|
|
|
| |
KabarIndonesia - "People are not poor because they are stupid or lazy. People are poor because they have no financial structures to help them! Poverty is a structural problem, not a personal problem."
(Pidato Prof. Muhammad Yunus, Konseptor Grameen Bank, selengkapnya....
|
|
|
OPINI
Ada Kekerasan di Balik Rumah Tangga
Oleh : Indra Setia Bakti | 22-Jul-2012, 20:47:14 WIB
|
KabarIndonesia - Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence, disingkat KDRT) bukanlah hal baru dalam kehidupan. KDRT sesungguhnya telah terjadi sejak manusia hidup di zaman prasejarah. Hanya saja belum ada pemikiran serius atau mungkin keberanian untuk menanggapinya, sebab pandangan yang waktu itu berkembang percaya bahwa masalah ini sudah sepatutnya diselesaikan secara internal di dalam keluarga. Di zaman Romawi Kuno, suami boleh menceraikan istri semaunya, memberikan hukuman fisik, bahkan dilegalkan membunuh istrinya apabila kelakuan istrinya itu dianggap tidak layak. Sementara dalam corak Budaya Timur, pada masa itu ada kecenderungan pemikiran bahwa istri selayaknya hanya mengisi pekerjaan domestik dan tinggal (dipingit) di dalam rumah. Sementara bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga seringkali diformalkan oleh hukum-hukum tradisional.
Pada dasarnya, bentuk KDRT itu bermacam-macam. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik dan penganiayaan, kekerasan (pemaksaan) seksual, kekerasan emosional dan verbal, menahan pasangan dari berakitivitas secara normal (seperti mengisolasinya dari keluarga maupun teman-teman), serta menghilangkan kebebasan untuk maju dan memperoleh nafkah. Kemungkinan terburuk dari KDRT yaitu penghilangan nyawa atau pembunuhan.
Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada hubungan suami istri dan juga pada hubungan-hubungan intim antarindividu lainnya seperti antara ayah dan anak, antara ibu tiri dan anak, antara majikan dan pembantu (mengingat pembantu juga bagian dari keluarga), dan sebagainya. Mayoritas korban KDRT adalah perempuan sehingga para akademisi dan praktisi seringkali mengartikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kekerasan terhadap perempuan (violence toward woman). Namun sesungguhnya tidak tertutup pula kemungkinan di dalam sebuah keluarga terjadi kekerasan terhadap suami, walaupun kasus ini sangat jarang terjadi.
Kebanyakan peneliti sosial percaya bahwa budaya patriarki menghambat upaya penanggulangan masalah KDRT. Dalam budaya patriarki, kedudukan wanita di dalam masyarakat sering dipandang sebagai ‘manusia nomor dua'. Peran-peran di dalam dunia kemasyarakatan pun akhirnya didominasi oleh kaum laki-laki (male domination). Ketika hal ini terjadi, wanita sangat rentan menjadi objek pelampiasan kemarahan suaminya yang mungkin mendapat tekanan dan stres yang tinggi di kantornya. Lebih lagi secara fisik pria umumnya lebih kuat, dan wanita, sebagai bagian dari kelompok yang cenderung dianggap memiliki sedikit kekuasaan (less power in society), pada akhirnya sering menjadi korban kekerasan. Dan secara ekonomi pun memang wanita-ibu rumah tangga telah bergantung kepada suaminya sehingga mereka tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi kekerasan yang dilampiaskan terhadap dirinya. Secara otomatis mereka lebih alergi memilih jalan cerai, mengingat anak-anak juga harus makan dan sekolah, di mana semua itu membutuhkan biaya.
KDRT bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tingkat pendapatan (low level income), ketidakpuasan di dalam dunia kerja (low job satisfaction), pengangguran (unemployment), penyalahgunaan narkoba dan alkohol (drugs and alcohol abuse), atau bahkan keganjilan seksual. Pada umumnya si pelaku kekerasan dibesarkan di dalam keluarga atau lingkungan yang penuh dengan budaya kekerasan. Korban kekerasan tidak hanya dirugikan secara fisik tetapi juga secara mental. Korban kekerasan ini juga memiliki potensi yang lebih besar melakukan bunuh diri karena ketidakberdayaannya menghadapi keadaan.
Dewasa ini, isu KDRT di Indonesia mulai ditanggapi sebagai sebuah permasalahan sosial (social problem). Mengingat kasus KDRT semakin marak terjadi, diperlukan upaya-upaya serius untuk menanggulanginya. Upaya itu dapat diwujudkan melalui perumusan kebijakan yang berpihak pada korban. Melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2004, negara sesungguhnya telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamah wilayah sebuah keluarga bila diduga telah terjadi KDRT, mengacu pada laporan korban ataupun saksi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 merupakan angin segar dalam upaya penghapusan KDRT dari kehidupan keluarga Indonesia. Tetapi perjuangan bukan berarti berhenti sampai di situ, karena sesungguhnya masih banyak tugas yang harus dirampungkan, terutama menyangkut peningkatan pengetahuan masyarakat tentang masalah KDRT serta implementasi produk hukum tersebut dalam menanggulangi pasca kejadian KDRT.
Penulis percaya bahwa masalah KDRT pada hakikatnya tidak terbatas pada masalah kekerasan saja. Ada banyak faktor pemicu kekerasan yang seharusnya dapat ditata oleh pemerintah. Misalnya secara preventif, pemerintah menelurkan kebijakan pembatasan jam kerja yang layak dipikul oleh setiap warga negara. Sebab kita perlu berkaca kembali pada hakikat dari pembangunan itu. Pembangunan tidak lagi sekedar setinggi apa angka pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai, tetapi yang jauh lebih penting dari itu, pembangunan seharusnya menyangkut sebahagia apa masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Bila orang hidup bahagia, mereka sangat jarang melakukan tindak kekerasan.
Hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam mereduksi kasus-kasus KDRT adalah dengan merevisi program bimbingan keluarga bagi calon pengantin. Sedikit mengkritik apa yang mungkin sudah berjalan saat ini, program yang umumnya menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama tersebut seringkali terjebak hanya pada kemampuan membaca kitab suci serta hafalan doa ini dan doa itu. Jarang sekali program ini sampai menjangkau pendidikan psikologi dan filosofi keluarga. Padahal para calon pengantin tersebut sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang mumpuni dalam membina sebuah keluarga, seperti pelatihan peningkatan kecerdasan emosi (emotional intelligence) dan manajemen marah (anger management). Hal ini bertujuan agar mereka memperoleh teknik-teknik yang benar di dalam menyikapi permasalahan yang muncul di dalam bahtera keluarga, serta lebih mampu mengendalikan emosi. Bila program ini berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah selain dapat mengurangi jumlah KDRT (secara kuantitas), juga dapat mewujudkan keluarga bahagia (secara kualitas), di mana setiap orang hidup penuh dengan penghargaan terhadap pasangannya. Dan untuk masalah ini, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak.
*Penulis adalah warga Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah
Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Hujan yang turun semalaman membuat Jalan Pemuda, Semarang, 17 juni 2013 tergenang banjir, namun tidak membuat Kantor Pos Besar Semarang tutup melainkan tetap buka dan beraktifitas seperti biasa. (*)selengkapnya.... |
|
|
|
|
|
