelaksanaan pilkada.

Abdur Rahim Fabanyo, yang juga hadir pada persidangan menuduh presiden telah bersikap tidak adil dan telah melanggar sumpahnya, karena dalam sumpah Presiden dikatakan" Akan bertindak seadil-adilnya. Ini berrarti dia telah melanggara sumpahnya, kata wakil Abdul Gafur ini.

Sebelumnya, KPU Maluku Utara menganggap tindakan Presiden menerbitkan Keppres No. 85/P 2008 telah mengambil dan mengabaikan kewenangan konstitusional KPU dalam menentukan pasangan calon terpilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara. Padahal, menurut Pemohon, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 03 P/KPUD/2008 tanggal 22 Januari 2008, KPU Maluku Utara telah melakukan perhitungan suara ulang pada 20 Februari 2008 yang menghasilkan pasangan Abdul Gafur dan Abd. Rahim Fabanyo sebagai pemenang pilkada Maluku Utara. Sementara Keppres tersebut, menurut Pemohon didasarkan pada hasil perhitungan ulang pada 11 Februari 2008 yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Maluku Utara yang telah diberhentikan sementara oleh KPU Pusat. (zohiri)
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mekanisasi Pertanian di Tanah Batakoleh : Leonardo Tolstoy Simanjuntak
14-Jun-2019, 06:38 WIB


 
  Mekanisasi Pertanian di Tanah Batak Petani di Tanah Batak sekarang merasa lega. Semakin sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk mengelola pertanian padi, membuat mereka kewalahan. Untunglah mekanisasi pertanian itu beberapa tahun terakhir sudah hadir. Untuk panen raya, petani di kawasan Silindung Tapanuli Utara umumnya sudah menggunakan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cara Asik Menikmati Mudik 23 Mei 2019 13:11 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia