KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
EkonomiPemerintah Percepat Penyusunan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara oleh : Hotma D.l. Tobing
22-Aug-2014, 11:26 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta,  Saat ini, pemerintah tengah mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN). Dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan harmonisasi dan finalisasi RUU PKN sebelum disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat, demikian diinformasikan Fiscal News (21/08).

RUU
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB

 

Pembangunan Tol Semarang-Solo Tidak Pro Rakyat

 
OPINI

Pembangunan Tol Semarang-Solo Tidak Pro Rakyat
Oleh : Syaiful Amri Saragih | 16-Mei-2009, 19:55:31 WIB

KabarIndonesia - Panjang jalan tol yang akan dibangun mencapai 75,8 kilometer yang melintasi enam wilayah kabupaten/kota. Jalan tol ini dibagi dalam lima bagian/seksi antara yaitu Tembalang-Ungaran (11,2 Km), Ungaran-Bawen (11,9 Km), Bawen-Salatiga (18,8 Km), Salatiga-Boyolali (20,9 Km) dan Boyolali-Karanganyar (13 Km).

Daerah yang akan terkena Tol Semarang-Solo, Kota Semarang meliputi Kelurahan Pedalangan, Padangsari, Gedowong, Pudakpayung dan Sumur Boto (Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan Kramas (Tembalang). Untuk Kabupaten Semarang Desa Susukan, Kolirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Leyangan, Beji (Kecamatan Ungaran), Desa Karangjati, Wringin Putih, Ngempon (Kecamatan Bergas), Desa Derekan, Klepu (Kecamatan Pringapus, Desa Lemahireng, Kandangan, Bawen, Polosari (Kecamatan Bawen). Lainnya Desa Tuntang, Delik, Watuagung (Kecamatan Tuntang), Desa Pabelan, Sukoharjo, Ujung-Ujung (Kecamatan Pabelan), Desa Nyamat, Barukan, Tegalwaton (Kecamatan Tengaran), Desa Plumbon, Kebowon, Bejilor (Kecamatan Suruh), Desa Kemetul, Kenteng, Koripan, Susukan, Timpik, Bodron (Kecamatan Susukan), Desa Pitungan dan Jetis (Kecamatan Kaliwungu.

Untuk Kota Salatiga yang terkena Kota Bugel, Kauman Kidul (Kecamatan Sidorejo) dan Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir).Kabupaten Boyolali yang terkena Desa Ngampon, Selondoko, Sidomulyo, Ngargosari (Kecamatan Ampel), Desa Kiringan, Karanggeneng, Mudol (Kecamatan Boyolali), Desa Metuk, Kragilan, Brojan (Kecamatan Mojosongo), Desa Mojolegi, Gumukrejo (Kecamatan Teras), Desa Tanjungsari, Trayu, Bongok dan Denggungan (Kecamatan Banyudono). Kabupaten Karanganyar yang terkena Desa Ngasem, Malangjiwan dan Bolon (Kecamatan Colomadu) sedangkan di Sukoharjo yang terkena Desa Wirogunan Kecamatan Kartosuro (dikutip dari harian Kedaulatan Rakyat).

Kejadian ini merupakan suatu fakta akan berdirinya ketidakadilan di negeri ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini. Dengan alasan untuk meningkatkan akses ke kawasan industri dan pariwisata, lebih dari 4000 ha lahan pertanian potensial terpaksa dikorbankan. Belum lagi lahan kehutanan dan perkebunan. Berbagai dampak buruk sudah dapat diprediksi, seperti peningkatan pembangunan di sekitar jalan tol, mulai dari pemukiman, pertokoan, sampai industri. Dan ironinya lahan-lahan di sepanjang jalan tol Semarang-Solo tersebut merupakan lahan pertanian yang cukup potensial.

Jika kita menilik kembali Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, disana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Reforma Agraria adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional yang baik dan benar.

Dari pernyataan di atas sebenarnya sudah jelas bahwa kepentingan petani, buruh petani dan rakyat kecil adalah yang diutamakan dari segala-galanya. Walaupun ada targetan untuk menuju industrialisasi, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Artinya proses menuju kesana tidak justru mengorbankan kepentingan petani, buruh tani dan rakyat kecil. Jika kita melihat proyek jalan tol ini, sudah sangat jelas bahwa proyek ini sangatlah merugikan banyak orang. Biaya ganti rugi lahan yang diberikan tentu saja bukanlan solusi yang terbaik. Bagaimana para pemilik lahan itu meneruskan kehidupannya jika lahan sebagai sumber penghidupan telah diambil? Lain soal jika pemerintah telah menyiapkan suatu usaha yang dapat dikelola sebagai gantinya, yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sedangkan dengan program ganti rugi lahan ini, selain pemilik lahan termasuk petani tidak dapat lagi mengusahakan lahannya, biasanya lahan dibeli dengan harga yang lebih rendah dari biasanya

Fakta ini merupakan salah satu bukti ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan-kabijakan yang dibuat. Di satu sisi, pemerintah gencar-gencarnya melaksanakan program swasembada pangan khususnya beras, namun disisi lain kebijakan yang dibuat malah mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan itu. Hal ini dikarenakan lahan adalah faktor penentu produksi bahan pangan. Dengan adanya proyek ini, selain jumlah lahan semakin berkurang, kualitasnya juga semakin buruk karena adanya pembangunan disana-sini. Padahal Pulau Jawa sendiri merupakan daerah penghasil bahan pangan terbesar di Indonesia. Lebih dari 50% produksi bahan pangan berasal dari Pulau Jawa.

Kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya sudah lama diberlakukan. Berbagai macam penekanan terhadap rakyat kecil tanpa sadar terus berlangsung. Pada masa pemerintahan SBY kebijakan-kebijakan antipetani terus saja ada, apalagi sejak munculnay Pepres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari pepres ini jelaslah bahwa tiada lagi yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya harus rela dikorbankan untuk kepentingan umum. Padahal sebenanya “kepentingan umum” yang dimaksud juga tidak jelas. Kalau rakyat kecil yang dirugikan, “kepentingan umum” yang dimaksud itu kepentingan siapa? semakin lama sistem ototarian semakin berkembang di negeri ini.

Dapat dimungkinkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, yang selalu mencari keuntungan. Semakin lama, pemodal besar semakin menggerogoti bangsa ini, dan akhirnya semakin banyak pula rakyat yang dimiskinkan dan disengsarakan karena sumber-sumber penghidupan telah diambil secara paksa.

Oleh karena itu, sudah seharusnya semua orang yang masih peduli menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Berbagai usaha harus diupayakan untuk membantu rakyat kecil yang dirugikan, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang merupakan motor penggerak perubahan.(*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//
  

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Menjaga Perbatasanoleh : Gholib
13-Aug-2014, 16:46 WIB


 
  Menjaga Perbatasan Sebanyak 450 prajurit ditugaskan ke perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara yang diangkut dengan kapal KRI Tanjung Nusanive di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, 11 Agustus 2014. Seorang prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri 405/Surya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro bergegas
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia