KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
PendidikanMengakhiri Ujian Nasional (UN) oleh : Syafbrani
20-Apr-2014, 12:39 WIB


 
 
Mengakhiri Ujian Nasional (UN)
KabarIndonesia - Secara kasat mata UN hanyalah merupakan bentuk tes tertulis bagi siswa. Tidak lebih! Tapi jika dibedah secara mikroskopis akan nampaklah jalur konvergensi (penyatuan) yang mengarah pada satu tujuan: TARGET KELULUSAN yang sepertinya sudah menjadi Tuhan!

selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Syukur Kita Kepada Guru 21 Apr 2014 11:07 WIB

Paskah Abadi 21 Apr 2014 11:06 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Masalah Komitmen Negara
Oleh : Hendra Sugiantoro | 18-Aug-2007, 13:27:55 WIB

KabarIndonesia - DALAM buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I, Bung Karno berujar Indonesia merdeka adalah suatu jembatan emas untuk membangun gedung Indonesia yang sempurna. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Indonesia  setelah proklamasi kemerdekaan belumlah terkonsep secara ideal. Dengan proklamasi kemerdekaan itulah upaya menata Indonesia semestinya mendapatkan ruang karena tak ada lagi tekanan penjajahan dari bangsa asing.                      

Namun demikian, terbangunnya ”gedung Indonesia yang sempurna” itu terasa tak memiliki kejelasan bagi rakyat negeri ini. Setiap pergantian rezim selama setengah abad lebih ternyata tak kunjung dapat menjadikan penduduk negeri ini berlimpah kesejahteraan dan mendapatkan kualitas hidup yang memadai.

Di negeri ini, angka kemiskinan bisa dikatakan ibarat gunung es. Meminjam Andi Rahmat dan Mukhammad Najib (2001), di seberang jembatan emas tadi ternyata bangsa Indonesia belum juga berhasil membangun gedung yang sempurna. Rakyat jelata masih tetap saja sengsara, kelaparan dan kemiskinan terus merajalela di mana-mana.

Fakta kemiskinan dan kepapaan penduduk Indonesia yang bagaikan gunung es itu sebenarnya hanya sekelumit dari ketidakberdayaan rakyat yang sesungguhnya. Cita-cita rakyat mengenyam pendidikan tinggi juga harus berhadapan dengan konsensi GATS (General Agreement on Trade on Services) dibawah payung WTO.

Bangku pendidikan formal pun ibarat “tempat asing di planet lain” dengan kebijakan biaya mahal yang diterapkan. Peningkatan derajat hidup melalui pendidikan sedikit terabaikan sehingga tidak mengherankan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia terbilang tidak menggembirakan. Memang terdapat faktor lain yang ikut memengaruhi tingkat pembangunan manusia Indonesia, namun tetap saja pendidikan tidak bisa diabaikan.            

Disamping itu, tingkat pengangguran rakyat terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Akses ekonomi rakyat yang rendah menyebabkan kriminalitas tak ubahnya pekerjaan keseharian. Kemiskinan merupakan orang tua dari kriminalitas dan revolusi, kata Aristoteles. Di ruang publik, kekerasan seakan-akan menjadi solusi terhadap beragam permasalahan tanpa memedulikan nyawa melayang sia-sia. Kita memang boleh berbangga dengan  telah dibukanya iklim demokratisasi di Indonesia melalui pesta demokrasi secara langsung.

Sistem multi partai pun diterapkan dengan 48 parpol pada Pemilu 1999 dan 24 parpol pada Pemilu 2004. Kedaulatan tidak lagi di tangan MPR, namun diserahkan sepenuhnya kepada rakyat (amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat 2) sehingga calon-calon legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu 1999 dan 2004. Bahkan, rakyat dapat secara bebas dan langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2004.  
          
Istilah politisi busuk yang pernah mencuat pada Pemilu 1999 memang tidak lagi menggema pada Pemilu 2004 lalu. Namun demikian, keberadaan caleg-caleg yang menggunakan suara rakyat untuk menumpuk pundi-pundi rupiah di parlemen tak bisa dimungkiri. Rakyat hanya dimanfaatkan untuk meraih kursi kekuasaan, namun aspek kemakmuran dan kesejahteraan rakyat kurang diperhatikan dalam setiap pengambilan kebijakan.             Sudah jamak diketahui, prasyarat mewujudkan negara demokratis diantaranya terdapat penegakan supremasi hukum.

Prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) harus diterapkan. Cukup ironis memang, pengadilan jalanan di negeri ini terjadi disebabkan aparat penegak hukum tak mampu bekerja secara bertanggung jawab. Mafia peradilan seringkali mencuat dan rakyat pun bertindak main hakim sendiri akibat penegakan hukum yang terkesan lemah.            

Selain itu, jika dicari negara paling korup di dunia, maka Indonesialah jawabannya. Indonesia is the most corrupt state. Negara gemah ripah loh jinawi ini seakan-akan tidak pernah mandul melahirkan koruptor-koruptor. Desentralisasi pemerintahan dengan digulirkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 malah memunculkan permasalahan korupsi yang semakin menggila.            

Bagaimana pun, optimisme tetap perlu dikedepankan dalam membangun Indonesia ke depan lebih baik. Masa-masa keterpurukan yang berlarut-larut menghinggapi negeri ini seyogianya membangkitkan kesadaran pemerintah untuk menumbuhkan komitmen perbaikan terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah perlu melakukan rekomitmen alias membangun komitmen kembali untuk mampu bekerja secara sungguh-sungguh membangun negeri yang saat ini terus-menerus diterpa bencana.  

Membangun Indonesia

Diakui atau tidak, membangun Indonesia bisa dikatakan merupakan pekerjaan maha berat. Membangun Indonesia tidaklah semudah mencabut rambut dari kulit kepala, namun dibutuhkan semangat membaja dan kepemilikan terhadap Indonesia . Kepemilikan terhadap Indonesia ini perlu ditekankan karena hal itulah yang mendasari kerja-kerja nyata membangun negeri ini.
 
Negeri berjajar pulau-pulau yang memiliki jumlah penduduk berkisar 200 juta jiwa lebih ini dengan sendirinya tidak dapat dikelola secara serampangan. Harus ada visi yang jelas agar ”perahu” Indonesia dapat berlayar menuju ”pulau harapan”. Tanpa adanya visi, maka perjalanan negeri ini akan berlalu begitu saja, sehingga seringkali melewati jalur yang salah.            

Entah benar atau salah, bangsa ini tampaknya tak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, bangsa ini hanya memandang masa kini adalah masa kini dan menghapus memori masa silam. Bahkan, bangsa ini seakan-akan tidak pernah berpikir untuk masa depan. Padahal, pengalaman adalah guru terbaik agar bangsa ini tidak terjerembab pada kesalahan berulang-ulang.            

Kemiskinan, pengangguran, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gizi buruk, busung lapar dan sederet permasalahan lain di negeri ini sebenarnya merupakan permasalahan lama. Namun, setiap saat sepertinya permasalahan tersebut tak kunjung tereliminir dari negeri ini. Bangsa yang sudah 62 tahun  merdeka ini seharusnya bisa lebih baik, bukan malah mengalami stagnansi dan kemunduran. Mengulang-ulang kesalahan kerapkali dilakukan, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dianggap wajar menghiasi negeri Indonesia setiap tahunnya.            

Sekali lagi, membangun Indonesia diperlukan sebuah visi yang jelas, Philip Kotler mendefinisikan visi sebagai standar ideal kesempurnaan yang ingin diwujudkan. Apa visi dari negara Indonesia? Amat jelas tertera dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa visi negara Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah standar ideal kesempurnaan yang hendaknya membingkai seluruh kebijakan para penyelenggara negara (baca : pemerintah Indonesia ).            

Untuk mencapai standar ideal kesempurnaan itu diperlukan komitmen dan semangat kerja tak kenal menyerah. Founding fathers negeri ini pun tak lupa meletakkan arahan untuk mewujudkan negara Indonesia yang meredeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ada empat hal yang juga digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemerintah negara Indonesia berkewajiban (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
(2) mencerdaskan kehidupan bangsa,
(3) memajukan kesejahteraan umum dan
(4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari paparan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri Republik Indonesia tidak main-main dalam mendesain negara Indonesia . Nah, komitmen terhadap keempat hal tersebut perlu dimiliki pemerintah. (Hendra Sugiantoro, Akademia Kompas DIY-Jateng, 13 Oktober 2006).

Disamping itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara harus juga memiliki komitmen terhadap amanat konstitusi negara. Jika dicermati, konstitusi negara Indonesia menitikberatkan pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bukankah keuangan negara harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Pasal 23)?
Bukankah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27)? Bukankah kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai  oleh negara--bukan pihak asing--dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33)? Bukankah anggaran pendidikan jelas-jelas tercantum 20 % dan setiap warga negara berhak mendapat jaminan pendidikan oleh negara (Pasal 31)?            

Ya, membangun negara ini hanya membutuhkan komitmen dari para penyelenggara negara untuk melaksanakan amanat konstitusi. Pemerintah merupakan alat negara yang memiliki kewajiban historis melaksanakan amanat konstitusi secara konsekuen dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, adakah komitmen para penyelenggara negara untuk mewujudkan cita-cita tersebut?
Penulis, Hendra Sugiantoro,  Aktivis Pusat Kajian Pendidikan dan Gerakan BEM Rema UNY.     

Blog:    http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Email:  redaksi@kabarindonesia.com
Big News Today..!!! Let
's see here www.kabarindonesia.com 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mangga Gedong Gincu, Si Menor yang Menduniaoleh : Irwan Gunawan
19-Apr-2014, 22:28 WIB


 
  Mangga Gedong Gincu, Si Menor yang Mendunia Membicarakan mangga gedong gincu, yang terbayang tentu saja rasanya yang asam manis, tekstur dagingnya yang berserat, bentuknya yang bulat dan warna kulitnya yang kemerah-merahan layaknya wanita berdandan menor dan genit. Inilah kesan pertama ketika menikmati mangga yang kini makin
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 
Pemilu 2014 di Caledonia Baru 10 Apr 2014 11:57 WIB


 
Anjlok, Suara Demokrat di Jatim 20 Apr 2014 12:37 WIB

 

 

 

 
Pasar Terapung di Kalsel 06 Apr 2014 19:18 WIB


 

 
Zat Besi & Vitamin C 11 Apr 2014 21:57 WIB

Era Kualitas Kehidupan Perempuan 25 Mar 2014 21:45 WIB

 

 

 
Penyertaan Tuhan 20 Apr 2014 00:29 WIB

Satu Langkah Lagi 16 Apr 2014 16:47 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia