KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPemerintah Harus Bersatu Demi Pulihkan Wilayah Terkena Bencana oleh : Rohmah S
17-Okt-2018, 15:20 WIB


 
 
KabarIndonesia- Jakarta, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir dan lainnya. Hal ini karena secara geografis Indonesia berada di kelilingi "cincin api (ring of fire)" sehingga potensi terjadi
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 
Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

Tentang Dia 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB

 

Upaya Luar Biasa Pemerintah Bela TKI Tereksekusi Mati Terbentur Hukum Arab Saudi

 
HUKUM

Upaya Luar Biasa Pemerintah Bela TKI Tereksekusi Mati Terbentur Hukum Arab Saudi
Oleh : Rohmah S | 21-Mar-2018, 16:10:27 WIB

KabarIndonesia - Jakarta, Terkait kasus pekerja migran Indonesia asal Bangkalan Madura, Muhammad Zaini Misrin Arsyad, yang dieksekusi mati pada Minggu (18/3/2018) lalu oleh otoritas Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri kepada media massa di Jakarta (19/3/18) menyatakan keterkejutan dan duka yang mendalam. “Kami terkejut, menyesalkan dan berduka,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri kepada media massa di Jakarta (19/3/18).

Sebagai informasi pengingat, Zaini Misrin, TKI yang berprofesi sebagai sopir didakwa telah membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar al-Sindi. Ia ditangkap pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman mati pada 2008.

Hanif menjeaskan bahwa Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pembelaan yang luar biasa (extraordinary) untuk membebaskan Zaini Misrin dari hukuman mati. Baik pendampingan hukum, langkah diplomatik maupun non-diplomatik, semuanya dilakukan secara maksimal. Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Presiden Joko Widodo tiga kali berkirim surat resmi ke Raja Saudi. Bahkan Presiden Joko Widodo telah tiga kali bertemu Raja Saudi untuk mengupayakan pembebasan Zaini Misrin.

Pemerintah juga melakukan langkah hukum baik banding maupun kasasi. Bahkan pada periode ini, pemerintah juga mengajukan peninjauan kembali (PK), langkah hukum yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Seluruh ikhtiar tersebut berhasil menunda pelaksanaan hukuman mati sampai hari kemarin (18/03/18).
 
Lebih lanjut, Hanif juga mengingatkan, pada tahun 2011 Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar telah membentuk Satuan Tugas Anti Hukuman Mati yang bertugas melakukan upaya pembebasan TKI terpidana mati di luar negeri. Berbagai langkah dilakukan baik yang bersifat teknis pembelaan hukum maupun diplomasi tingkat tinggi _(high level diplomacy)_ yang melibatkan para menteri, utusan khusus dan duta besar. Bahkan Presiden dalam dua periode pemerintahan yang berbeda pun langsung turun tangan.
 
“Seluruh upaya pemerintah terkendala sistem hukum di Saudi yang dalam kasus Misrin ini tergantung dari keputusan ahli waris apakah bersedia memaafkan terpidana atau tidak. Memang seperti itu aturan hukum di sana. Raja Saudi tidak bisa mengampuni, karena ahli waris tidak memberikan maaf pada Misrin. Ini mau tidak mau harus kita hormati. Kita juga menghadapi kendala dari sikap aparat penegak hukum kerajaan Saudi pada waktu lalu yang cenderung kurang terbuka dalam masalah-masalah seperti ini," terang Hanif.
 
Berkaca pada diri sensori yang notabene juga anak seorang TKW, Hanif sangat memahami kasus Misrin dan kasus-kasus sejenisnya merupakan residu dari kebijakan tata kelola penempatan TKI pada masa lalu, yakni sebelum era reformasi. Karena itu, menurut Hanif, salah satu pekerjaan rumah yang terus dilakukan pemerintah adalah memperkuat negosiasi bilateral kepada negara-negara tujuan PMI bekerja agar dapat diwujudkan sistem tata kelola dan perlindungan yang lebih baik lagi.
 
“Pemerintah terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan PMI agar dapat diciptakan sistem tata kelola dan perlindungan PMI yang lebih baik. Sehingga ke depan resiko migrasi dapat terus ditekan dan penanganan masalah yang ada lebih efektif,” pungkas Menteri Hanif menegaskan.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Berhutang Oksigen 21 Okt 2018 11:51 WIB


 
Selamat HUT TNI Ke-73 13 Okt 2018 19:46 WIB

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia