KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
OpiniTeologi Inklusif Sebagai Alternatif oleh : Gunoto Saparie
18-Des-2017, 07:04 WIB


 
 
KabarIndonesia - Mendengar istilah "teologi inklusif", saya langsung teringat kepada Nurcholish Madjid. Nurcholish adalah salah seorang cendekiawan muslim yang concern cukup mendalam terhadap persoalan hubungan agama-agama dan dialog antaragama. Ia secara teoritis mengedepankan pencarian dan konsep titik temu agama-agama secara eksplisit
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Jatuh Cinta Kepada Telaga 26 Nov 2017 11:31 WIB

Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

OPM Semakin Terdesak
Oleh : Iin Suwandi | 05-Des-2017, 03:26:39 WIB

KabarIndonesia - Organisasi Papua Merdeka, atau OPM mencibir upaya TNI dan Polri dalam operasi pembebasan para sandera di Distrik Tembagapura, Timika, Papua, pada Jumat (17/11) lalu. Organisasi itu menganggap militer Indonesia berlebihan dalam menghadapi kelompok bersenjata yang menyandera warga Desa Banti dan Desan Kimberly.

OPM juga menggugat karena militer Indonesia menggunakan pesawat tanpa awak untuk pemanduan dan foto udara, guna mendapatkan informasi lengkap tentang tempat tinggal atau Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB OPM) di Tembagapura.
 
Dalam konteks ini apanya yang dilanggar oleh aparat TNI?. Apa ga boleh memakai pesawat tanpa awak untuk menumpas Kelompok Kriminial Separatis Bersenjata (KKSB)?. 
Memakai  pesawat tanpa awak dalam menumpas kelompok bersenjata tidak ada larangannya. Yang melarang adalah kelompok kriminal itu sendiri karena kepentingannya akan segera berakhir. Apa yang dilakukan oleh TNI dan Polri untuk menumpas kelompok bersenjata di Papua sudah tepat dengan kekuatan bersenjata juga. Tidak mungkin OPM menggunakan senjata otomatis lalu aparat TNI menggunakan pisau dapur. Konyol bukan?

KKSB Papua juga protes tentang pelibatan TNI dan Polri yang mereka klaim sekitar  5.000 personel di Tembagapura. Pada kenyataannya  aparat TNI dan Polri tidak sebanyak itu. Mereka selalu memutar balikkan fakta untuk  mencari simpati dari dunia Internasional. OPM adalah kelompok kriminal bersenjata yang ingin mendirikan negara dalam negara. Tentu saja bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Maka sudah tepat kalau aparat TNI dan Polri harus menumpasnya hingga ke akar-akarnya.
Seharusnya OPM berterima kasih kepada aparat TNI dan Polri karena tidak langsung menghabisi mereka, malah memberikan kesempatan untuk insyaf agar bisa kembali ke jalan yang benar dan berhenti melakukan tindakan kriminal.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa OPM menyandera masyarakat dan melakukan berbagai tindakan melanggar hukum. Seperti merampas dan merampok barang penduduk dan bahkan juga melakukan tindakan pemerkosaan.  Tindakan penyanderaan oleh OPM di dua desa Kimberly dan desa Banti Timika Papua beberapa waktu lalu merupakan tindakan melanggar hukum  dan  pantas diberikan hukuman berat. Kebohongan OPM yang menyatakan hanya memiliki satu senjata adalah omong kosong. Lihat fotonya yang posting di berbagai media terhitung sekitar puluhan senjata otomatis yang dimiliki oleh OPM.  Mereka dengan bangganya ber-selfie ria menggunakan senjata lengkap dengan loreng dan bendera bintang kejora.
  
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Salah aturan tentang kepemilikan senjata api itu tertuang dalam Undang-Undang Darurat  nomor 12 Tahun 1951. Konsekuensi peraturan mengenai senjata api Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 berupa ancaman hukumnya sangat berat. Pemilik senjata ilegal seperti OPM dapat dijerat dengan UU ini dengan ancaman hukuman berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup dan hukuman penjara selama 20 tahun lamanya.

Sebaiknya para pemegang senjata OPM segera bertobat agar tidak ada lagi legitimasi tentang penggunaan senjata ilegal. Cepat atau lambat aparat TNI akan bertindak tegas karena keberadaan OPM  setiap saat dapat  diketahui melalui pesawat mata-mata.  OPM  cenderung berlindung dibawah ketiak  HAM,  padahal mereka melakukan tindakan brutal dan bertentangan dengan HAM.

Oleh karena itu dengan semakin kondusifnya Papua pasca pembebasan sandera oleh TNI diharapkan tidak ada lagi yang  akan mengusik tentang masalah Papua. Karena masalah bergabungnya Papua dengan NKRI memiliki histori yang begitu panjang serta berliku dan sah dimata hukum Internasional.

Peristiwa bersejarah bergabungnya Papua ke NKRI terjadi pada 1 Mei 1963 dan secara resmi UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan kembali wilayah Irian Barat yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda kepada pemerintah Indonesia. Saat itu pula bendera Merah Putih kembali dikibarkan di tanah Irian Barat. Segera setelah itu dipersiapkan langkah berikutnya yakni Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) guna memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat untuk memutuskan nasibnya sendiri. Penyerahan Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI inilah yang kemudian kita peringati sebagai hari bersejarah bagi masyarakat Papua sekaligus seluruh bangsa Indonesia.
 
Oleh karenanya, tidak relevan lagi mempersoalkan status integrasi Papua kembali sebagai wilayah sah NKRI. Baik secara de jure maupun de facto, Papua merupakan wilayah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada proses politik demokratis dalam act of self determination (penentuan pendapat rakyat/Pepera) tahun 1969 yang menyatakan bahwa masyarakat Papua bergabung kembali dengan NKRI, serta hukum Internasional yakni Resolusi PPB No. 2504 yang ditetapkan Sidang Umum PBB, 19 November 1969 tentang pengakuan terhadap hasil Pepera. 

Seluruh masyarakat hendaknya juga senantiasa meningkatkan kesadaran dan menolak setiap upaya berbagai kelompok baik dalam negeri maupun asing yang mencoba untuk merongrong kedaulatan NKRI atas Papua dan memprovokasi masyarakat agar larut dalam adu domba dan penyesatan informasi yang dapat mengganggu jalannya roda pembangunan nasional di Papua. Masyarakat Papua berhak untuk ikut serta menikmati kemajuan pembangunan bersama NKRI dalam kondisi damai dan tenteram tanpa kembali mengusik status Papua sebagai bagian final NKRI.(*) 

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia