KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilSang Perancang Mode Batik oleh : Redaksi HOKI
14-Apr-2018, 18:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Anthony Bachtiar memang dikenal dengan rancangannya yang mengeksplorasi kain-kain tradisional Indonesia seperti batik dan tenun ikat. Bahkan ia sering sekali merancang batik sebagai gaun pesta. Ini adalah kreativitas di luar pakem, karena batik sebelumnya hanya dimanfatkan sebatas kain untuk
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemimpin 01 Mar 2018 12:42 WIB

Penghianat 22 Feb 2018 12:07 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Mengikis Korupsi Dan Pungli Dengan E-Government (?)

 
OPINI

Mengikis Korupsi Dan Pungli Dengan E-Government (?)
Oleh : Sutrisno Budiharto | 31-Des-2008, 04:41:17 WIB

KabarIndonesia - INDONESIA kini disebut-sebut sudah memasuki era baru setelah terjadinya reformasi telekomunikasi menyusul dipangkasnya monopoli pemerintah dalam pengelolaan telekomunikasi pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 /1999 tentang Telekomunikasi. Semenjak pemangkasan monopoli pemerintah dalam pengelolaan telekomunikasi, arus digitalisasi di Indonesia merambah ke berbagai bidang dan pemain bisnis telekomunikasi juga tumbuh pesat ditandai banyaknya operator telekomunikasi yang bersaing di tingkat domestik Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology / ICT) mendorong terjadinya konvergensi atau 'perkawinan fungsi' antara teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dan teknologi komunikasi (telepon seluler dll) sebagai sarana pengolah/penyebaran informasi (data, teks, audio, visual).

Konvergensi ICT bukan hanya bisa membuka peluang usaha-usaha produktif yang baru, tapi juga juga menempatkan ICT pada posisi penting karena dinilai dapat berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai bidang; baik itu dalam pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan pendidikan, dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan-termasuk pelayanan publik yang dijalankan pemerintah.

Dalam pembaharuan tata pemerintahan, Electronic Government (e-Government) kini sudah menjadi terminologi yang sering dipakai untuk mendorong terjadinya transformasi paradigma dalam aspek pelayanan publik. Sebab, kecangihan ICT dapat dipakai meningkatkan akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan proses layanan, dan produktivitas yang dilaksnakan borikrasi pemerintahan. Artinya, prinsip-prinsip Good Governance–seperti participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision yang sering diwacana selama pasca reformasi ini bisa diwujudkan melalui penggunaan ICT. Hanya saja, di balik derasnya arus digitalisasi tersebut fenomena tingginya tingkat korupsi di Indonesia ternyata tetap saja tak pernah luput dari sorotan publik. Korupsi, suap, dan pungutan liar terus-menerus disorot sebagai penyakit yang dapat menghambat pembangunan sosial-ekonomi bangsa.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah; sampai sejauh manakah peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendorong terjadinya transformasi paradigma dalam pelayanan publik untuk mewujudkan akuntabilitas, transparansi, akurasi, kecepatan proses layanan, dan produktivitas? Bukankah, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses perbaikan kinerja pelayanan publik juga bisa mengikis fenomena KKN di Indonesia?

Potret Buram Birokrasi Indonesia di Era Digital dan Harapan Mewujudkan e-Government WAJAH birokrasi pemerintahan Indonesia seringkali dipotret dengan gambar yang suram oleh berbagai pihak. Sebab, pelayanan publik yang dijalankan para birokrat dianggap sarat dengan nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Proses pelayanan perizinan yang seharusnya bisa dipersingkat kerap berjalan berbelit-belit dan kental dengan aroma suap-menyuap atau uang pelicin.

Menurut hasil survei TI Indonesia tahun 2006, praktik suap masih marak terjadi dalam interaksi pelayanan publik di institusi-institusi pemerintah. Seorang ibu pengusaha angkutan umum di Ambon misalnya, mengaku harus menggunakan uang pelicin dalam pengurusan izin trayek. Seorang pengusaha dari Surabaya punya pengalaman lain lagi. Untuk meloloskan tiga kapal bermuatan kayu sampai ke gudang, pengusaha kayu tersebut terpaksa harus merelakan dua kapal penuh muatan kayu sebagai ”tiket masuk pelabuhan” atau pelicin. Pengusaha asing yang melakukan investasi di Indonesia pun tak luput dari 'budaya' yang beraroma tak sedap ini. Tak heran, jika Transparency International (TI) – sebuah badan non-pemerintah yang berpusat di Berlin – sering menempatkan Indonesia dalam kelompok negara yang memiliki tingkat korupsi cukup tinggi. Sebaliknya, jika dilihat dari indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dilaporkan UNDP secara berkala, Indonesia selalu dalam poisisi lemah.

Jika melihat perbandingan IPK dengan HDI tampak jelas bahwa negara yang memiliki HDI tinggi memiliki tingkat korupsi kecil (dengan rangking IPK tinggi). Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat korupsi besar (rangking IPK rendah) ternyata memiliki HDI yang rendah. Sedang Indonesia yang selalu memiliki tingkat korupsi besar (rangking IPK rendah), memiliki HDI yang jauh tertinggal dengan negara ASEAN lainnya (kecuali Vietnam).

Menurut Transparency International Indonesia, praktik korupsi di Indonesia telah menimbulkan kerugian di berbagai bidang dan memperlambat proses pemulihan ekonomi di Indonesia.Dampak negatifnya juga berpengaruh terhadap perbaikan iklim usaha, kebiasaan masyarakat dalam berbisnis dan juga dinilai ikut berperan dalam meningkatkan kemiskinan. Wajar saja jika di kalangan msyarakat sering muncul tuntutan pemberantasan korupsi. Wajar juga, jika tahun 2007 lalu para pengurus TI Indonesia, yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurusnya T Mulya Lubis beserta Sekretaris Jenderal TI Indonesia Rizal Malik dan beberapa anggota pengurus menemui Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk memaparkan secara khusus hasil survei indeks persepsi korupsi Indonesia 2006 dan menagih janji pemberantasan korupsi.

Kepada Presiden, TI Indonesia mengajukan beberapa tuntutan, antara lain adalah meminta SBY memimpin Gerakan Pemberantasan Korupsi dengan tegas dan mengagendakan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh serta membersihkan Lembaga Vertikal dari praktek KKN dan menindak tegas pelanggarnya. Harus diakui, selama masa reformasi ini, pemerintah telah melakukan penataan lembaga dan undang-undang untuk menangani masalah korupsi. Pembentukan Komisi Pemeberatasan Korupsi (KPK) dan revisi UU yang diikuti dengan adanya penangkapan koruptor termasuk penangkapan jaksa dan anggota DPR pelaku suap adalah merupakan langkah nyata dari upaya pemberantasan korupsi.

Namun di luar langkah hukum yang masih diwarnai gesekan kepentingan politis ini, sebenarnya ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi masalah koruspi, suap atau pungli; yakni dengan menggunakan ICT untuk memangkas rumitnya birokrasi pelayanan publik di Indonesia melalui penerapan e-Government. Artinya, masalah korupsi, suap dan pungli bisa disiasati dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penggunaan ICT. Sebab, penggunaan ICT bisa mendorong terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance – terutama dalam hal transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, accountability.Sayangnya, selama pelaksanaan Otonomi Daerah ini, belum semua daerah bisa menerapkan e-Government.

Belajar Reformasi Birokrasi dan e-Government dari Kabupaten Sragen DARI ratusan kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia, hanya sebagian kecil yang berani melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan e-Government. Salah satunya adalah Kabupaten Sragen di Provinsi Jawa Tengah. Wujud dari reformasi birokrasi berbasis e-Government di Kabupaten Sragen itu ditandai dengan terbentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) yang menjalankan fungsi pelayanan publik (khususnya adminstrasi dan perizinan) dengan prinsip One Stop Service (OSS).

Jika melihat dari dekat proses pelayanan publik di BPT Sragen, prinsip-prinsip Good Governance – terutama dalam hal transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, accountability bisa diwujudkan. Sebab, rantai birokrasi pelayanan yang semula berbelit-belit dan harus melalui banyak pintu di beberapa kantor dan dinas, kini dapat ditempuh melalui satu pintu di gedung BPT Sragen. Selain mempercepat pelayanan dan mewujudkan efektifitas/efisiensi, sistem pelayanan OSS di BPT Sragen tersebut juga dapat memangkas peluang terjadi suap atau pungli. Penulis pernah diminta mendampingi para aktivis LSM, birokrat dan anggota legislatif dari tiga kabupaten Provinsi Nagroe Aceh Darusallam (NAD) untuk melakukan studi banding tentang pelayanan publik di Kabupaten Sragen. Apa komentar mereka setelah melihat dari dekat tentang proses pelayanan publik di BPT Sragen?

Para aktivis LSM, birokrat dan anggota legislatif dari tiga kabupaten Provinsi Nagroe Aceh Darusallam tersebut mengaku sangat terkesan terhadap penerapan cepatnya sistem pelayanan One Stop Service di Sragen. Dalam proses pembeuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) misalnya, sangat jauh beda jika dibandingan dengan pelayanan KTP di Nagroe Aceh Darusallam (NAD). "Di Sragen buat KTP cuma beberapa menit, tapi di Nagroe Aceh Darusallam bisa berbulan-bulan baru jadi. Apalagi, Nagroe Aceh Darusallam (NAD) habis terkena tsunami dan banyak infrastruktur yang rusak,'' ujar seorang birokrat Provinsi Nagroe Aceh Darusallam seusai melihat dan mencoba proses pelayanan KTP di Sragen. Selain bisa mempercepat pelayanan admistrasi (pembuatan KTP atau akta kelahiran), BPT Sragen juga bisa memberikan proses pelayanan perizinan tanpa banyak memakan waktu. Izin HO (gangguan dan tempat usaha) yang sebelumnya memerlukan proses berbulan-bulan, kini bisa ditempuah dalam tujuh hari bisa selesai. Bahkan, ada juga yang bisa diselesaikan selama dua atau tiga hari saja. Ada 62 jenis pelayanan yang dilimpahkan kepada BPT, 52 di antara merupakan pelayanan perizinan seperti izin prinsip, lokasi, IMB, SIUP, izin usaha industri dll (lihat bpt.sragen.go.id).

Kunci percepatan pelayanan publik di Sragen tersebut ada dua hal, yakni; 1. Adanya komitment dari birokrat dan legislatif di Kabupaten Sragen dalam melakukan pemangkasan rantai birokrasi (melalui penataan lembaga dan pelimpahan wewenang dengan peraturan daerah); 2. Adanya konvergensi antara teknologi informasi dan komunikasi melalui pembangunan infrastruktur kerja secara online untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah setempat. Artinya, peningkatan kualitas pelayanan publik tak lepas dari peran teknologi komunikasi.

Dalam penyusunan data base penduduk misalnya, bisa berjalan dengan baik karena adanya komputerisasi dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga ke kabupaten. Sehingga data base penduduk bisa diakses dan diolah secara online dari BPT untuk mempercepat proses pelayanan publik. Wajar saja jika pelayanan KTP bisa diselesaikan dalam waktu dua menit karena tak perlu lagi melewati banyak pintu atau proses administrasi manual yang berbelit-belit. Sebaliknya, penduduk Sragen yang tinggal di daerah terpencil, tak perlu repot-repot datang ke kabupaten dengan menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mengurus KTP. Sebab, proses pelayanan KTP juga dilaksanakan di Kantor Kecamatan karena data base penduduk mudah diakses secara online oleh petugas pelayanan di kecamatan.

Selain bisa mempercepat proses pelayanan adminitrasi dan perizinan, jaringan komputer online yang dibangun Kabupaten Sragen juga bisa dimanfaatkan rapat-rapat kerja melalui tele-conference. Sehingga kendala ruang, jarak dan waktu bisa diatasi oleh birokrat dengan menggunakan teknologi. Dampak dari perbaikan sistem pelayanan dan kinerja di Sragen tersebut, menurut keterangan Kepala BPT, bisa mendorong meningkatnya jumlah perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sragen. Pada tahun 2002, perizinan yang dikeluarkan hanya sebanyak 2.027, tahun 2003 naik menjadi 3.170, tahun 2004 naik lagi menjadi 3.332, dan tahun 2005 mencapai 4.072.

Nilai positif perubahan di Sragen tak urung membuat daerah lain banyak yang melakukan studi banding ke Kabupaten Sragen. Tidak hanya itu, Kabupaten Sragen juga banyak menerima penghargaan seperti Satya Abdi Praja dari Gubernur Jateng; Citra Pelayanan Prima dari Presiden; Ranking I daerah Pro Investasi di Jateng tahun 2005; Sertifikat ISO 9001-2000 dari Sucofindo International Certification Service. Selain itu BPT Sragen juga terpilih sebagai best practice modul oleh JICA Jepang hingga keberhasilannya didokumentasikan dalam bentuk film yang hasilnya diedarkan ke berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Sendainya saja reformasi birokrasi berbasis e-Government di Kabupaten Sragen diterapkan di setiap kabupaten/kota di Indonesia, dampaknya mungkin akan lebih besar. Paling tidak, reformasi birokrasi berbasis e-Government bukan hanya sebatas mendorong perbaikan kualitas pelayanan atau memotong rumitnya rantai birokrasi yang selama ini dituding sebagai sumber maraknya suap atau KKN di kalangan birokrat, tapi dampak jangka panjangnya bisa menumbuhkan iklim investasi positif dan menumbuhkan kreatifitas dalam membuka peluang usaha produktif baru melalui ruang konvergensi ICT yang kini sudah terbuka lebar.

Bukankah prinsip-prinsip Good Governance – terutama transparency, responsiveness, effectiveness and efficiency, accountability - jika diwujudkan dengan menerapkan e-Government juga bisa mengubah budaya KKN menjadi budaya yang produktif? Mungkin perubahan semacam inilah yang diharapkan ratusan juta penduduk Indonesia dari dampak digitalisasi global dewasa ini. Tapi kalau hal-hal yang mudah saja justru terus dipersulit oleh rantai birokrasi, bukan tak mungkin aneka produk teknologi infoemasi dan komunikasi yang diimpor ke Indonesia hanya akan menjadi 'hiasan-hiasan' yang memperindah gaya hidup modern, tapi tetap miskin kreatifitas dan produktivitas.



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com


 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaikoleh : Munir Werlin
17-Apr-2018, 06:58 WIB


 
  Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaik Anthony Bachtiar, Designer Batik Terbaik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia