KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahUsulan Pembentukan Wartawan Unit DPRD Tidak Dijawab Pemkab Serdang Bedagai oleh : Agus Suriadi
21-Nov-2017, 20:36 WIB


 
 
Kabar Indonesia - Serdang Bedagai, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai terkait pembahasan R-APBD Sergai TA 2018, Kamis (16/11)  di gedung DPRD Sergai, Dusun II Desa Firdaus, Sei Rampah.Sambil menyampaikan pandangan umum Fraksi, tiga fraksi antara lain
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Hujan Tak Pernah Sendiri 13 Nov 2017 20:13 WIB

Ada Saat 08 Nov 2017 13:32 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 13-Nov-2017, 05:03:53 WIB

KabarIndonesia - Negara melalui Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan kepada seseorang sebagai penghargaan dan bukti pengakuan masyarakat atas jasa-jasa, pengabdian yang diberikannya. Pemberian gelar kepahlawanan tidaklah mudah sebagaimana memberian penghargaan (award), sertifikat atau piagam penghargaan satya lancana (kepada PNS) dengan selembar kertas, piala atau pin.

Anugerah gelar Pahlawan membutuhkan syarat dan proses panjang, pengumpulan bukti-bukti fisik, saksi-saksi dan pengakuan dari berbagai pihak yang terlibat pada peristiwa pengabdian dan pengorbanan yang tiada tara hingga mengorbankan jiwa raga dan harta. Pemahaman umum, gelar Pahlawan hanya diberikan kepada mereka yang tewas, meninggal dunia, dan sepanjang sejarah Selanjutnya ditetapkan kriteria bidang kepahlawanan antara lain, Pahlawan Pejuang Kemedekaan, pahlawan Revolusi, dan lain sebagainya yang ditetapkan dengan SK Presiden.

Sebagaimana dikatakan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Hartono Laras saat penganugerahan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Ir Haji Joko Widodo (Jokowi) kepada 4 orang pahlawan di Istana Negara (10/11) bahwa ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum seorang tokoh diputuskan memperoleh gelar Pahlawan Nasional. "Keempat tokoh yang memperoleh gelar pahlawan telah memenuhi seluruh persyaratan," sebutnya.

Kita sangat apresiasi kepada Pemerintah atas penganugerahan gelar kepada Pahlawan karena ini menyangkut kehormatan negara yang menghargai jasa-jasa mereka mengorbankan jiwaraga memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebebasan dan kemanusiaan. Negara besar adalah negara yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Jasa pengabdian seseorang terhadap bangsa, negara, daerah, yang dengan prestasi dan keberaniannya mengorbankan harta bahkan nyawa (jiwa raga) harus dihargai.

Kita yakin lembaga yang menangani segala jenis pemberian penghargaan benar-benar melakukan penelitian dan kajian atas persyaratan, kriteria agar penerimanya tepat sasaran (tepat orang). Artinya, mereka yang sungguh-sungguh melakukan dan menjadi pelopor bagi kebaikan, kebajikan, keadilan, kebenaran, kemaslahatan masyarakat.

Prosedur dan syarat pemberian gelar pahlawan nasional diatur dalam UU 20/2009. Undang-undang itu menyebut dua kategori peraih gelar pahlawan, yakni umum dan khusus. Adapun, syarat khusus bagi para calon pahlawan nasional, di antaranya berprestasi di bidang sosial, seni, budaya, agama, atau lingkungan atau pernah memimpin perjuangan bersenjata dan politik untuk merebut kemerdekaan bangsa.

Namun, amat disesalkan jika gelar pahlawan (nasional) dan tokoh (nasional, daerah) diberikan atau disandang seseorang yang tidak tepat dan memenuhi kriteria. Ada kalanya seseorang ujuk-ujuk dianggap atau disebut menjadi seorang tokoh karena suatu kepentingan (kelompok), tanpa dukungan bukti dan pengakuan luas. "Sebelum Orde Baru, gelar pahlawan nasional bisa diserahkan kepada siapa saja yang dianggap berjasa—tanpa pandang ideologi." demikian judul berita yang ditulis pada laman tirto.id. Dengan pertanyaan "Siapa bilang tak ada PKI yang jadi Pahlawan Nasional?", akun tirto.id menyampaikan dan menyebut beberapa tokoh pasca perang kemerdekaan yang ditetapkan menjadi pahlawan nasional.

Terkait dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi, banyak tokoh yang mengapresiasi tetapi ada juga yang menunjukkan ketidak puasan terutama menyangkut waktu pemberiannya. Banyak nama pahlawan dan tokoh nasional yang cukup lama telah diusulkan namun belum ditetapkan sebagai pahlawan dan tokoh nasional.

Sebagaimana diberitakan di laman BBC Indonesia, "Kurang dari 24 jam sebelum hari pahlawan, Presiden Joko Widodo menetapkan empat tokoh menjadi pahlawan nasional, Kamis (09/11) namun beberapa nama yang berulang kali masuk daftar kandidat pahlawan tak kunjung dianugerahi gelar tersebut. Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur misalnya, masuk usulan calon pahlawan nasional sejak 2010 atau setahun sejak ia wafat dan tahun ini pun Gus Dur kembali dicalonkan Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Namun Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan akhirnya tidak mengajukan nama Gus Dur kepada Presiden Joko WIdodo.

Menurut Wakil Ketua Dewan Gelar, Jimly Asshiddiqie, pemerintah kini lebih mendahulukan tokoh yang wafat puluhan hingga ratusan tahun silam. Ia menyebut, tokoh-tokoh tersebut berperan besar pada perjuangan melawan kolonialisme, tapi dilupakan publik. "Yang ratusan tahun saja belum (dijadikan pahlawan nasional), yang kuburannya belum kering masa didahulukan," ujar Jimly kepada BBC Indonesia.

Dengan menyebutkan keempat tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional yang ditetapkan 2017Malahayati (laksamana perempuan Aceh, abad ke-16)Lafran Pane (1922-1991, pendiri Himpunan Mahasiswa Islam, HMI),Mahmud Marzuki (1915-1946, politikus partai Sarikat Islam, SI)Muhammad Zainuddin Abdul Majid (1898-1997, ulama dari Nusa Tenggara Barat)

"Pahlawan yang terlupakan perlu didahulukan. Masa ditunda-tunda lagi. (Yang baru wafat) belum tentu tidak pantas, tapi ini soal urutan, jadi tidak perlu dipersoalkan," kata Jimly melanjutkan.

Sementara itu, Sejarawan Bonnie Triyana menilai gelar pahlawan nasional yang tidak kunjung dianugerahkan kepada tokoh-tokoh seperti Gus Dur tidak mengurangi peran besar yang pernah mereka berikan kepada bangsa dan negara Indonesia. Bonnie menuturkan, penulisan dan penyebaran nilai-nilai positif dari para tokoh itu jauh lebih penting dari gelar pahlawan nasional.

"Menyebarkan nilai-nilai yang dicontohkan Gus Dur, komitmennya kepada toleransi, keberagaman, dan demokrasi, itu yang perlu terus disebarkan kepada generasi muda. Tidak mendapatkan pengakuan secara formal bukan masalah, karena sejarah milik masyarakat. Pengakuan terhadap tokoh bisa muncul di tengah masyarakat," sebut Bonnie menambahkan.

Pemerintah, kata Bonnie, sepatutnya tidak berkonsentrasi pada pemberian gelar, tapi juga penulisan sejarah yang netral. Ia berkata, pemerintah harus segera meninggalkan adagium 'sejarah adalah milik para pemenang'.
"Menetapkan pahlawan harus dibarengi penulisan sejarah secara lebih jujur. Kita harus bisa menerima masa lalu dengan tangan terbuka dan secara legawa sehingga sejarah punya fungsi penting bagi kita di masa kini dan masa depan," ucap Bonnie.

Menurut Menteri Sosial Khofifah, keempat nama tersebut dipilih berdasarkan jasa dan tindakan kepahlawanan mereka. Dengan kata lain, mereka yang tak terlibat di medan perang namun berjasa di bidang pergerakan berhak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional juga. "Jadi, penyandang gelar Pahlawan Nasional bukan hanya mereka yang berjasa di medan perang saja, tetapi mereka yang juga berjasa di bidang lain yang gaung dan manfaatnya dirasakan secara nasional," ujar Khofifah.

Hingga 9 November 2017, Indonesia telah memberi gelar bagi 173 pahlawan nasional, di mana empat belas di antaranya merupakan pahlawan perempuan. Selanjutnya kita tunggu hasil kerja Dewan Gelar Tanda Jasa kedepan mencatatkannya menjadi sejarah.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Memahami Inflasi Lebih Dalam 21 Nov 2017 03:39 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia