KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilMelani Butarbutar: Tekad Putra Samosir, Melayani Aspirasi Rakyat Sepenuh Hati oleh : Wahyu Ari Wicaksono
05-Nov-2018, 09:11 WIB


 
 
KabarIndonesia - Mengawali karir sebagai CPNS tahun 1976 di kantor Camat Simanindo Ambarita (Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara) dengan pangkat/golongan Juru Muda Tingkat I (I/b), pada Februari tahun 2017 lalu, Danny Melani Michler Hotpantolo Butarbutar atau biasa disebut Melani Butarbutar
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sepertiga Malam 05 Nov 2018 15:57 WIB

Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Menjadi Wartawan Pilihan Hidupku 09 Nov 2018 15:39 WIB


 
 
OPINI

KONFLIK ANTAR-SUKU DI PAPUA: Bencana Sosial atau Kriminal?
Oleh : Djuneidi Saripurnawan | 17-Okt-2018, 13:02:46 WIB

KabarIndonesia - Perang Suku di Papua adalah istilah yang sudah dikenal luas bagi pembaca fenomena sosial budaya di wilayah Papua. Bahkan sebagian para sosiolog dan antropolog ada yang menyebutnya sebagai "budaya perang suku di Papua" karena memang begitulah salah satu cara adat untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi antar-suku.

Perang suku atau perang antar-suku di Papua kini lebih dikenal sebagai "pertikaian antar-suku". Dinamika sosial sudah berubah untuk tidak lagi meneruskan perang suku atau perang antar-suku dan mentransformasikannya menjadi festival perang suku, misalnya yang dilakukan di Lembah Baliem setiap tahun dan menjadi objek wisata tersendiri. Pertikaian antar-suku di Papua memiliki karakter umum: emosi dan ekspresi balas dendam.

Emosi itu berkaitan dengan tidak digunakannya akal-pikiran dan cenderung melampiaskan kemarahan; ini terkait dengan daya kontrol terhadap diri dan cenderung kurang menakar dampak dari emosi yang dilepaskan. Sedangkan, ekspresi balas dendam itu lebih terkait kepada harga diri di hadapan umum yang bukan semata-mata harga diri individu tetapi harga diri adat dan suku.

Oleh karena itu, timbulnya konflik atau pertikaian bisa saja karena hal-hal yang rada sepele dan sederhana, dan spontan menggerakkan massa-suku. Maka, hampir selalu terjadi konflik yang diikuti dengan aksi massa, pertikaian antar-suku, dan berdampak kepada hal-hal tidak terkait, misalnya perusakan dan pembakaran fasilitas umum, anak-anak dan mama-mama-dalam tradisi perang antar-suku, anak-anak dan mama-mama adalah kaum yang harus dilindungi dan bebas dari perang-suku--juga menjadi korban, aparat kepolisian juga menjadi korban, dan seterusnya. Bahkan anak-anak sekolah atau mahasiswa dari suku-suku yang terkait konflik akhirnya harus memisahkan diri dari pertemanan dan menjaga diri karena kekhawatiran saling serang.

Dalam dua pekan terakhir di Papua, konflik antar-suku telah terjadi di beberapa kabupaten. Hal ini tidak terlepas dari Pasca Pemilukada serentak di Papua pada 27 Juni 2018 yang lalu. Konflik antar-suku terjadi di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, 2 Oktober 2018 dengan latarbelakang massa yang kecewa dengan hasil pemilukada. Lima warga sipil terluka dan dua orang polisi luka parah terkena panah, seorang polisi itu matanya yang kena panah, dan beberapa kios terbakar.

Pada hari yang sama juga terjadi perang antar-suku Yalengga dan Libarek di Kabupaten Jayawijaya, yang mengakibatkan 3 korban jiwa dan 9 luka-luka akibat panah dan tebasan parang. Dan pada 6 Oktober 2018, terjadi konflik antar-suku di Yahukimo yang mengakibatkan 6 orang meninggal, 98 orang luka-luka, 500 orang anak-anak dan mama-mama mengungsi ke Polres Yahukimo, dan beberapa rumah terbakar. Konflik di Yahukimo disebabkan kecelakaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia.

Sementara itu, muncul lagi konflik antar-suku di Tolikara, 9 Oktober 2018 akibat terjadinya hubungan seksual yang dianggap melanggar adat (perzinahan dan/atau perkosaan?) yang melibatkan dua suku: Kimial dan Ngalik. Satu orang tewas dan 10 orang lainnya luka parah.

Fenomena maraknya konflik antar-suku ini ditanggapi oleh Pemda Papua dengan rencana pembentukan ‘Tim Emergency Response' untuk menangani konflik yang terjadi, yang terdiri dari unsur Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tim ini akan bertugas untuk "mengobati dan mencegah timbulnya konflik antar masyarakat di wilayah setempat", demikian yang dinyatakan oleh Wakil Gubernur Papua, Klement Tinal pada saat usai pertemuan Forkopimda pada Selasa, 9/10/2018 (CePos,10/10/2018).

Fenomena ini membuktikan bahwa kapasitas pemerintah kabupaten terkait belum mampu mengatasi persoalan konflik antar-suku, sekaligus niat baik Pemda Papua untuk turun tangan mengatasinya. Namun demikian, tanggapan Pemda via Wakil Gubernur nampak reaktif dan sedikit sporadis karena sebenarnya ada lembaga yang semestinya berperan dalam hal ini, yaitu MRP dan BPBD Provinsi Papua.  Pertanyaannya: apa yang sudah dilakukan terkait konflik antar-suku ini, apa fungsi dan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua?  

Bencana Sosial atau Kriminal ?           

Konflik antar-suku yang menimbulkan dampak luas, seperti pengungsian warga dari wilayah konflik dan kehidupan ekonomi yang tidak berjalan, seperti pasar dan pertokoan tutup berhari-hari, sekolah tidak memungkinkan, serta pertikaian masih terjadi yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka; maka dalam situasi dan kondisi seperti ini bisa disebut ‘Bencana Sosial', sebagaimana keadaan peperangan. Kata ‘Bencana' menekankan pada dampak dan korban yang signifikan. Dalam UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa "Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.."
     
Sementara itu, bila kejadian konflik antar-suku yang hanya melibatkan sejumlah kecil warga masyarakat dan tidak berdampak pada lumpuhnya kegiatan ekonomi dan tidak mengancam kehidupan warga setempat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka kasus kekerasan atau pembunuhan secara berkelompok pun termasuk dalam tindakan kriminal yang semestinya bisa ditindak tegas menurut hukum positif (KUHP) yang berlaku.                
Tetapi karena dalam konflik antar-suku di Papua ada mekanisme atau cara adat yang dikedepankan untuk menyelesaikan masalahnya, maka aparat keamanan/polisi akan mempersilahkan proses adat itu berjalan, dan bila prosesnya tidak selesai maka aparat penegak hukum bisa mengambil alih proses berdasarkan KUHP yang berlaku, dan memberikan sanksi hukum bagi yang diputuskan bersalah.  

Peran MRP

Berbicara tentang keberlangsungan suku-suku di Papua tentu tidak terlepas dari adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dibentuk dengan kewajiban ‘(c ) Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua; (d ) membina kerukunan kehidupan beragama' pada pasal 17 Perdasus Provinsi Papua No.3/2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP.

Berdasarkan Perdasus itu, MRP sebenarnya bisa membangun program yang melibatkan suku-suku se-Provinsi Papua untuk menjalin kerjasama antar suku, pembelajaran antar-suku yang khususnya ditujukan kepada generasi muda, pengembangan kapasitas OAP dari masing-masing suku yang terarah dan terukur, pengembangan budaya lintas suku, komunikasi antar-suku yang beragam bahasa lokal, penguatan ekonomi lokal, dan seterusnya, dalam kerangka pemberdayaan dan mewujudkan damai sejahtera. Dalam hal ini, MRP lebih kepada membangun mekanisme dialog damai antar-suku, sehingga bila terjadi perselisihan, pertikaian, tidak sampai pada ‘perang suku' atau ‘bentrok antar-suku'.

Semua itu hanya bisa diwujudkan dengan kerjasama dari semua pihak yang (benar-benar) berkepentingan dan partisipasi aktif dari kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan baik. Dengan rencana yang strategis yang berfokus pada pemberdayaan manusia dan organisasi masyarakat adat, maka bisa diharapkan perubahan yang berkualitas bagi OAP menyongsong globalisasi dan modernisasi di Papua. Tanpa itu semua, OAP hanya menjadi penonton dari perubahan Papua.  

Peran BPBD Papua
       
Peran penting Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Papua adalah melakukan koordinasi dan mobilisasi semua sumberdaya lokal (provinsi)-semua instansi SKPD, lembaga ilmiah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dll.-- untuk mempersiapkan suatu kajian menyeluruh tentang acaman bencana yang ada di Papua, termasuk ancaman ‘bencana sosial' yang berpotensi dari konflik antar-suku di Papua.

Pemetaan ancaman dan resiko bencana adalah modal utama mempersiapkan rancangan ketangguhan di Papua. Berdasarkan dokumen kajian tersebut, BPBD Papua bisa memfasilitasi terbangunnya rencana kontijensi terhadap ancaman bencana tertentu, termasuk ancaman bencana sosial berupa ‘perang suku' atau ‘konflik antar-suku' di suatu daerah. Rencana mitigasi juga bisa dilakukan di setiap daerah sesuai dengan cara-cara tradisi masyarakat adat melakukan penyelesaian konflik antar-suku.

Dengan adanya rencana kontijensi (renkon) dan rencana mitigasi yang sesuai dengan wilayah kabupaten/kota masing-masing, maka peta besar renkon dan rencana mitigasi terhadap ancaman bencana, terutama bencana sosial beruap perang suku atau konflik antar-suku di Papua dengan sendirinya menjadi acuan Provinsi Papua dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Semua itu bisa dilakukan di atas kertas, namun menjadi tidak ada manfaatnya bila tidak diterapkan dan dipahami oleh semua pihak (BPBD, SKPD/OPD, DPRP, MRP, TNI, Polisi, Bappeda, NGOs, Swasta, OMS, pelaku media massa, dll), semua masyarakat adat di Papua. Karena menjadi berdaya adalah seberapa banyak menguasai pengetahuan dan memahaminya untuk bisa bermanfaat bagi sesama.(*)

Penulis: Djuneidi Saripurnawan, Senior Program Officer-TATTs Program for Papua-Mercy Corps Indonesia; alumnus Teknik Sipil Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), dan Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Astra Dukung Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawaoleh : Rohmah S
12-Nov-2018, 10:18 WIB


 
  Astra Dukung Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini Soemarno (kedua kiri) didampingi Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kedua kanan) saat flag off Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa di Surabaya (12/11).
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia