KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Olah RagaIndonesia Lolos ke Babak 16 Besar Sepak Bola Asian Games 2014 oleh : Badiyo
19-Sep-2014, 10:31 WIB


 
  KabarIndonesia - Indonesia berhasil maju ke babak 16 besar pada cabang sepak bola Asian Games 2014, Incheon - Korea Selatan.  Tiket ke babak 16 besar tersebut diraih Dedi Kusnandar dan kawan-kawan setelah mengalahkan Maladewa 4-0 pada laga kedua penyisihan grup
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Mengaduk Rasa 15 Sep 2014 10:45 WIB

Pergi 12 Sep 2014 12:44 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 

 
 
OPINI

Catatan Kritis Menjelang Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (2013)
Oleh : Supadiyanto S.sos.i. M.i.kom. | 28-Apr-2013, 20:52:39 WIB

KabarIndonesia - Salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang cukup besar di Indonesia bernama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam waktu dekat ini akan menghelat Muktamar Khilafah (MK) 2013. Acara dihelat di 31 kota di Indonesia, dan klimaksnya akan digelar di Jakarta. Melihat sepak terjang HTI yang berdiri sejak tahun 1980-an; memang sungguh luar biasa. Apakah MK yang dihelat di 31 lokasi tersebut memiliki makna politik bagi penunjukkan kekuataan politik menjelang Pemilu Presiden 2014 mendatang? Bagaimanakah implikasi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan nasional; apalagi isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dieksekusi per Mei 2013 besok? Mengapa juga HTI sebagai "kepanjangan kaki" dari Hizbut Tahrir-nya Palestina tidak mempunyai nyali untuk mengikrarkan diri sebagai partai politik Islam formal; sebagaimana PKB, PKS, PPP, PKNU dsb? Apakah lebih didasari karena ketidakberanian mereka dalam "berjihad secara struktural”.

Misalkan dengan menghegemoni seluruh kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif sehingga berbendera HTI? Tetapi jelas, langkah tersebut tak bisa dilakukan mengingat HTI bukan partai politik legal-formal yang diperbolehkan mengikuti Pemilu 2014 mendatang. Kecuali jika ada manuver politik dari HTI untuk mengubah haluan dari ormas sebagai organisasi politik; sebagaimana langkah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang dikomandoi oleh Surya Paloh, yang semula “berpura-pura” menjadi Ormas.

Mustahil HTI bisa menghegemonikan wacana khilafah-nya tanpa secara langsung berkiprah menjadi para politisi praktis. Mengapa demikian? Sebab Undang-Undang dan segala produk hukum yang ada di Indonesia diproduksi oleh para wakil rakyat (legislator), dan mereka yang bekerja sebagai pejabat negara misalkan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK). Memang rakyat memiliki kesempatan penuh untuk sekadar memberikan gagasan dan saran-saran terkait produk hukum yang berlaku; namun mereka dalam posisi pasif. Tidak aktif, sebagaimana para politisi yang berkantor di Gedung Senayan atau Gedung DPRD yang ada di tingkat daerah. Menurut analisis saya, wacana yang disodorkan oleh HTI mengenai khilafah; akan menerima resistensi yang tinggi dari publik. Mengapa bisa demikian? Ada tiga alasan logis yang bisa dijabarkan. Pertama, alasan dialektis. Khilafah, secara gramatikal sudah menunjukkan idiom primordialistik; yakni ikon Islam. Mengapa tak memakai istilah lain yang lebih flamboyan; misalkan menggantinya dengan nama "kenabian, profetik atau idiom-idiom lain yang bisa secara global diterima lebih luas". Di samping itu, tanpa adanya sosialisasi yang masif, kohesif dan universal; idiom khilafah akan diperbenturkan dengan istilah "khilaf". Khilaf sendiri bisa diterjemahkan secara radikal bebas sebagai kesalahan yang tak disengaja. Dengan demikian, khilafah riskan dimaknai sebagai sebuah gerakan yang mengagungkan berbagai kesalahan yang bersifat mondial, universal dan holistik. Makna dari dua kata di atas, khilaf dan khilafah, menjadi amat fatal dan sensitif terjadi pemutarbalikan, bahkan penyalahpersepsian. Keberanian para tokoh HT dan HTI untuk menjelaskan makna sejati dari khilafah, dan kemudian mencarikan padanan kata yang tepat atas idiom yang "sensitif" menimbulkan polemik tersebut; menjadi strategi subversif (secara halus) dapat ditempuh mulai dari sekarang juga. Kedua, berdasarkan sejarah Indonesia, sekali lagi bukanlah negara Islam. Berbagai organisasi politik maupun organisasi kemasyarakat yang pernah berusaha mendirikan negara Islam; selalu saja gagal dalam mengislamkan Indonesia. Ormas Islam misalkan NU dan Muhammadiyah yang raksasa saja, hingga kini belum sekalipun pernah menyodorkan tentang wacana negara Islam Indonesia; atau negara Indonesia Islam. Sebagaimana HTI yang sangat fanatik dengan konsep “negara Islam-nya” melalui wacana khilafahnya.  

Secara sosiografik, memang jumlah penduduk Indonesia yang kini (April 2013) mencapai hampir 240 juta jiwa; mayoritas memeluk agama Muslim. Bahkan menjadi satu-satunya negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar sedunia. Menjadi negara sedunia yang sukses mengirimkan jamaah haji terbanyak mencapai ratusan ribu orang. Itu merupakan prestasi luar biasa dan modal "emblem Islam" yang sungguh potensial bisa digarap sebagai ladang dakwah, ladang bisnis, ladang politik. Secara kalkulasi politik formal saja, menilik perjalanan sejarah bangsa ini selama hampir 68 tahun (17 Agustus 1945-17 Agustus 2013), belum ada satu pun partai politik berlabel Islam yang meraup dukungan pemilih terbanyak (nomor satu) dalam Pemilu. Prestasi terbaik hanya bisa dilakukan oleh Partai Masyumi pada Pemilu di masa Orde Lama; yakni menempati posisi kedua setelah PNI dan satu tingkat lebih tinggi di atas PKI. Artinya, partai-partai politik Islam keok bersaing dengan partai-partai politik nasionalis di Indonesia.

Saya tidak bermaksud mempertentangkan apakah "partai politik Islam" itu bukan partai nasionalis? Persepsi publik sangat keliru menginterpretasikan bahwa partai-partai politik Islam itu bukan partai politik nasionalis? Jelaslah partai-partai politik Islam yang membawa simbol-simbol keagamaan adalah partai-partai nasionalis. Inilah yang hendaknya lebih diterjemahkan kepada publik (rakyat, umat, atau istilah lain).

Ketiga, penentangan HTI atas sistem demokrasi; dan membenturkannya dengan menawarkan sistem khilafah; akan menimbulkan kontraproduktif yang berat bagi masa depan HTI sendiri. Mengapa demikian, bisa terjadi? Khilafah adalah "konsep langit" yang mesti harus ada contoh konretnya yang bersifat kekinian. Memang Islam pernah menghegemoni dunia. Tapi Yahudi dan Nasrani juga pernah dan sekarang menghegemoni peta politik, ekonomis, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan dunia.  

Jangan sekadar menjadikan “prototipe kepemimpinan Muhammad” yang langsung terhubung dengan otoritas Tuhan menurut teologis Islam; sebagai pijakan dasar dalam mematahkan teori sistem demokrasi yang tidak adil dan merugikan banyak pihak. Sekarang berani tidak, HTI menunjukkan kepada miliaran umat sejagat raya dengan mengatakan demikian. "Itu loh seperti negara Arab Saudi sekarang?". Atau dengan mengatakan, "bukan seperti Amerika Serikat tetapi seperti Aceh yang kini sudah menerapkan hukum syariah Islam". Model seperti itulah yang bisa langsung “mematahkan” alibi apapun di dunia ini. Memang saya sepakat bahwa demokrasi adalah persaingan tidak adil, karena yang berlaku di sana adalah hukum pasar bebas. Di mana pihak yang berkuasa, merekalah yang menghegemoni. Dalam demokrasi juga berlaku siapa yang memiliki modal, merekalah yang berkehendak dan berkeputusan; bahkan bisa mempertahankan wacana kebenaran atau merepoduksi wacana kebenaran yang lebih baru lagi. Lantas bagaimanakah solusinya, agar tidak mematahkan sistem demokrasi yang merupakan pilihan terburuk dari yang paling buruk? Pertama, saya pernah mengirimkan gagasan tentang penghapusan sistem perpolitikan yang mengandalkan pada partai politik pada sebuah surat kabar nasional. Akan tetapi syukurlah, surat kabar nasional yang berkantor di Jakarta tersebut takut memuat gagasan saya. Baik, akan saya paparkan gagasan saya tersebut pada kesempatan yang berbahagia ini. Hapuskan saja eksistensi partai politik di Indonesia. Sudah terbukti kesahihannya bahwa partai politik adalah institusi politik-bisnis yang hanya menghancurkan sistem keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Mengapa bisa demikian? Apakah dalam sistem demokrasi setiap orang atau penduduk memiliki kesempatan untuk menjadi presiden, wakil rakyat, gubernur, menteri dsb? Memang sistem demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya, bahkan terbuka lebar bagi setiap WNI yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini? Tetapi apakah mungkin, seorang penduduk yang sangat miskin saat ini dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi presiden, minimal sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota? Jawabannya, tidak bisa sama sekali.

 

Sebab posisi-posisi struktural yang diperebutkan oleh para politisi dalam sistem demokrasi hanya diperuntukkan bagi orang-orang kaya? Sekali lagi hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang amat kaya raya. Berapa kekayaan SBY, Megawati, Prabowo Subianto, Sultan HB X, Boediono dkk. Apakah ada pejabat negara yang miskin, memiliki kartu keluarga miskin (Gakin). Berdasarkan data BPS yang dirilis pada awal Januari 2013, hampir ada 29 juta rakyat miskin di Indonesia. Dan mereka adalah pemeluk agama Islam. Itulah fakta yang tak bisa dipatahkan. Adilkah sistem demokrasi pada konteks itu, ketika orang miskin tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin? Tidak adil, sebab tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin daerah atau pemimpin nasional. Jadi yang paling diuntungkan dalam sistem demokrasi adalah para orang kaya, orang cerdas dan orang-orang yang sudah berkuasa. Dan yang paling disengsarakan oleh sistem demokrasi tersebut adalah orang miskin, mereka yang bodoh dan tidak memiliki kekuasaan; sehingga tidak memiliki akses ke pusat-pusat kekuasaan.

Sudah terbukti juga bahwa sistem demokrasi telah gagal dalam memilih para pemimpin eksekutif, yudikatif dan legislatif yang jujur, profesional dan antikorupsi. Berapa ratus triliun rupiah uang negara yang sudah habis dimegakorupsikan para pejabat negara, mantan pejabat negara sejak Orde Lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi ini? Terjadinya  berbagai skandal korupsi di Indonesia terjadi karena politik dinilai sebagai ladang bisnis; bukan sebagai ladang dakwah. Modal sosial, modal politik dan modal ekonomi yang dibutuhkan untuk menduduki berbagai jabatan politik (legislatif, eksekutif hingga yudikatif) sangat besar; bahkan besarnya jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan legal-formal-halal yang diperoleh oleh para pejabat negara tersebut.

Dengan demikian, korupsi merupakan satu-satunya jalan untuk melipatgandakan "pendapatan lain-lain" dari para pejabat negara. Wajarlah mengapa banyak terjadi praktik korupsi. Anas Urbaningrum mantan Ketua Umum Partai Demokrat sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Sebelumnya Lutfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS juga mengalami nasib yang sama, menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek impor daging sapi. Penggantinya—Anis Mata, jangan sampai mengalami kasus serupa sebagaimana Anas dan Lutfi. Sebab, publik sudah menilai bahwa Lutfi, Anas sudah menjadi "anus". Kita berharap agar Anis jangan menjadi "anus" juga. Sebab kalau itu terjadi, akan terjadi parade aktor tersangka korupsi, yang jika positif secara hukum melakukan kejahatan korupsi akan menjadi terdakwa. Sehingga "Anas, Anis, Anus", bisa menjadi "ilmu hikmah" bagi perjalanan perpolitikan di Indonesia. Kedua, konsep khilafah memang wacana yang elegan; namun masih menjadi "bahasa langit". Di dunia ini negara mana yang sudah menerapkan sistem kekhilafahan ini? Arab Saudikah, Suriahkah atau Afganistan? Kalau di Arab Saudi menjadi prototipe-nya sekarang; mengapa masih banyak terjadi pemerkosaan dan penganiayaan WNI di Arab Saudi? Sudah "Muhammad" kah Arab Saudi dengan melihat realitas sosial tersebut? Menurut saya, konsep khilafah bisa saja lebih dibumikan dengan mengetengahkan konsep pelipatgandaan fungsi "DPD RI"? Bukankah Indonesia sudah memiliki modal politik dan sosial yang luar biasa, dengan adanya sistem DPD RI? Mengapa hal tersebut tidak berdayakan secara maksimal? Dalam pemikiran saya, ada istilah berpolitik tanpa parpol. Artinya kita bisa cerdas berpolitik, tetapi tanpa perlu menghadirkan peran parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh konkritnya, bangsa ini sejak dulu sudah memiliki modal dasar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung. Dan hal tersebut sama sekali tidak melibatkan embel-embel bernama Parpol. Melainkan masing-masing kandidat berinisiatif sendiri membentuk tim suksesnya, dengan melakukan berbagai pendekatan (kampanye dialogis, kampanye terbuka maupun kampanye orang per orang) untuk meraih simpati dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks nasional, sistem ketatanegaraan kita mengenal istilah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Di mana masing-masing propinsi (di Indonesia ada 33 propinsi), memiliki hak untuk mewakilkan 4 orang yang memiliki kredibilitas tinggi yang diusulkan dan kemudian dipilih langsung oleh penduduk sebuah propinsi melalui Pemilu Legislatif setiap 5 tahun. Di mana anggota DPD RI ini secara hirarkis maupun struktural tidak memiliki ikatan apapun dengan Parpol. Sehingga mereka ini benar-benar terbebas dari sentimentil maupun kepentingan politik Parpol yang ada. Berbeda dengan anggota DPR RI atau DPRD yang sangat terdekte oleh sistem kepartai politikan. Di mana suara yang diperjuangkan oleh setiap anggota DPR RI atau DPRD senyatanya adalah suara yang dimiliki oleh pimpinan Parpol. Wajarlah, kalau anggota DPR RI atau DPRD itu tidak selalu menyuarakan aspirasi rakyat. Tetapi lebih menyuarakan aspirasi yang dimiliki oleh elit politik sebuah Parpol atau gabungan Parpol. Bukankah sistem DPD RI itu bisa menghilangkan peran Parpol, kalau hal tersebut dijadikan menjadi sistem politik masa kini? Di mana mereka bekerja lebih berdasarkan pada kinerja, mengedepankan aspek personalitas dan kreativitas; dibandingkan dengan mengandalkan sistem kepartaipolitikan yang cenderung manipulatif, koruptif dan menelan biaya politik yang sangat mahal. Bersinggungan itu, gagasan-gagasan penting yang harus dipertimbangkan lagi adalah mengenai efektivitas sistem kepartaipolitikan di Indonesia, yang tidak efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, tetapi malah menjadi lembaga formal untuk mengantarkan para politikus untuk melakukan skandal korupsi dan tindakan manipulatif lainnya.

Gagasan kedua, yakni menyempurnakan birokrasi ke-DPD RI-an; sehingga lebih bernilai guna, maksimal dan aspiratif terhadap segala perubahan zaman. Jika dalam hukum positif, setiap daerah (propinsi) memiliki hak untuk mengirimkan 4 anggota DPD RI; maka secara nasional terkumpul sebanyak 132 anggota DPD RI. Gagasan penyempurnanya adalah jumlah perwakilan tiap daerah tersebut perlu diperbanyak lagi. Misalkan dengan memberikan hak setiap propinsi mengirimkan sebanyak 17 perwakilan DPD RI, maka secara nasional akan terkumpul sebanyak 561 anggota DPD RI. Yang artinya, jumlahnya akan setara dengan jumlah anggota DPR RI.

Sistem ini bisa diberlakukan secara lokal, di mana juga nanti ada Dewan Perwakilan Daerah tingkat Propinsi (DPDP), Dewan Perwakilan Daerah tingkat Kabupaten/Kotamadya (DPDK). Dengan begitu, sistem kepartaipolitikan dapat direvisi dan diperbaharui dengan menggunakan sistem ke-DPD-an, yang kita nilai lebih demokratis, hemat secara finansial dan mempermudah pola komunikasi politik antara pemimpin dan masyarakat. Bukankah anggota DPD RI itu bukan berangkat dari Parpol? Kendati dalam praktiknya, banyak politikus Parpol yang kemudian berkarier di jalur DPD RI. Atau para elite Parpol turut mengintervensi dengan mengirimkan kader-kader Parpol terbaiknya, untuk sukses menjadi anggota DPD RI. Tentu saja hal ini menjadi persoalan lain, yang bisa diperbincangkan lebih mendalam; kaitannya dengan menghilangkan eksistensi kepartaipolitikan di Indonesia.

 

Namun sebelum gagasan politik di atas dapat dieksekusi menjadi sistem ketatanegaraan yang terpadu dan kohesif, terlebih dahulu perlu pengkajian hukum dan ketatanegaraan secara formalistik dengan matang. Sebab gagasan tersebut akan membongkar habis-habisan sistem politik di Indonesia yang sudah selama puluhan tahun berlangsung, dan akan mengorbankan kepentingan-kepentingan individualistik dari para penguasa dan elit politik. Dengan demikian, sangat memungkinkan suatu ketika, entah kapan akan terjadi hal tersebut, sistem kepartaipolitikan di Indonesia akan terhapuskan dengan sistem dinilai lebih demokratis, efisien dan efektif; serta tidak menelan ongkos politik mahal. Seperti sekarang ini, di mana setiap lima tahun sekali, negara, pemerintah, partai politik dan masyarakat disibukkan dengan "kompetisi" bernama Pemilu dan Pilkada yang menghabiskan dana negara dalam jumlah triliunan rupiah.

Kita tidak segera sadar diri, kalau ternyata sistem kepartaipolitikan semacam itu menjebloskan peradaban bangsa ini dalam budaya kemiskinan, korupsi, manipulasi, konflik dan akhirnya menimbulkan bencana kriminalitas yang cukup tinggi. Sudah seharusnya bangsa ini menghapuskan eksistensi Parpol; dan menggantikannya dengan sistem yang lebih demokratis, humanis dan ekonomis serta lebih menguntungkan secara psikologis, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Kita bisa berpolitik tanpa Parpol. Hanya siapkah para politikus dan pemimpin negeri ini memikirkan dan mengaplikasikan gagasan tersebut, mulai dari sekarang?

Beranikah bangsa ini menemukan sistem ketatanegaraan, sistem politik maupun sistem hukumnya sendiri sesuai dengan kultur keindonesiaan, tak lagi mencontoh tipikal ketatanegaraan bangsa asing, atau tidak usah lagi berkiblat pada sistem politiknya Amerika Serikat atau negara-negara maju lain. Terlepas dari sentimentil ideologis dan teologis; sistem demokrasi memang harus disempurnakan. Demokrasi bukan untuk dihapuskan, sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh tokoh-tokoh HTI. Prinsip mereka adalah menolak sistem demokrasi (atau tidak mengakui segala produk dan derivasi dari sistem demokrasi) dan menawarkan sistem kekhilafahan; yakni dengan mengacu pada produk hukum yang bersumber pada Quran dan Hadits. Sehingga pada Pemilu 2014 nanti, ataupun Pemilu 2009 dan sebelumnya; seluruh atau sebagian aktivis HTI yang jumlahnya entah ada berapa ratus ribu atau berapa juta orang di Indonesia; saya tidak mengetahui data pastinya; sebab HTI untuk sementara ini tidak memiliki data otentik terkait hal tersebut; mereka tidak menggunakan haknya untuk memilih para Caleg dan Capres ketika Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI.

 

Saya sepakat dengan opininya Profesor Syafi'i Ma'arif ketika berdiskusi dalam Seminar Nasional di Kampus UNY beberapa minggu lalu, bahwa tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu atau hajatan demokrasi lainnya merupakan perbuatan yang sangat diprihatinkan. Kalau memang HTI ingin mengubah sistem perpolitikan di Indonesia, bahkan dunia; HTI jangan "naif" hanya rajin memberikan saran dan rekomendasi serta berbagai solusi masalah kebangsaan kepada para pemimpin nasional dan pemimpin daerah (jajaran eksekutif,yudikatif, dan legislatif). Tetapi, gagasan saya adalah mereka harus menjadi "pejabat" eksekutif, yudikatif dan legislatif itu sendiri.

Caranya bagaimana? Kalau memang HTI tak akan mengubah haluan dari organisasi kemasyarakatan menjadi organisasi politik, sebab itu turunan dari demokrasi; maka HTI bisa menggunakan jalur bukan politik; yakni dengan menghegemoni kekuasaan DPD RI. Kemudian menghapuskan sistem kepartaipolitikan; menjadi sistem ke-DPD-RI-an yang lebih mengkhilafah Islam ketimbang sistem DPR RI yang mendemokrasi. Logikanya, hapus juga DPR RI; menggantikannya dengan sistem DPD RI; yang kemudian diturunkan berada di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan; sampai kalau perlu ada DPD di tingkat desa/keluarahan.

Toh struktur kelembagadesaan sudah ada BPD; Pilkades dan sistem ke-DPD RI-an; itu bisa menjadi nukleus akan terwujudnya kekhilafahan secara nasional (Indonesia). Dan secara teologis, jika mau ditarik secara multinasional; bahkan mondial; nanti cukup ada satu presiden, atau apalah istilahnya; entah raja, khalifah, kaisar dsb yang menjadi "presiden dunia". Dengan demikian, tak relevan lagi membicarakan masalah nasionalisme; karena yang ada hanya Internasionalisme. Nasionalisme itu cenderung menimbulkan konflik, karena masing-masing bangsa mementingkan dirinya sendiri.  

Sementara Internasionalisme akan menghilangkan nasionalisme; yang ada adalah persatuan dunia. Itukah yang dinamakan sebagai konsep khilafah; atau bukan? Secara modal sosial, penduduk Islam di dunia hanya sekitar 1,5 miliar. penduduk Nasrani 2 kali lipat lebih besar jumlahnya dari penduduk Muslim sedunia. Jadi kalau mau vis to vis saja, secara universal Islam “keok” berhadapan dengan Nasrani. Kalau diadakan Pemilu sedunia, untuk memilih presiden sedunia; maka jelas kalau mau dihitung secara matematis; jika masing-masing orang konsisten terhadap pilihannya bersandarkan alur religiusitasnya; maka umat Nasranilah yang lebih unggul ketimbang umat Muslim. Kecuali dalam jangka waktu 25 tahun sampai 100 tahun lagi (2038-2113), penduduk Muslim "bermain cantik" dengan menerapkan kebijakan banyak anak, banyak rezeki; banyak isteri (setiap umat Muslim berhak beristri maksimal 4 orang), banyak menteri; maka jumlah penduduk Muslim sedunia bisa berlipatganda, dan segera bisa mengalahkan kuantitas umat Nasrani. Logis... (*)




Supadiyanto, Dosen dan Mahasiswa Program Pascasarjana Magisetr Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, artikel ini adalah pendapat pribadi yang independen dan bukan mewakili institusional manapun (email: padiyanto@yahoo.com, hotline: 08179447204)





Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): 
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Jangan Salah Menuntun Anak di Jalanoleh : Jumari Haryadi
16-Sep-2014, 14:43 WIB


 
  Jangan Salah Menuntun Anak di Jalan Siapa orang yang tak sayang dengan anaknya? Namun ternyata masih ada saja orang yang tak paham cara menjaga anaknya, misalnya ketika sedang membawanya jalan-jalan. Seperti terlihat dalam foto yang di ambil di Jalan Rajawali, Kota Bandung (14/09/2014). Seorang ibu menuntun anaknya
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 
Kumpulan Petapa dari Kanekes 19 Sep 2014 08:36 WIB


 

 
Desa di Sumut Butuh Dokter 15 Sep 2014 10:43 WIB

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia