KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
 
KabarIndonesia – Serang, Guna memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja(BLK) yang sudah ada selama ini, Kementerian Ketenagakerjaan terus matangkan penerapan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Pasalnya konsep ini diyakini mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Bubar Riyaya 22 Jul 2017 01:58 WIB

Anak Beranak Kanak 22 Jul 2017 01:56 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Pemerintah Remehkan Persoalan Papua
Oleh : Frans Tomoki K | 18-Aug-2010, 01:30:12 WIB

KabarIndonesia - Pemerintah pusat dinilai cenderung mengecilkan akar masalah Papua dan otonomi khusus (otsus). Perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua hanya terjebak pada retorika.

Muridan, Koordinator Tim Papua LIPI mengritisi sikap pemerintah yang dinilai belum mau melakukan koreksi atas kegagalan kebijakan politik, hukum, dan keamanannya. Adapun pakar International Crisis Group Sidney Jones mengingatkan, permasalahan Papua terdiri dari banyak dimensi. Di antaranya, soal seberapa banyak kekuasaan yang rela diberikan pemerintah pusat kepada Papua dan tidak dianggapnya ancaman bagi Papua sebagai ancaman nasional.

Menanggapi situasi di Papua, Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Letjen (Purn) Bambang Darmono menilai perlu kehendak bersama untuk melanjutkan pendekatan kesejahteraan terhadap Papua. Caranya, kata dia, dengan meredesain draf Otsus Papua dengan melibatkan masyarakat Papua.  Bambang menilai otsus dan Inpres No. 5/ 2007 belum mampu menyelesaikan masalah Papua. Penyebabnya antara lain, peningkatan radikalisasi masyarakat Papua, budaya kekerasan, serta perlawanan bersenjata antara warga Papua dan aparat keamanan nasional.

Gubernur Berang

Sementara itu, menanggapi soal audit dana otsus Papua, Gubernur Papua Bamabas Suebu justru terkesan berang. "Itu bukan tugas dari Kemendagri sama sekali. Itu menurut UU Keuangan Negara, UUD 1945, dan itu sudah dilakukan (oleh BPK)," ujar Suebu.

Diketahui, total dana otsus yang digelontorkan untuk masyarakat Papua rata-rata Rp 2 triliun per tahun. Jika ditotal, mencapai lebih dari Rp 23 triliun sepanjang delapan tahun terakhir. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan akan melakukan audit menyeluruh dana otsus Papua.

"Biaya pembangunan per kapita dari 33 provinsi yang paling tinggi adalah Papua. Baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa," tegas Presiden.

Pihak Kemendagri juga menegaskan, evaluasi pelaksanaan otsus Papua baru akan dilakukan pada 2011. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://kabarindonesia.com/



 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Rayakan HUT ke-60 di Surabaya, Astra Dorong Wirausahaoleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Jul-2017, 07:08 WIB


 
  Rayakan HUT ke-60 di Surabaya, Astra Dorong Wirausaha Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf memukul gong Perayaan HUT 60 Tahun Astra di Surabaya didampingi Direktur PT Astra International Tbk Johannes Loman (ketiga kanan), Kolonel ARM Supriyoso (kedua kanan), Chief of Human Capital Development PT Astra International Tbk Aloysius
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 
Ramadhan 15 Jun 2017 05:55 WIB

 
Awas Anemia! 17 Jul 2017 13:12 WIB

 

 
Hari Media Social 2017 11 Jun 2017 04:40 WIB

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia