KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB

 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB

 

Bangkit Melawan Korupsi

 
OPINI

Bangkit Melawan Korupsi
Oleh : Muslimin B. Putra | 25-Mei-2007, 14:40:23 WIB

KabarIndonesia - Setiap   21 Mei, segenap Bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Pada momentum tersebut, selalu dicari tema yang relevan dengan kondisi bangsa kontemporer sebagai bahan kontemplasi bersama.

Saat ini ditengah era reformasi, tema yang sangat relevan dibicarakan adalah kebangkitan rakyat Indonesia untuk melawan korupsi. Betapa tidak, korupsi adalah penyakit bangsa Indonesia saat ini karena dari praktek tersebut rakyat mengalami kualitas pelayanan publik yang buruk disebabkan anggaran negara yang tergerogoti untuk kepentingan dan keuntungan segelintir orang.

Setidaknya ada tiga momentum saat ini yang dapat menjadi pelecut dibangkitkannya kesadaran rakyat untuk melawan korupsi: pertama, peringatan hari kebangkitan nasional; kedua, penggantian jaksa agung dari Abdurrahman Saleh kepada Hendarman Supandji; ketiga, ditandatanganinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura.

Kita tahu, Singapura adalah negara tempat perlindungan dan tempat pelarian   para koruptor dari  Indonesia. Agar tidak menjadi peringatan yang hambar dari semangat perjuangan bangsa Indonesia, hendaknya momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional senantiasa didudukkan dalam proporsi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena itu, dengan momentum ini, bangsa Indonesia bisa mengalami kebangkitan kembali dari keterpurukan ekonomi bila mampu memberantas penyakit ekonomi yang melilitnya, yakni korupsi.

Salah satu kasus mega-korupsi yang masih menjadi pembicaraan hangat saat ini adalah penuntasan kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sangat mencederai keadilan masyarakat.  BLBI diberikan pada saat terjadi krisis moneter yang disebabkan adanya konversi saldo giro negatif perbankan di Bank Indonesia. Karena pemberian BLBI tidak bisa dilakukan seperti layaknya pemberian kredit konvensional, maka dijadikan sebagai salah satu jenis bantuan likuiditas. Sebenarnya konversi saldo negatif tersebut untuk kepentingan Bank Indonesia. Untuk pengembaliannya, pemerintah melalui Menteri Keuangan menandatangani persetujuan bersama pengalihan dan penyerahan hak tagih BLBI dari Bank Indonesia kepada pemerintah pada 6 Februari 1999. Maka pada 22 Februari 1999 dilakukan penandatanganan akta pengalihan dan penyerahan (cessie) hak tagih BLBI dari BI kepada pemerintah.

Untuk implementasinya hak tagih pemerintah dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tugas BPPN diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 1998 Pasal 37 A Ayat (3), Kepres No 26 Tahun 1998, Kepres No 27 Tahun 1998, Kepres No 34 Tahun 1998 dan PP No 1 Tahun 1999. Dengan tugas tersebut, BPPN diberi kewenangan untuk melakukan beberapa tindakan untuk mengembalikan dana BLBI.

Proses pengembalian asset (asset recovery) dilakukan melalui tiga skenario: pertama, mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham pengendali. Pemerintah bersama dengan pemegang saham  bank beku operasi (BBO) dan bank beku kegiatan usaha (BBKU) meneken Master Settlement and Acquisition Agreeement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuence Agreement (MRNIA). Tujuannya untuk mengembalikan dana BLBI melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN. Skema MSAA ditujukan bagi penerima BLBI yang besar nilai asetnya bisa menutupi seluruh kewajibannya. Namun bila aset yang diserahkan nilainya tidak mencukupi, maka para debitor BLBI dapat menggunakan skema MRNIA. Bila menggunakan skema ini, para debitor BLBI harus menyerahkan jaminan pribadi (personal guarantee) disamping pernyataan kesediaan untuk menyerahkan tambahan aset bila asset yang telah diserahkan ternyata tidak mencukupi.

Skenario kedua adalah pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) menjadi penyertaan modal sementara. Dan skenario ketiga adalah mengalihkan utang bank kepada pemegang saham pengendali melalui pola penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS).

Realisasi penyelesaian BLBI sampai tahun 2002 setelah diambil alih oleh BPPN melalui mekanisme MSAA, MRNIA serta APU mencapai Rp 111,5 trilyun atau sekitar 77,2 persen dari total BLBI sebesar Rp 144,5 trilyun. Bila dirinci seperti berikut ini: melalui rekapitalisasi atau penyertaan modal sementara pada bank-bank take over yakni BCA, Bank Tiara Asia, Bank Danamon, dan Bank PDFCI dengan nilai sebesar Rp 54,6 triliun; melalui MSAA pada bank beku operasi pada Bank BDNI, Bank Surya, Bank Hokkindo, Bank Modern, Bank BUN senilai RP Rp 53,6 triliun; serta melalui APU pada bank beku kegiatan usaha sebesar Rp 3,3 triliun.

Setidaknya ada delapan obligor BLBI yang saat ini masih bermasalah. Kedelapan obligor yang belum memenuhi kewajibannya masing-masing: Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional) dengan utang Rp 8 trilyun,  Samadikun Hartono (Bank Modern) dengan utang Rp 2 trilyun, Marimutu Sinivasan (Bank Putra Multikarsa) dengan utang Rp 1 triliun lebih, Atang Latief (Bank Indonesia Raya) dengan utang sebesar Rp 325,46 miliar,   Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian) utangnya sebesar Rp 615,44 miliar, Lidia Muchtar- Umar Putirai (Bank Tamara) dengan utang senilai Rp 202,80 miliar,  dan  James Januardy (Bank Namura Internusa) dengan nilai utang sebsar Rp 123,04 miliar.

Sebenarnya kedelapan obligor kakap tersebut telah diberi kesempatan untuk melunasi utangnya hingga Desember 2006 namun belum satupun diantara mereka yang menandatangani Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham-Akta Pengakuan Utang (PKPS-APU). Mereka beralasan belum ada titik temu antara pemerintah dengan mereka mengenai bentuk pembayaran utang. Padahal Menteri Keuangan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No 151/KMK.01.2006 yang mengatur kewajiban pada debitur untuk membayar utang dengan 100 persen tunai atau campuran dengan near cash (70 persen tunai dan selebihnya dibayar dengan Surat Utang Negara/SUN dan Sertifikat Bank Indonesia/SBI).

Selain kedelapan obligor tersebut, terdapat 22 orang yang telah menerima Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN dan sekaligus release and discharge (pengampunan dan pembebasan dari segala tuntutan hukum) diantaranya: Nirwan Bakrie (Bank Nusa Nasional), Soedono Salim (BCA), Bob Hasan (BUN) dan Usman Admadjaja (Bank Danamon) serta Syamsul Nursalim. Dalam cataan Indonesia Corruption Watch (ICW), hingga akhir 2005 sudah ada 60 orang telah diperiksa: 16 orang diproses di pengadilan, 6 tersangka masih dalam proses penyidikan, dan 26 orang lainnya masih dalam proses penyelidikan. Dari 16 orang  yang dibawa ke pengadilan, hasilnya masih mengecewakan publik karena 3 tersangka diantaranya dibebaskan oleh pengadilan.

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, saat ini dari 15 buronan 8 diantaranya adalah debitor BLBI yang melarikan diri keluar negeri. Kedelapan buronan tersebut adalah :  Dharmono K Lawi, Eddy Djunaedi, Ede Utoyo, Harry Mattalatta alias Hariram Ramchmand Melwani, Hendro  Bambang Sumantri, Lesmana Basuki, Tony Suherman,    dan Tabrani Ismail. Sedang Hendrawan Haryono (Bank Aspac) telah divonis penjara oleh hakim baik hakim tingkat pertama, banding hingga kasasi.

Seiring dengan pergantian Jaksa Agung, maka menjadi tugas Hendarman Supanjdi untuk menyelesaikan kasus dana BLBI. Apalagi kasus BLBI telah menjadi agenda politik SBY-JK pada kampanye Pilpres 2004 lalu yang akan diselesaikan sesuai prosedur hukum. ICW telah menyodorkan dua opsi penyelesaian kasus BLBI: pertama, pemberian grasi terhadap debitur BLBI yang menjalani proses hokum dan bersedia mengembalikan seluruh utangnya kepada negara. Langkah ini dianggap sebagai langkah kompromi atas kebijakan presiden dalam penyelesaian kasus BLBI dalam bentuk Inpres dengan release and discharge. Pemberian grasi ini dilakukan setelah proses hukumnya selesai dilakasanakan atau telah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, bukan terhadap proses hukum yang sedang berjalan atau masih dalam proses penyidikan, penyelidikan atau penuntutan.

Kedua, pengambilalihan oleh KPK, meski terhadap asas retroaktif, KPK dapat mengambil alih penyelidikan dan penuntutan dengan alasan laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, atau  proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, termasuk bila ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi dari eksekutif, yudikatif atau legislatif. Hal ini selaras dengan UU No 30/2002 Pasal 9.

Bila  kasus mega-korupsi BLBI dapat diselesaikan secara adil pada periode SBY-JK, maka rakyat akan memberi apresiasi besar terhadap keduanya.  Namun bila tidak, maka rakyat jugalah yang akan memberi ganjaran bagi keduanya pada pemilu 2009 mendatang.

Penulis, Fungsionaris Forum Mahasiswa Pascasarjana se-Indonesia (Forum Wacana Indonesia).  

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia