KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKorban Lapindo Tagih Janji Jokowi oleh : Abdul Latif
23-Okt-2014, 20:21 WIB


 
 
Korban Lapindo Tagih Janji Jokowi
Kabarindonesia - Sidoarjo, Sehari dilantik menjadi Presiden RI ke 7, Presiden Joko Widodo sudah ditagih janjinya oleh ratusan korban Lapindo yang tergabung dalam area peta terdampak. Janji Presiden priode 2014-2019 tersebut adalah akan membantu menyelesaikan permasalahan hingga penyelesaikan ganti rugi korban
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Tak Datang 23 Okt 2014 17:37 WIB

Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Mempertanyakan Arah Ketahanan Pangan Kabupaten Pati

 
OPINI

Mempertanyakan Arah Ketahanan Pangan Kabupaten Pati
Oleh : Chasan Ascholani | 23-Nov-2007, 14:59:17 WIB

KabarIndonesia - Pada tahun 2008, Dinas Pertanian Kabupaten Pati akan melakukan program ketahanan pangan dengan dana sebesar 14.501.700.000 rupiah yang berasal dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten (dokumen RKPD Kab. Pati tahun 2008). Dana ini cukup besar untuk menjamin keamanan pangan bagi sebagian penduduk Pati. Tetapi, sejauh mana hasil program ini bisa maksimal dan berdampak pada masyarakat miskin yang tidak memiliki ketahanan pangan?

Permasalahan dan Potensi Ketahanan Pangan di Pati

Persoalan ketahanan pangan selalu diidentikkan dengan munculnya kasus gizi buruk. Logikanya, apabila banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi ketahanan pangannya, maka mereka akan menderita gizi buruk. Faktanya, pada pertengahan 2005, ada 168 balita penderita gizi buruk di Kabupaten Pati, dan dua diantaranya meninggal dunia (Suara Merdeka, 12 Juli 2005). Penderita yang terbanyak ditemukan di kecamatan Wedarijaksa, yang letaknya bersebelahan dengan kecamatan Pati Kota. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan masih menjadi masalah utama bagi masyarakat Pati, terutama bagi orang miskin.

Di balik persoalan tersebut, sebenarnya ada potensi sumberdaya yang cukup besar yang dimiliki Kab. Pati. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi. Tenaga kerja di sektor ini, khususnya tanaman pangan, ada sekitar 305.169 orang. Luas lahan padi sawah 100.445 hektar dan padi gogo 2.473 hektar bisa menghasilkan 525.638 ton padi (KOMPAS, 14 Feb 2003). Dengan jumlah penduduk 1.195.632 orang (tahun 2003) dan asumsi konsumsi beras 131kg/orang/tahun (SMERU, 2003), maka kebutuhan beras untuk seluruh masyarakat Pati ialah 156.627,792 ton/tahun.

Maka, bisa disimpulkan bahwa produksi beras di Pati sebesar 325.895,56 ton (62% dari produksi padi) sangat berlebih untuk sekedar memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Pati, bahkan ditambah dengan pertumbuhan penduduk pada tahun 2005. Dengan kata lain, kasus gizi buruk tidak seharusnya terjadi di kabupaten Pati yang memiliki produksi beras berlimpah. Di sini bisa disimpulkan bahwa persoalan ketahanan pangan di Pati, bukan persoalan produksi, melainkan persoalan distribusi yang terkait dengan akses masyarakat miskin.

Program Ketahanan Pangan

Ada dua sumber dokumen yang bisa digunakan untuk melihat program pembangunan Pemerintah, termasuk program ketahanan pangan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam RPJM Kab. Pati untuk 2006-2011, pemerintah mengembangkan program ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan, yaitu (1) penyusunan data base potensi produksi pangan, (2) monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan (LUEP dan pupuk bersubsidi), (3) pemanfaatan pekarangan, (3) penanganan paska panen dan pengolahan hasil panen, (4) pengembangan desa mandiri pangan (di 2 desa), (5) pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija, (6) pengembangan pembenihan, (7) penelitian dan pengembangan teknologi, (8) peningkatan produksi, dan (9) dukungan program berupa pemantauan dan analisis harga pangan pokok. Kesembilan kegiatan ini juga ditemukan dalam dokumen RKPD Kab. Pati tahun 2008, dan semuanya akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).

Sedangkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) juga memiliki program peningkatan ketahanan pangan. Program ini meliputi kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan, peningkatan produksi dan mutu produk perkebunan dan pertanian, penyebaran jenis tebu varietas unggul, pembinaan sumber benih kelapa sayur, pengadaan sumber benih kelapa kopyor, dll (RKPD Kab. Pati tahun 2008). Program ini memiliki kesamaan dengan program yang dijalankan oleh Distanak, terutama dalam hal penyusunan data base dan peningkatan produksi. Persoalannya ialah data base siapa yang akan dijadikan pegangan oleh Pemkab. Pati untuk mengambil prioritas kebijakan, apabila kedua data tersebut berbeda? Tetapi, kalau program ini dijalankan oleh kedua instansi secara berkesinambungan dan sinergis, maka bisa dihasilkan data base yang lengkap, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan.

Apakah Persoalan Selesai?

Dengan direncanakannya berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan, bukan berarti persoalan gizi buruk akan dengan sendirinya terselesaikan. Dalam hal ini, untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat, dibutuhkan tiga komponen utama, yaitu (1) ketersediaan pangan, (2) akses atas pangan, dan (3) stabilitas pasokan dan akses atas pangan (Flores, Khwaja, dan White; 2005).

Pada aspek ketersediaan pangan, Pemkab Pati sudah merencanakan banyak kegiatan untuk meningkatkan produksi pangan, baik pada sektor pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Data juga menunjukkan surplus produksi beras di kabupaten ini.

Sedangkan pada aspek akses atas pangan, semua rencana program untuk tahun 2008 diatas belum bisa sepenuhnya menjamin akses masyarakat miskin atas pangan, karena hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Padahal, belajar dari kasus gizi buruk tahun 2005, persoalan ketahanan pangan terletak pada aspek distribusi dan akses keluarga miskin atas pangan. Akses ini sebenarnya diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan Raskin (beras untuk orang miskin) dan Bantuan Langsung Bersyarat. Tetapi, kasus gizi buruk menunjukkan bahwa kedua program tersebut belum efektif untuk menjamin akses keluarga miskin.

Di samping itu, pemilihan sasaran program juga belum didasarkan dari data kasus gizi buruk yang sudah terjadi. Misalnya, prioritas program desa mandiri pangan seharusnya ditempatkan di wilayah yang mengalami kasus gizi buruk paling banyak (kecamatan Wedarijaksa), bukan di wilayah lain.

Pada aspek stabilitas, Pemkab Pati sudah merencanakan pemantauan pasokan pangan melalui penyusunan database potensi produk pangan dan pemantauan harga bahan pangan. Ketika pasokan berkurang dan harga terlalu tinggi, Pemerintah akan melakukan impor bahan pangan, terutama beras, untuk menjaga kebutuhan masyarakat. Tetapi, seringkali produk impor ini tidak bisa memenuhi syarat pangan yang layak, yaitu cukup, aman dan bergizi (FAO, 1996). Bahkan, kebijakan impor ini juga dianggap berdampak buruk pada banyak petani kecil.

Kalau dilihat dari analisa di atas, maka ada dua hal yang harus menjadi perhatian Pemkab Pati. Pertama, dalam penyusunan rencana program ketahanan pangan harus didasarkan pada persoalan riil yang dihadapi oleh masyarakat. Di samping itu, orientasi program tidak hanya terbatas pada aspek produksi, tetapi juga harus menjamin akses keluarga miskin. Kedua, untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait, misalnya Distanak, Dishutbun, Dinkes dan Bulog, perlu melakukan koordinasi intensif dan berbagi data, sehingga pendekatan yang dilakukan bisa komprehensif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

*) Penulis adalah peneliti di Society for Health, Education, Environment and Peace (SHEEP) Indonesia dan alumni Institute of Social Studies (ISS) Belanda

Sumber image: sushinow.com

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
Papua Kalahkan Sumut 24 Okt 2014 11:23 WIB


 

 

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia