KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon oleh : Bambang
20-Okt-2014, 17:51 WIB


 
 
Jokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon
KabarIndonesia - Alhamdulillah, akhirnya sang ksatria piningit dari kota Bengawan Solo, penyuka musik keras Metallicca & Arkana yang juga pengusaha mebel, mantan Walikotra Solo & Gubernur DKI Jaya yang mencintai kedamaian, Ir Haji Joko Widodo, alias Jokowi dan juragan dari
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Buruh Sawit Temukan Mayat 21 Okt 2014 12:52 WIB


 
Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

PerlindunganNya di Bebas Hambatan 16 Okt 2014 17:30 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Mengurai Benang Kusut Pilkada Maluku Utara

 
OPINI

Mengurai Benang Kusut Pilkada Maluku Utara
Oleh : M. Syahril Sangaji | 18-Apr-2008, 01:16:17 WIB

Oleh M. Syahril Sangaji
(Warga Ternate, sekarang studi program Master di Amerika)

Pemerintah pusat secara tidak sadar telah menambah kekusutan Pilkada Maluku Utara ketika Mendagri Mardiyanto memaksa fatwa Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa siapa yang sah melakukan penghitungan ulang Pilkada Maluku Utara sesuai putusan MA, apakah KPUD Malut versi Mukhlis Tapi Tapi ataukah versi Rahmi. Saat itu MA telah memberi sinyal tidak akan lagi mengeluarkan keputusan atau fatwa apapun mengenai Pilkada Malut, namun Mendagri keukeuh meminta MA mengeluarkan fatwa sebagai landasan pijak pengambilan keputusan Depdagri. Anehnya setelah fatwa MA keluar Mendagri justru mengabaikanya dan mengembalikan permasalahan penetapan Gubernur Malut ke DPRD. Pilkada Malut pun bertambah kusut dan memancing konflik terbuka antara elemen-elemen grass root di Malut.

Benih Kekacauan
Kekacauan Pilkada Maluku Utara sebenarnya sudah terendus sejak masa pendaftaran pasangan calon gubernur/wakil gubernur pada Juli 2007. Saat itu partai-partai pengusung kandidat Thaib Armayn dan Abdul Gafur sendiri telah mengalami gejolak internal di tingkat pengurus DPD I). Partai Golkar lewat kubu Hamid Usman (sekretaris DPD) menginginkan Golkar mengajukan Thaib Armayn sebagai calon Gubernur Malut sedangkan Syaiful Ruray (wakil ketua DPRD I) dan sebagian pengurus Golkar Malut memilih Abdul Gafur sebagai calon resmi partai Golkar bersama PAN dan PDK. Pada saat yang sama, pengurus partai Demokrat juga mengalami perpecahan. Ketua DPD PD Malut yang dipecat Umar Alting mengusung Irvan Edison sementara care-taker Hendra Karianga mendaftarkan pasangan Thaib-Kasuba sebagai calon resmi partai Demokrat bersama PKS, PBB, PBR, PKPB, dan PKB.

Masa Verifikasi-Kampanye
Masalah berlanjut di tahap verifikasi KPU terhadap ke lima pasang kandidat. Sultan Ternate, Madaffar Syah yang berpasangan dengan ketua PPP Malut, Rusdi Hanafi tidak diloloskan KPUD karena suara partai pengusungnya tidak mencapai syarat 15 persen. Pendukung Sultan yang sejak awal telah menduga akan ada penjegalan terhadap pencalonan Sultan kemudian bereaksi keras terhadap keputusan KPUD yang dicurigai menjadi kaki tangan incumbent Thaib Armayn.  Kota Ternate sempat lumpuh dua hari karena aksi pemblokiran jalan dan pendudukan bandara udara oleh pendukung Sultan. Mereka juga merobek poster dan menurunkan spanduk kampanye milik kandidat Thaib.

Polemik Pilkada Malut kian runyam ketika KPUD Malut menetapkan jadwal kampanye di bulan Ramadhan, yakni 5 Oktober 2007. Penetapan ini tidak hanya digugat oleh tiga pasangan calon yang menganggap penetapan jadwal kampanye oleh KPUD telah menguntungkan kandidat incumbent, beberapa element masyarakat bersama Muspida yang diwakili oleh Polda pun menyatakan penetapan jadwal kampanye KPUD tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 28 September, karena dikhawatirkan akan menganggu ketentraman umat Islam menjalankan ibadah puasanya. Selama bulan September-Oktober telah terjadi tiga kali penetapan jadwal kampanye oleh KPUD Malut. Tidak konsistennya KPUD dengan memaju-mundurkan jadwal kampanye tersebut dianggap berbagai elemen masyarakat daerah sebagai adanya intervensi calon incumbent terhadap institusi KPUD Malut.

Paska Pencoblosan
Benang Pilkada Malut didapati bertambah kusut setelah secara nyata elemen-elemen penyelenggara Pilkada, khususnya KPUD dan Panwasda berseteru satu sama lain menyangkut metode penghitungan rekapitulasi suara oleh KPUD dua hari setelah pencoblosan. Menurut Panwas yang terindikasi pro Gafur, KPUD secara sengaja telah menampilkan grafik penghitungan suara yang menguntungkan incumbent Thaib. Panwas menuduh KPUD menerima hasil rekapitulasi suara dr kabupaten melalui sms, bahkan telah terjadi mark-up 10.000 suara, khususnya dari kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan basis Thaib Armayn. Perseteruan kedua lembaga penyelenggara Pilkada ini terus berlangsung sampai puncak rapat pleno pengesahan pemenang di kantor KPUD Malut.

Memasuki tahap penghitungan rekap suara inilah, konflik terlihat semakin besar di berbagai elemen lokal Malut, tak terkecuali institusi pemerintah dan aparat keamanan. Walaupun tidak terungkap ke permukaan tetapi jelas sekali bahwa aparat keamanan terpecah, bahkan anggota KPU pusat, I Gusti Putu Artha pun mengamini hal ini bahwa aparat hijau berpihak ke Thaib sementara aparat coklat memihak Gafur.

Berbagai elemen pemuda seperti KNPI juga ikut terseret ke dalam pusaran konflik Pilkada Malut. KNPI Provinsi terang-terangan mendukung Thaib dan sebagian kecil pengurus KNPI kabupaten/kota mendukung Gafur. Pemerintah daerah kabupaten/kota juga tak mau kalah, Walikota Ternate bersama Bupati Halmahera Barat menggalang dukungan bagi kemenangan Gafur. Tercatat enam bupati/walikota secara terang-terangan mengemukakan dukungannya terhadap Gafur, kecuali Bupati Halmahera Selatan yang merupakan adik kandung kandidat wakil gubernur Gani Kasuba.

Bahkan media lokal pun terpancing ikut berpihak ke salah satu dari kedua kandidat ini. Dua surat kabar besar Malut Post dan Ternate Pos, menurut tim kampanye Thaib, sangat sarat keberpihakannya kepada pasangan Gafur/Fabanyo. Sebaliknya Koran Tribun Malut dan Mimbar Kieraha serta RRI Malut dituduh menjadi media propaganda Thaib.

Mengurai Benang Kusut
Benang kusut Pilkada Malut semakin sulit diurai karena semua pihak ikut melempar benang kusut mereka masing-masing. Pertama saat KPUD Halbar mengumumkan hasil pleno kabupaten Halmahera Barat yang berimplikasi pada kemenangan Gafur secara keseluruhan. KPUD Malut kemudian menganulir pleno KPUD Halbar karena dicurigai terdapat pengalihan suara dari kandidat nomor satu (Antony Charles) ke kandidat nomor 3 (Abdul Gafur). KPUD Malut pun membekukan KPUD Halbar. Lalu KPUD Malut membuat sertifikat rekap suara sendiri untuk kabupaten Halbar. Sertifikat suara inilah yang kemudian menjadi perdebatan pada pleno penetapan pemenang Pilkada Malut November 2007 yang berakhir tanpa keputusan.

Benang kusut pun coba diperbaiki KPU pusat. Akan tetapi setelah KPU pusat mengambil alih pleno Pilkada Malut, benang Pilkada Malut semakin dibuat kusut dengan pemecatan ketua KPUD Rahmi Husein dan pengumuman kemenangan Gafur. Namun sebelumnya KPUD Rahmi telah lebih dahulu mengacak benang yang ada di KPU pusat dengan mengumumkan kemenangan Thaib Armayn di Jakarta.

Benang kusut yang semakin kusut kemudian disepakati diurai dengan cara hukum oleh MA. Sayangnya MA juga mengeluarkan pertimbangan keputusan yang kurang tegas. MA mengatakan KPU pusat tidak berhak mengambil alih kewenangan KPUD Malut tetapi juga menyatakan bahwa KPUD Malut telah bertindak improsedural ketika menggelar rapat pleno di Jakarta. Padahal pertimbangan KPU pusat mengambil alih tahapan Pilkada Malut karena permasalahan yang ada di KPUD Malut tersebut.

Setelah hampir enam bulan berlalu, pemenang Pilkada Malut belum juga terjawab. Benang kusut yang tadinya akan diselesaikan Mendagri sesuai fatwa MA kembali dilempar ke DPRD Malut. Jika saja saat itu Mendagri langsung mengembalikan ke DPRD tanpa harus meminta fatwa MA, persoalannya tidak akan sepelik ini. Atau sebaliknya, Mendagri seharusnya langsung mengeksekusi fatwa MA karena demikianlah alasan Mendagri meminta petunjuk MA.

Kehati-hatian Mendagri inilah yang justru telah memperkuat argumen masing-masing pendukung kedua kandidat gubernur untuk saling mengklaim kebenaran masing-masing. Pendukung Gafur merasa benar karena pemerintah pusat telah mengembalikan kewenangan penetapan kepada DPRD, sementara pendukung Thaib yakin bahwa fatwa MA yang membenarkan penghitungan ulang KPUD versi Rahmi adalah keputusan final yang harus dieksekusi Mendagri.

Sekarang saatnya Mendagri tidak lagi melempar benang kusut ini kecuali membuat terobosan baru dengan melihat akar permasalahan Pilkada Malut yang sebenarnya yakni sengketa rekapitulasi suara di tiga kecamatan di Halbar, yakni Sahu, Jailolo, dan Ibu. Pemerintah pusat melalui mendagri berkonsultasi dengan MA harus mengeluarkan terobosan hukum yang bersifat khusus, misalnya memerintahkan KPUD Malut menggelar pencoblosan ulang di tiga kecamatan tersebut. Rasanya langkah inilah yang lebih dapat menentramkan rakyat Maluku Utara dan semoga benang kusut Pilkada Maluku Utara terurai dengan sendirinya.


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com


 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Muhammadiyah Kalteng Adakan Milad 21 Okt 2014 12:49 WIB


 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 
Valentino Rossi Puji Marc Marquez 18 Okt 2014 23:59 WIB

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia