KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPolri dan Bawaslu Siap Optimalkan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2019 oleh : Rohmah S
13-Sep-2018, 16:59 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jakarta, Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 mendatang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjamin  semua akan berjalan aman dan lancar.  Guna memaksimalkan melaksanakaan pengamanan pemilu, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan. Adapun dalam pelaksanaan pengamanan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Penyair Sang Waktu 31 Aug 2018 11:12 WIB

Hidup adalah Belajar 29 Aug 2018 06:45 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Deklarasi Garda Relawan Jokowi 13 Sep 2018 12:43 WIB


 
 
OPINI

Mitos “Kudeta” Pergantian Panglima TNI
Oleh : Iin Suwandi | 11-Des-2017, 12:00:24 WIB

KabarIndonesia - Memasuki bulan Desember 2017 kita telah disuguhi berita pergantian Panglima TNI. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo resmi diberhentikan secara hormat dari jabatannya sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia pada Jumat (8/12). Sementara itu purnatugasnya selesai  pada bulan Maret 2018. Namun Presiden Jokowi pada Senin (4/12), mengeluarkan surat percepatan purnatugas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Dalam surat itu presiden pun menyebut Gatot diberhentikan dengan hormat.

Dengan keadaan seperti ini masyarakat tentu bertanya-tanya, ada apa? Karena dalam sejarah pergantian Panglima TNI, baru kali ini seorang Panglima TNI diberhentikan dengan hormat padahal masa pensiunnya masih tersisa sekitar tiga bulan lagi. Kita tahu TNI tidak pernah melakukan tindakan kudeta yang bertabrakan dengan UU. Isu tersebut hanya dugaan yang tidak memiliki fakta dan data yang akurat. Apalagi saat ini TNI menempati posisi teratas dalam berbagai lembaga survei sebagai institusi terbaik. Dan, tidak mungkin TNI melakukan kudeta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk presiden sebagai pengganti Panglima TNI. Jokowi beralasan penunjukkan Hadi Tjahjanto karena dianggap mampu membawa perubahan di tubuh TNI. Namun banyak yang mempertanyakan langkah presiden mempercepat purnatugas Jenderal Gatot. Asumsi yang berkembang merupakan strategi politik Jokowi, khususnya jelang tahun politik 2018 dan 2019. Asumsi ini bukanlah suatu kesalahan. Karena fakta sejarah, relasi politik pemerintahan dan Panglima TNI memang sering terjadi. 

Dalam sejarahnya selama 72 tahun merdeka, Indonesia telah memiliki 19 Panglima TNI dan dua Gabungan Kepala Staf. Sejak Indonesia merdeka pula jabatan Panglima TNI sebagai komandan militer tak lepas dari singgungan kepentingan politik kepala negara.  Sebagai contoh, perbedaan pandangan politik pernah terjadi antara Soekarno dan Soedirman saat revolusi dan perang gerilya. Ketika pemerintah diberi pilihan menyerah pada Sekutu. Jendral Besar Soedirman memilih tetap bertempur cara gerilya melawan agresi militer ke dua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta.  Namun sikap berbeda Soedirman ini tetap ia tunjukkan dengan etika kepada panglima tertinggi, Presiden Soekarno saat itu. Soedirman tak lantas bermanuver politik mengambil pemerintahan, sesaat sebelum Soekarno ditahan Belanda. Soedirman memilih berpamitan sambil memeluk Soekarno di Gedung Agung Yogyakarta.

  
Tuduhan soal keinginan mengudeta bukan tidak pernah dialamatkan ke Soedirman. Dalam buku 'Kesaksian Bung Karno 1945-1947', disebutkan adanya tuduhan Soedirman akan mengudeta Soekarno. Ini berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan saat itu Amir Sjarifoeddin  yang memerintahkan pemeriksaan kepada Soedirman. Namun semua itu tidak terbukti, karena tak pernah terbersit akan dilakukan seorang Soedirman.

Bahkan ketika perjanjian Roem-Royen pada 14 April 1949, Soedirman memiliki sikap tidak sepakat dengan pemerintah. Namun Soedirman menunjukkan perbedaan sikap ini bukan berarti kudeta atau merebut pemerintahan yang sah. Soedirman justru memilih mengundurkan diri dari jabatan Panglima TNI atau TKR saat itu. Walaupun tidak pernah dia jalankan demi menjaga kestabilan negara.
 
Sikap Soedirman tetap menghormati keputusan pemerintah menjadi contoh terbaik dalam menjaga relasi antara militer dan politik pemerintahan. Dimana hubungan militer dan politik dalam perjalanan sejarah kemudian, seringkali saling mengintervensi. Oleh karenanya tidak mungkin TNI melakukan kudeta kepada pemerintah yang sah itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Apalagi zaman sekarang pengangkatan Presiden dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat.

Berbagai survei menempatkan TNI pada peringkat tertinggi di tanah air saat ini. Politik TNI adalah politik negara yang harus sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sah. TNI tidak boleh ikut berpolitik praktis tapi tidak boleh buta politik. Dugaan adanya kudeta dalam pergantian Panglima TNI hanyalah persepsi yang tidak memiliki data dan fakta.(*)    

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasioleh : Djuneidi Saripurnawan
28-Aug-2018, 06:07 WIB


 
  BPBD Papua Belajar Analisis dan Pengembangan Organisasi TATTs Program: Analisis dan Pengembangan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 
Manfaat Membaca 22 Sep 2018 15:12 WIB


 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia