|
KabarIndonesia - Indonesia laiknya surga yang nyata, iklimnya tropis dan dua per tiga wilayahnya berupa lautan. Posisi strategis ini menawarkan habitat yang mendukung bagi kehidupan jutaan jenis ikan. Sayang, harta melimpah itu bukan lagi milik kita. Sebab, kita tak sepenuhnya bisa memanfaatkannya. Sebaliknya, anugrah tersebut malah dilahap oleh orang lain Irono bukan? Dapat dipastikan, siapapun akan tergiur dengan kekayaan hasil laut Indonesia. Bagi mereka yamg melirik, beragam cara akan dilakukan untuk mengeruk lautan kita.
Tak ayal, penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) menggejala di lautan Indonesia. Celakanya, hingga kini fenomena ini belum juga ditanggapi secara serius. Buktinya, pertahanan laut indonesia masih dilihat sebelah mata. Akibatnya, sektor tumpuan keamanan ini menjadi lemah. Sebab, tak ada niatan untuk memperbaiki atau mengganti sarana infrastruktur dan alat-alat pengaman banyak yang sudah usang. Padahal, kerugian yang derita negara akibat praktik lllegal fishing sudah sangat banyak, bahkan nilainya mencapai Rp 4 triliun per tahun. Sungguh jumlah yang sangat fantastis. Namun pemerintah tampaknya pasrah dan tidak berkutik, sekalipun hanya untuk menarik kembali hasil tangkapan mereka. Pada 2007 misalnya, kita hanya bisa menyelamatkan sebesar Rp 600 miliar.
Pada sisi lain, pemerintah juga tidak memperhatikan jutaan nelayan indonesia yang hampir gulung tikar. Padahal, apabila para nelayan tersebut beraktifitas, setidaknya praktik illegal fishing bisa sedikit dicegah. Sebab pada dasarnya kedua elemen tersebut saling berjalin kelindan. Pada saat melaut, para nelayan tidak hanya sedang mengunduh ikan, tetapi juga turut mengawasi perairan kita. Lepas dari itu semua, selama ini, kejahatan perikanan diperparah dengan pengadilan perikanan di Indonesia yang masih lemah. Hal ini terbukti dengan sedikitnya kapal-kapal asing pembajak ikan yang berhasil dibuktikan dalam pengadilan. Kontan, kita pun tak bisa menarik kembali ikan-ikan tangkapan mereka.
Dengan demikian, untuk menangani masalah penangkapan ikan ilegal, minimal pemerintah harus bertindak tiga langkah sekaligus. Pertama, meningkatkan kualitas pertahanan laut. Kedua, pemerintah juga harus membantu menyelesaikan problem nelayan kita. Dan yang terakhir, ketiga, dibarengi dengan komitmen tinggi dari semua aparat penegak hukum untuk menangani tindak pidana perikanan secara jujur, adil dan tegas. Dengan demikian, perlu integrasi dan aksi nyata dari semua pihak, untuk mengawal kelautan Indonesia. Kalau hanya satu atau dua dari ketiga langkah tersebut yang diselesaikan, niscaya formula penyelesaian itu tidak akan efektif dan tampak timpang. Harus kita akui, menyelesaikan ketiganya secara sekaligus memang terasa berat, namun, pekerjaan rumah yang menumpuk itu tidak bisa sambil jalan. Tidak pula sekadar diramaikan dengan retorika, rapat-rapat yang frekuensi dan intensitasnya ditinggikan, atau gali tutup lubang. Setidaknya, koreksi awal itulah yang mesti dilakukan. Karena itu, penjagaan dan penanganan atas kapal-kapal penangkap ikan illegal mesti menyentuh seluruh aspek.
Setelah ketiga langkah diatas berjalan, pemerintah bisa melanjutkan dengan perbaikan sistem yang lain. Pengalaman membuktikan, solusi dan kebijakan sebaik apapun tak berarti kalau tidak dilaksanakan. Berangkat dari hal itu, solusi-solusi konkrit diatas harus segera dilaksanakan dengan seksama. Untuk bangkit dari kubangan masalah, kita harus membudayakan langkah get things done, laksanakan dan realisasikan. Dengan demikian, ketiga solusi diatas akan menjadi solutif.
Rifqi Muhammad, Warga kabarindonesia.com, tinggal di Yogyakarta.
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com |
