KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
OpiniJangan Sepelekan Sampah oleh : Nurfitriani Wardiyanto
25-Nov-2014, 19:19 WIB


 
 
Jangan Sepelekan Sampah
KabarIndonesia - Sampah adalah topik pembahasan yang tidak ada habisnya. Mulai dari timbunan sampah, sampah yang berserakan di mana-mana dan sampah yang menjadi penyebab banjir. Lalu, salah siapakah masalah sampah tersebut?

Kurangnya kesadaran warga untuk merawat lingkungannya itu permasalahan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 
Pelaku Judi Dadu Gurak Diamankan 17 Nov 2014 14:58 WIB

 
Kepiawaian Jemari Pencari Nafkah 21 Nov 2014 11:04 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Ibu, Kasihmu Tiada Dua 25 Nov 2014 10:37 WIB


 
 
OPINI

Jas Merah Sengkon-Karta
Oleh : Luthfi Eddyono | 22-Mei-2007, 13:18:27 WIB

KabarIndonesia - Alkisah pada 1974, Sengkon dan Karta ditangkap polisi dengan sangkaan merampok dan membunuh pasangan suami-istri Sulaiman-Siti Haya di Desa Bojongsari, Bekasi. Majelis hakim memutus perkara tersebut karena sangat yakin pada tuduhan jaksa penuntut umum, sehingga memutuskan Sengkon dan Karta masing-masing dihukum 7 dan 12 tahun penjara.

Belakangan Gunel mengaku sebagai pelaku sebenarnya. Sengkon dan Karta kemudian mengajukan peninjauan kembali (herziening) dan Mahkamah Agung menyatakan mereka bukanlah pelaku kejahatan tersebut. Walau begitu gugatan ganti rugi Sengkon dan Karta kepada Departemen Kehakiman ditolak. Mereka kemudian dibebaskan, meski tidak bisa menikmati umur panjang. Sengkon tewas kecelakaan tak lama setelah keluar dari penjara, sedangkan Karta meninggal kemudian akibat menderita sakit parah.

Kejadian Sengkon-Karta inilah yang menjadi salah satu alasan utama penolakan hukuman mati oleh kubu abolisionis (yang kontra hukuman mati). Betapa berbahaya pelaksanaan hukuman mati bila ternyata yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Penegakan hukuman mati di Indonesia nyatanya memang masih memberi peluang besar kesalahan penjatuhan hukuman tembak sampai mati tersebut [di Indonesia (Hindia Belanda) praktek eksekusi hukuman mati sejak tahun 1935 dilakukan dengan cara tembak, sebelumnya dengan cara eksekusi gantung. Hingga pada 1964 terbit UU No. 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang mengharuskan pelaksanaannya dengan cara tembak sampai mati].

Ancaman pidana mati (sebenarnya merupakan pembunuhan berencana oleh negara) yang awalnya bersumber pada KUHP (Wetboek van Strafrecht—Wv.S.) yang disahkan pada 1 Januari 1918, notabene warisan kolonialis Belanda. Saat ini di kebanyakan negara Eropa sudah dihapus dalam sistem hukum mereka (termasuk Belanda sendiri).

KUHP sendiri memuat dua pasal ancaman hukuman mati yaitu Pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dan Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Banyak pihak yang menyatakan penguatan pasca hukuman mati oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) merupakan politik kolonial untuk menerapkan ancaman itu bagi kalangan Bumi Putra. Selanjutnya dalam praktiknya terus digunakan sampai pada rezim otoritarian Orde Baru untuk menciptakan rasa takut para aktivis serta menghancurkan lawan politik.

Sedangkan mereka yang pro-hukuman mati (retentionis) berpendapat hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan (paham pembalasan). Dengan kata lain bila hukuman mati memang konsisten bermaksud untuk membalas, maka seandainya terpidana mati yang telah dieksekusi ternyata tidak bersalah, maka para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) yang terlibat pada penghukuman mati tersebut harus pula dihukum mati sebagai balasannya.

Alasan lain pelaksanaan hukuman mati adalah anggapan hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup. Pidana mati juga masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan (beberapa pasal dalam KUHP, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dll). Beberapa kalangan juga mendasarkan pemikiran hukuman mati berdasarkan keyakinan agama.

Kaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini, pandangan masyarakat internasional cenderung menolak penerapannya. Terlihat dari kesepakatan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang berlaku sejak 1976. Hingga 9 Desember 2002 berdasarkan data Imparsial, tercatat telah 149 negara melakukan ratifikasi/aksesi terhadap kovenan ini. Khusus terhadap penghapusan hukuman mati, 49 negara telah pula melakukan ratifikasi/aksesi terhadap Second Optional Protocol of ICCPR (1990) Aiming of The Abolition of Death Penalty.

Parlemen Indonesia sendiri telah mengambil langkah yang perlu untuk mengesahkan ratifikasi ICCPR tersebut pada 30 September 2005. Kemudian pada 23 Februari 2006 instrumen aksesi telah disimpan di PBB (berdasarkan Pasal 49 ayat (2) ICCPR kovenan berlaku tiga bulan setelah instrumen aksesi disimpan). Walau belum meratifikasi Second Optional Protocol of ICCPR (1990) Aiming of The Abolition of Death Penalty, sebagai bentuk kewajiban negara dalam melakukan promosi (to promote), memberikan perlindungan (to protect) dan pemenuhan (to fulfill) hak untuk hidup (rights to life) yang termasuk dalam non-derogable rights, secara tegas hak untuk hidup ini telah pula diadopsi dalam Pasal 28 I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945.

Dengan kata lain konstitusionalitas hak atas hidup (merupakan penolakan atas hukuman mati) telah terjamin dalam konstitusi yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Undang-undang yang memberlakukan hukuman mati bisa diuji materil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini agar kita bisa terus menerus “mengenakan” jas merah Sengkon-Karta [mengutip Pidato Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah) Presiden Soekarno pada peringatan hari Proklamasi 17 Agustus 1966].

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Crowne Plaza Semarangoleh : Kabarindonesia
20-Nov-2014, 19:12 WIB


 
  Crowne Plaza Semarang Crowne Plaza adalah sebuah hotel Internasional terbaru di Semarang. Hotel ini merupakan bagian dari Grup Hotel InterContinental, sebuah hotel baru yang dinamik dan terdapat di hampir 60 Negara di dunia.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
Thailand Permalukan Singapura 2-1 24 Nov 2014 11:17 WIB

 
Dian Ediono, Pemimpin Masa Depan 07 Nov 2014 01:42 WIB


 
Tradisi Mencium Tangan 26 Nov 2014 09:40 WIB


 

 
Putri Tidur Dalam Realita 25 Nov 2014 10:38 WIB

Alzheimer, Tua Muda Berisiko 23 Nov 2014 12:01 WIB

 
Pejuang Cilik 25 Nov 2014 19:26 WIB


 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia