KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon oleh : Bambang
20-Okt-2014, 17:51 WIB


 
 
Jokowi Resmi Menjadi Presiden ke-7 Gantikan SBY yang Lengser Keprabon
KabarIndonesia - Alhamdulillah, akhirnya sang ksatria piningit dari kota Bengawan Solo, penyuka musik keras Metallicca & Arkana yang juga pengusaha mebel, mantan Walikotra Solo & Gubernur DKI Jaya yang mencintai kedamaian, Ir Haji Joko Widodo, alias Jokowi dan juragan dari
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Buruh Sawit Temukan Mayat 21 Okt 2014 12:52 WIB


 
Karyawan (Tak) Setia 16 Okt 2014 17:37 WIB

PerlindunganNya di Bebas Hambatan 16 Okt 2014 17:30 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Quovadis Raskin 2013?
Oleh : Ayatullah Dwi Cahyono | 25-Apr-2013, 14:03:51 WIB

KabarIndonesia - Berikut saya sampaikan pemikiran tentang salah satu program pengentasan kemiskinan yang berupa Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin).  Tulisan ini merupakan hasil pengalaman saya menjadi tim Monev Raskin di tingkat propinsi (2002-2006) maupun pusat (2012).


Sejarah Raskin

Perlu diketahui bersama bahwa program Raskin yaitu program pemberian beras murah seharga Rp 1.600 per kg dengan jumlah 15 kg per RTS (Rumah Tangga Sasaran) miskin, dahulu bernama program beras OPK (Operasi Pasar Khusus) yang dilaksanakan untuk mengurangi dampak langsung yang diterima KK miskin akibat terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia.  Program ini ditangani langsung melalui dana APBN semenjak tahun 1998. Ada beberapa perubahan antara beras OPK dengan Raskin, yaitu kalau dahulu dikemas dengan kantong ukuran 50 Kg, sekarang ukuran 15 kg dengan embel-embel RASKIN pada kantongnya.  Raskin sendiri di bawah kendali langsung TNP2K (Tim Nasional Program Pengentasan Kemiskinan) yang di bawah komando Wapres Boediono selaku penanggung jawab.


Mekanisme Penyaluran Raskin

Sebagaimana tahun-tahun yang telah lalu, pagu alokasi raskin langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian di-breakdown ke Pemprov selanjutnya, ke kabupaten hingga nantinya diketahui berapa alokasi raskin yang diterima di masing-masing desa.

Data yang digunakan dalam menentukan Rumah Tangga Sasaran Penerima raskin ada sedikit perubahan.  Dahulu dibuat oleh tim BKKBN.  Sekarang dibuat oleh tim BPS dengan menerapkan system rangkingisasi tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah desa.  Para penerima sudah ditentukan oleh Tim TNP2K pusat dan tercantum pada Daftar Penerima Manfaat (DPM), baik berupa poster ataupun soft data.

Raskin diterimakan kepada RTS-PM  rutin tiap bulan.  Pengadaan beras menjadi tanggung jawab perum Bulog yang didistribusikan ke masing-masing desa sasaran.  Petugas dari desa biasanya perangkat desa membagi di masing-masing balai desa atau kelurahan sebagai titik bagi raskin yang ideal.

Keberhasilan raskin sendiri bisa diukur apabila memenuhi 6 T (enam Tepat) di antaranya: Tepat Sasaran/sesuai dengan Daftar Penerima Manfaat; Tepat jumlah per 15 Kg  per RTS;Tepat Harga/Rp 1.600 per kg; Tepat mutu/kualitas beras sesuai layak konsumsi; Tepat waktu/sesuai jadwal pembagian; Tepat Administrasi/mengisi formulir yang ada secara tertib dan teratur.


Permasalahan Raskin

Permasalahan mengenai raskin sebenarnya sangat klise dari semenjak zaman OPK sampai sekarang selalu begitu, yakni beras dibagi rata, kualitas beras jauh dari layak konsumsi, pembayaran yang seret bahkan tak jarang uang dipakai secara pribadi oleh perangkat desa (seringkali berakhir pada kasus hukum).  Apalagi bila menyangkut ke masalah administrasi bisa dipastikan amburadul.

Seringkali alasan yang dikemukakan oleh pihak desa selaku penanggung jawab raskin di titik terakhir distribusi pun terkesan cuci tangan dari permasalahan, yakni mereka beralasan bahwa beras raskin yang dibagi rata dikarenakan menghindari gejolak di masyarakat, biar kondusif, biar tidak terjadi bentrok di tingkat masyarakat antara yang menerima raskin dengan yang tidak sehingga dibagi rata.

Fakta di lapangan yang terjadi, realitas program raskin tak sesederhana yang disampaikan, yakni memang taraf kemiskinan di masyarakat antara yang terdaftar di DPM atau tidak terpaut sangat tipis bahkan bisa dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan.  Apalagi bila pagu alokasi raskin dikomparasikan dengan  jumlah data warga miskin yang sesungguhnya sangat njomplang dan dipastikan pagu tersebut tidak mencukupi.

Fakta yang lain yaitu bahwasanya masyarakat happy-happy saja ketika beras Raskin dibagi rata, semua KK menerima walaupun itu jauh dari jumlah beras Raskin yang ideal, yakni 15 kg/RTS. Rata-rata dijumpai bahwa peneriman beras hanya berkisar antara 1,5-10 Kg/RTS. Untuk harga sendiri terungkap bahwa ada tambahan uang untuk biaya transportasi dikarenakan pembagian beras di tingkat RT/RW bukan sesuai anjuran, yakni titik distribusi beras terakhir idealnya di balai desa/kelurahan. Belum lagi banyaknya uang hasil penjualan beras yang tak sedikit diselewengkan oleh pihak aparat desa sehingga konsekuensinya berurusan dengan aparat penegak hukum.  Belum lagi bila Raskin belum lunas, maka alokasi bulan depan ditunda oleh pihak Bulog.

Bulog sendiri sebagai penyedia beras juga terkesan setengah hati.  Kualitas dan kuantitas beras jauh dari apa yang pemerintah kehendaki. Kualitas Raskin yang jauh dari layak konsumsi (beras pecah, berbau apeg, warna yang kehitaman atau kekuningan, berdebu, dan dihinggapi serangga seperti ulat, kutu), belum lagi bahwa bobot beras per saknya yang mengalami susut antara 200-1000 gram, dan hal ini berulang terus-menerus tanpa ada perbaikan yang berarti.


Solusi

Menurut hemat kami bahwasanya Raskin tahun 2013 pun akan sama dalam hal pelaksanaannya, apalagi pagu alokasinya tahun 2013 mengalami penurunan sebesar  11,2 persen sehingga jumlah RTS yang di-cover menurun dari 17,5 juta menjadi 15 juta RTS (berbagai sumber).  Fakta yang tak terbantahkan bahwasanya Raskin terkesan hanya dijadikan proyek tahunan pemerintah tanpa mempedulikan perbaikan-perbaikan yang riil kecuali klaim bahwa angka kemiskinan nasional yang semakin menurun (jumlah pagu alokasi Raskin yang menurun dari tahun ke tahun).  Untuk itu ada beberapa pemikiran sebagai solusinya:

  1. Perlunya mengomparasikan dan mengaji dengan program yang pernah dilakukan oleh badan pangan dunia (United Nation-World food Programme/UN-WFP) pada tahun 1999-2006 yang bekerjasama dengan LSM-LSM di berbagai kota besar di Indonesia untuk mengakomodir kaum miskin kota yang tidak menerima beras OPK.  Program itu dikenal dengan program beras OPSM. Program OPSM mirip dengan program OPK.  Perbedaannya beras dibagi per minggu 5 kg/kk.  Petugas yang membagi beras adalah pihak independen yang ditunjuk oleh LSM pendamping dengan titik distribusi akhir di balai desa/kelurahan. Seluruh proses mulai survey KK sasaran, pengambilan beras digudang Bulog, pembagian beras di titik distribusi penyetoran uang dilakukan oleh tim independen, dan faktanya hampir tidak pernah terjadi demo atau protes dari warga masyarakat, bahkan system kartu OPSM yang juga menggunakan girik/kartu sudah diadopsi oleh pemerintah di program Raskin;
  2. Harga pembelian beras oleh Bulog Rp. 5.500/kg dan dijual sebesar Rp. 1.600,-/kg terpaut sangat jauh, sehingga bisa terjadi penyimpangan yang pernah diindikasikan bahwa jual, dibeli tengkulak dan dimasukkan lagi ke Bulog sebelum didistribusikan ke warga.  Masyarakatpun bisa menjual beras itu antara kisaran Rp 4.000-5.000/kg, sehingga menurut hemat saya harga beras yang ditebus oleh pihak RTS agar dirasionalisasikan berkisar Rp 2.500/kg, selain untuk meminimalkan penyimpangan,  juga beban subsidi Negara semakin ringan;
  3. Perlunya sangsi yang tegas terhadap semua penyimpangan yang berkenaan tentang Raskin sehingga ketepatan Raskin bisa sesuai dengan tolok ukur 6 T;
  4. Monitoring dan Evaluasi Raskin perlu dioptimalkan bahkan kalau perlu di tingkat desa pun dibentuk tim Monev Raskin;
  5. Raskin perlu di re-format untuk perbaikan ke depan dan apabila diperlukan jeda, maka harus dilakukan semua untuk kebaikan program Raskin, khususnya kalau diperlukan semua dilakukan oleh tim independen.
Tulisan di atas merupakan bentuk masukan tentang perbaikan Raskin di masa depan.  Saya pribadi selalu terbuka untuk kritik dan saran dari pihak mana pun. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih. (*)


Ayatullah Dwi Cahyono, Tim Monev Pusat-TNP2K-Ausaid-dan Prisma LP3ES untuk wilayah Brebes Jawa Tengah sebagai TPD: 2012 



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): 
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Mungkinkah Suami Mengasuh Anak?oleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:18 WIB


 
  Mungkinkah Suami Mengasuh Anak? Tugas istri adalah mengasuh anak, namun peluang kerja untuk pria terbatas, terkadang posisinya terbalik. Justru istri bekerja menjadi TKI di luar negeri, sementara suami mengasuh anak di rumah. Pasangan suami istri sebaiknya berbagi peran mengasuh anaknya. Misalnya ketika
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Muhammadiyah Kalteng Adakan Milad 21 Okt 2014 12:49 WIB


 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 

 

 
Valentino Rossi Puji Marc Marquez 18 Okt 2014 23:59 WIB

 

 
Memimpin dengan Kepala dan Hati 20 Okt 2014 12:40 WIB


 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia