KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilDian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia oleh : Robert - Hoki
15-Sep-2014, 11:02 WIB


 
 
Dian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia
KabarIndonesia - Belanda, Kompetisi bisnis antar maskapai penerbangan di Indonesia tergolong tinggi. Pasalnya banyak perusahaan swasta, asing dan milik negara yang memperebutkan pelanggan.
Kesuksesan Garuda Indonesia, sebagai salah satu perusahaan berpelat merah (milik negara) yang bergerak dalam dunia penerbangan dalam negeri
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Mengaduk Rasa 15 Sep 2014 10:45 WIB

Pergi 12 Sep 2014 12:44 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 

 

Pembangunan Tol Semarang-Solo Tidak Pro Rakyat

 
OPINI

Pembangunan Tol Semarang-Solo Tidak Pro Rakyat
Oleh : Syaiful Amri Saragih | 16-Mei-2009, 19:55:31 WIB

KabarIndonesia - Panjang jalan tol yang akan dibangun mencapai 75,8 kilometer yang melintasi enam wilayah kabupaten/kota. Jalan tol ini dibagi dalam lima bagian/seksi antara yaitu Tembalang-Ungaran (11,2 Km), Ungaran-Bawen (11,9 Km), Bawen-Salatiga (18,8 Km), Salatiga-Boyolali (20,9 Km) dan Boyolali-Karanganyar (13 Km).

Daerah yang akan terkena Tol Semarang-Solo, Kota Semarang meliputi Kelurahan Pedalangan, Padangsari, Gedowong, Pudakpayung dan Sumur Boto (Kecamatan Banyumanik dan Kelurahan Kramas (Tembalang). Untuk Kabupaten Semarang Desa Susukan, Kolirejo, Sidomulyo, Gedanganak, Leyangan, Beji (Kecamatan Ungaran), Desa Karangjati, Wringin Putih, Ngempon (Kecamatan Bergas), Desa Derekan, Klepu (Kecamatan Pringapus, Desa Lemahireng, Kandangan, Bawen, Polosari (Kecamatan Bawen). Lainnya Desa Tuntang, Delik, Watuagung (Kecamatan Tuntang), Desa Pabelan, Sukoharjo, Ujung-Ujung (Kecamatan Pabelan), Desa Nyamat, Barukan, Tegalwaton (Kecamatan Tengaran), Desa Plumbon, Kebowon, Bejilor (Kecamatan Suruh), Desa Kemetul, Kenteng, Koripan, Susukan, Timpik, Bodron (Kecamatan Susukan), Desa Pitungan dan Jetis (Kecamatan Kaliwungu.

Untuk Kota Salatiga yang terkena Kota Bugel, Kauman Kidul (Kecamatan Sidorejo) dan Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir).Kabupaten Boyolali yang terkena Desa Ngampon, Selondoko, Sidomulyo, Ngargosari (Kecamatan Ampel), Desa Kiringan, Karanggeneng, Mudol (Kecamatan Boyolali), Desa Metuk, Kragilan, Brojan (Kecamatan Mojosongo), Desa Mojolegi, Gumukrejo (Kecamatan Teras), Desa Tanjungsari, Trayu, Bongok dan Denggungan (Kecamatan Banyudono). Kabupaten Karanganyar yang terkena Desa Ngasem, Malangjiwan dan Bolon (Kecamatan Colomadu) sedangkan di Sukoharjo yang terkena Desa Wirogunan Kecamatan Kartosuro (dikutip dari harian Kedaulatan Rakyat).

Kejadian ini merupakan suatu fakta akan berdirinya ketidakadilan di negeri ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Solo ini. Dengan alasan untuk meningkatkan akses ke kawasan industri dan pariwisata, lebih dari 4000 ha lahan pertanian potensial terpaksa dikorbankan. Belum lagi lahan kehutanan dan perkebunan. Berbagai dampak buruk sudah dapat diprediksi, seperti peningkatan pembangunan di sekitar jalan tol, mulai dari pemukiman, pertokoan, sampai industri. Dan ironinya lahan-lahan di sepanjang jalan tol Semarang-Solo tersebut merupakan lahan pertanian yang cukup potensial.

Jika kita menilik kembali Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, disana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Reforma Agraria adalah suatu penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil pada umumnya yang sekaligus menjadi landasan menuju proses industrialisasi nasional yang baik dan benar.

Dari pernyataan di atas sebenarnya sudah jelas bahwa kepentingan petani, buruh petani dan rakyat kecil adalah yang diutamakan dari segala-galanya. Walaupun ada targetan untuk menuju industrialisasi, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Artinya proses menuju kesana tidak justru mengorbankan kepentingan petani, buruh tani dan rakyat kecil. Jika kita melihat proyek jalan tol ini, sudah sangat jelas bahwa proyek ini sangatlah merugikan banyak orang. Biaya ganti rugi lahan yang diberikan tentu saja bukanlan solusi yang terbaik. Bagaimana para pemilik lahan itu meneruskan kehidupannya jika lahan sebagai sumber penghidupan telah diambil? Lain soal jika pemerintah telah menyiapkan suatu usaha yang dapat dikelola sebagai gantinya, yang menguntungkan dan berkelanjutan. Sedangkan dengan program ganti rugi lahan ini, selain pemilik lahan termasuk petani tidak dapat lagi mengusahakan lahannya, biasanya lahan dibeli dengan harga yang lebih rendah dari biasanya

Fakta ini merupakan salah satu bukti ketidakkonsistenan pemerintah terhadap kebijakan-kabijakan yang dibuat. Di satu sisi, pemerintah gencar-gencarnya melaksanakan program swasembada pangan khususnya beras, namun disisi lain kebijakan yang dibuat malah mengganggu dan menghambat tercapainya tujuan itu. Hal ini dikarenakan lahan adalah faktor penentu produksi bahan pangan. Dengan adanya proyek ini, selain jumlah lahan semakin berkurang, kualitasnya juga semakin buruk karena adanya pembangunan disana-sini. Padahal Pulau Jawa sendiri merupakan daerah penghasil bahan pangan terbesar di Indonesia. Lebih dari 50% produksi bahan pangan berasal dari Pulau Jawa.

Kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya sudah lama diberlakukan. Berbagai macam penekanan terhadap rakyat kecil tanpa sadar terus berlangsung. Pada masa pemerintahan SBY kebijakan-kebijakan antipetani terus saja ada, apalagi sejak munculnay Pepres No.36/2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari pepres ini jelaslah bahwa tiada lagi yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya harus rela dikorbankan untuk kepentingan umum. Padahal sebenanya “kepentingan umum” yang dimaksud juga tidak jelas. Kalau rakyat kecil yang dirugikan, “kepentingan umum” yang dimaksud itu kepentingan siapa? semakin lama sistem ototarian semakin berkembang di negeri ini.

Dapat dimungkinkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, yang selalu mencari keuntungan. Semakin lama, pemodal besar semakin menggerogoti bangsa ini, dan akhirnya semakin banyak pula rakyat yang dimiskinkan dan disengsarakan karena sumber-sumber penghidupan telah diambil secara paksa.

Oleh karena itu, sudah seharusnya semua orang yang masih peduli menyuarakan aspirasi dan pendapatnya. Berbagai usaha harus diupayakan untuk membantu rakyat kecil yang dirugikan, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang merupakan motor penggerak perubahan.(*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//
  

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Jalan Bukan Tempat Jualanoleh : Jumari Haryadi
15-Sep-2014, 17:12 WIB


 
  Jalan Bukan Tempat Jualan Jalan raya diciptakan manusia untuk lalu lintas kendaraan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat berjualan. Kondisi ini bisa menyebabkan jalan menjadi kotor dan terkesan kumuh, juga bisa menyebabkan kemacetan. Dalam foto di atas terlihat pemandangan di daerah Andir, Jalan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desa di Sumut Butuh Dokter 15 Sep 2014 10:43 WIB

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia