KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
BudayaUndang-Undang Cagar Budaya Disosialisasikan oleh : Ki Agus N. Fattah
27-Aug-2014, 10:45 WIB


 
  KabarIndonesia - Bandung, Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Disdikbud Kab. Bandung), Drs. H. Agus Firman Zaini, M. Si., Juli 2014 lalu, pada Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Cagar Budays Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2014, dituturkan, Pemerintah melalui misinya,
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

 
 
OPINI

Tingkah Aneh Caleg dan Kecurangan Pasca Pemilu
Oleh : M Djufri Rachim | 17-Apr-2009, 03:01:40 WIB

KabarIndonesia - Banyak caleg gagal yang enggan ke rumah sakit jiwa. Mereka lebih memilih berobat dengan caranya sendiri, misalnya pergi ke dukun, atau sakit di dalam rumah sendiri. Walaupun ada juga yang langsung meninggal. Astaghfirullah. Namun ada pula caleg yang melampiaskan kegagalannya dengan cara meminta kembali uang yang sebelum pemilu dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Ini terjadi di banyak daerah.

Di Palembang, seorang caleg yang gagal memperoleh suara banyak pada pemilu lalu meminta kembali seperangkat alat musik (band) yang telah disumbangkan sebelumnya. Di Bulukumba, seorang caleg kini menutup sumber mata air miliknya, padahal telah digunakan ratusan kepala keluarga di sekitarnya selama berpuluh-puluh tahun. Di Ambon, caleg menarik kembali karpet yang telah disumbangkan kepada ibu-ibu pengajian. Atau di Kolaka, seorang kepala desa menutup taman kanak-kanak karena caleg jagoannya kalah. Ada juga caleg yang nekad menutup jalanan karena merasa itu adalah tanahnya.  Semua itu rasanya merupakan bentuk lain dari kegilaan juga. Sadar atau tidak, para politisi itu patut segera berkonsultasi kepada psikiater untuk menangani guncangan kejiwaannya.

Melihat kenyataan demikian sesungguhnya akan menambah keyakinan kita bahwa caleg yang mendeklerasikan diri siap kalah dan siap menang sebelum pelaksanaan pemilu, justru hanya siap menang tetapi tidak siap kalah. Mereka tidak kesatria sehingga menginjak-injak harga diri sendiri.  Deklarasi "siap kalah, siap menang" bagi caleg memang agak aneh, mestinya deklarasi siap kalah saja. Bukankah semua caleg sudah pasti siap menang? Caleg yang sekadar "celeng" atau "calleda" ("kegila-gilaan") pun akan siap menerima kejutan untuk menang. Kemenangan adalah sesuatu yang menyenangkan. Aneh jika kemudian ada caleg yang tidak siap menerima kemenangan yang menyenangkan. 

Awalnya banyak caleg yang memang siap kalah, utamanya para caleg yang menempati nomor urut besar. Mereka tidak terlalu berharap banyak, seperti halnya pada pemilu lima tahun lalu (2004). Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem suara terbanyak untuk caleg yang akan duduk di kursi parlemen. Putusan MK tersebut menjadi penyemangat bagi semua caleg, tidak memandang di nomor urut besar atau kecil, untuk saling berebut kekuasaan.            

Mereka "bersemangat" mendekati konstituen dengan berbagai cara. Menggratiskan usaha TV kabelnya, menyumbangkan alat-alat olahraga, alat musik, membagi-bagikan uang, sembako, dan aneka kebutuhan masyarakat lainnya. Tentu dengan harapan agar dapat terpilih pada pemilu yang berlangsung 9 April 2009. Kini kenyataan sudah bercerita. Banyak caleg yang tidak terpenuhi harapannya. Maka ditariklah segala kebaikan yang diperlihatkan sebelum pemilu itu.            

Selain tingkah caleg yang tidak siap kalah tersebut, pemandangan lain yang dipertontonkan pasca pemilu adalah banyaknya kecurangan yang terjadi pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara caleg dan atau partai politik di tingkat kecamatan (PPK) diwarnai aneka kecurangan, utamanya penggelembungan suara. Hasil perolehan suara di tingkat TPS yang telah dikantongi saksi parpol tidak sama angkanya dengan yang terdapat pada PPK. Akibatnya, di banyak tempat terjadi kericuhan, tidak terkecuali di Kota Kendari.            
Panitia pemilihan kecamatan pun tidak dapat memenuhi jadwal yang ditetapkan KPU. Seharusnya PPK telah merampungkan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan mengumumkannya serta mengirimkannya kepada KPU kabupaten/kota pada tanggal 15 April 2009. Namun rupanya, kita menyaksikan di banyak tempat, PPK hingga kini masih berjibaku dengan penghitungan suara hasil pemilu.
           
Penggelembungan suara perolehan hasil pemilu dapat saja terjadi karena dimungkinkan oleh beberapa hal. Pertama, salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS ditempelkan oleh PPS di tempat umum (seperti kantor lurah) guna diketahui secara luas oleh publik. Kedua, tidak semua partai politik menempatkan saksinya di TPS pada hari pelaksanaan pemilu. Ketiga, banyak pihak, utamanya caleg dan fungsionaris parpol atau siapa pun yang berkepentingan langsung dengan pemilu, tidak memiliki bahkan tidak peduli dengan data-data yang meliputi; perolehan suara bagi setiap parpol (bukan saja parpolnya), jumlah suara yang batal atau tidak sah, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di setiap TPS.           

Padahal dengan memenuhi tiga hal di atas maka akan mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang hendak berbuat curang. Demikian pula untuk pengawasan pada tingkatan selanjutnya. Hendaknya, mulai saat ini bagi PPK yang telah merampungkan tugasnya agar mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara di kecamatannya, sementara saksi partai politik mengikuti detail semua hasil yang telah diputuskan dalam pleno PPK tersebut. Dengan demikian, ketika rekapitulasi penghitungan tiba di tingkat KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, bahkan KPU pusat, partai politik tinggal mencocok-cocokkan dengan data yang sudah dimiliki.(*)


(M Djufri Rachim, mantan anggota KPU Provinsi Sultra periode 2003-2008)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/
  

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Upacara Bendera HUT RI-69oleh : Gholib
22-Aug-2014, 08:56 WIB


 
  Upacara Bendera HUT RI-69 Memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-69, 17 Agustus 2014, puluhan anggota pecinta kereta api dan pegawai PT. KAI melakukan upacara bendera di pelataran gedung Lawang Sewu Semarang, Jateng, dengan memakai baju dan atribut pejuang tempo dulu.
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia