KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKorban Lapindo Tagih Janji Jokowi oleh : Abdul Latif
23-Okt-2014, 20:21 WIB


 
 
Korban Lapindo Tagih Janji Jokowi
Kabarindonesia - Sidoarjo, Sehari dilantik menjadi Presiden RI ke 7, Presiden Joko Widodo sudah ditagih janjinya oleh ratusan korban Lapindo yang tergabung dalam area peta terdampak. Janji Presiden priode 2014-2019 tersebut adalah akan membantu menyelesaikan permasalahan hingga penyelesaikan ganti rugi korban
selengkapnya....


 


 
BERITA HUKUM LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Poling LSI, Mahfud dan Capres 2014

 
OPINI

Poling LSI, Mahfud dan Capres 2014
Oleh : Berthy B Rahawarin | 04-Des-2012, 22:18:00 WIB

KabarIndonesia - Antusiasme masyarakat pada poling ‘elitis' Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD sebagai kandidat presiden berkualitas tertinggi, memberi godaan politis. Pertanyaannya, tentu, apakah dengan nomor paling wahid tersebut Mahfud segera akan menjawabnya atau pun memberikan sikap politiknya (langsung maupun tak langsung) terhadap pilihan politiknya, khususnya maju Capres 2014?  

Sebagai Ketua MK, pertanyaan selanjutnya, bolehkah Mahfud ‘menyambar' peluang tersebut setelah pelbagai pertimbangan rtika politiknya? Tiga hal mendorong catatan dan pertimbangan kepada Mahfud bila tergoda untuk mengambil putusan poltitik: pertama, apresiasi kepada Mahfud sebagai sosok bangsa yang makin sulit ditemukan; kedua, terjun dalam politik mengurangi jumlah orang ‘kritis dan independen' dalam percaturan dan kompetisi politik yang sehat di Indonesia saat ini; ketiga, menghindari salah sangka masyarakat tentang pertimbangan-pertimbangan fundamental-konstitusional terhadap perubahan Konstitusi menjadi pragmatisme politik, bahkan tiada intensionalitas ketika menyusunnya. 

Betapa pun tidak dapat disamakan begitu saja dengan tokoh legenda NU, Gus Dur atau KH Abdurahman Wahid, dalam pandangan sebagian masyarakat, termasuk saya, Mahfud seperti Gus Dur pada saat didesak untuk tidak masuk jabatan politik tetapi tetap menjadi figur pengayom semua kalangan. Sejumlah masyarakat ketika itu (sebelum akhirnya Gus Dur terima), mendorong Gus Dur untuk menghindari menerima pencalonan dirinya menduduki takhta Presiden RI. Pertimbangan umum kepada Gus Dur mutatis mutandis dikenakan pada Mahfud.   

Dari sejumlah kutipan media, terbaca Mahfud menyatakan ‘senang' dan ‘bangga' dengan ekspektasi masyarakat atas dirinya. Itu tercermin dari urutan dirinya sebagai 10 besar dalam banyak poling. Mahfud juga secara eksplisit menyatakan belum ada niatnya untuk maju Capres 2014. Artinya, dapat diterjemahkan secara politik, kira-kira sikap Mahfud adalah ‘wait and see'

Tetapi, Mahfud tetap secara normatif menyampaikan hak-hak politik dari semua warga negara, termasuk dirinya, apabila tidak lagi menjabat Ketua MK atau karena pencalonannya dan harus mundur dari Ketua MK. Mahfud menegaskan perihal adanya tiga hak politik, yaitu untuk memilih atau dipilih, serta mengajukan diri atau diajukan sebagai Calon Presiden RI. 

Pertanyaan terutama sebenarnya, "Bolehkah atau - tegasnya lagi - etiskah Ketua MK (atau Ketua Lembaga Tinggi Negara lain) boleh menjadi Capres/Cawapres?" Jawabannya, pasti "Tidak". Tetapi, persoalannya adalah "Apakah keputusan-keputusan MK selama menjabat, pernah dapat digunakan sebagai ‘memberi ruang' pada jalan ‘ke depan'?" 

Karena, dekatnya waktu menjabat sebagai ketua MK dan pencapresan, misalnya, dapat membuka ruang pertanyaan pada adanya conflict of interest sebuah produk hukum MK dan putusan politik Mahfud untuk menjadi Capres 2014. Sedikit saja publik yang menyadari ‘revolusi' putusan MK, No 52/PUU-X/2012, yang mewajibkan semua Partai Politik, termasuk ‘Partai Senayan' untuk melakukan Verifikasi Faktual. 

Artinya, Mahfud MD sebagai Ketua MK, bersama timnya, tidak ingin melihat ‘ketidakadilan' partai peserta pemilu memulai pemenangan pemilu dari ‘garis start' diskriminatif. Bahwa, capaian pemilu legislatif masih sangat menentukan bursa Capres, keputusan Mahfud dan rekan Hakim Konstitusi melakukan egaliterisasi kompetisi parpol dalam pemilu legislatif dan presiden 2014. Setidaknya, nafsu politisi dan partai lama tidak melenggang bebas ketika harus menentukan (kandidat) Pemimpin Nasional, hanya dari partai yang itu-itu juga. Pada saat yang sama, kompetitor politik dapat menggunakannya untuk mengkritisinya.

Nah, ketulusan para Hakim MK dalam kasus ini, salah satunya diukur dengan integritas untuk berada dalam koridor wewenang judikatif, dan tidak tergoda menapaki jalan menuju kursi eksekutif, atau jabatan politis, termasuk takhta Presiden. Memang, sempat beredar selentingan bahwa Partai tertentu akan mendukung Ketua MK Mahfud MD untuk maju sebagai Capres 2014. 

Karena itu, lumrah perjalanannya putusan MK yang revolusioner itu lalu dapat menggoda para pemerhati partai politik untuk berspekulasi, di luar yang diniatkan (secara tulus suci) oleh Hakim Konstitusi. 

Hasil ekspektasi kemenangan partai tersebut dalam pemilu legislatif 2014 pun tentu belum dapat dipersoalkan dan juga seluruh praduga politik ini pun boleh tidak amat dianggap. Tetapi, sebagai salah satu tokoh berintegritas, godaan masuk jalur eksekutif politik dari jabatan tertinggi pengawas Konstitusi, pada hemat pribadi saya, Mahfud MD amat makin diapresiasi bila tetap menjadi figur negarawan pengayom sahaja, daripada terjebak kepentingan politik sesaat. 

Tetapi, pun kalau Mahfud memutuskan untuk ‘rela dicalonkan' masuk bursa Capres 2014, tetap diapresiasi. Bahkan termasuk kalau ia dipaksa sedemikian rupa oleh sejumlah kalangan untuk mencalonkan diri. Keputusan dan segala pertimbangan, baik buruknya, tetap ada dalam pertimbangan dan putusan terakhir pribadi Mahfud MD. Apa pun keputusannya, secara pribadi saya tetap mengapresiasi. 

Hanya kebanggaan dan hormat kepada Mahfud, saya bertekad untuk berkata sesuatu dilema etis sebuah etika politik yang masuk dalam pergumulan privat Mahfud. (*)


*) Penulis, pemerhati etika politik



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia