KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilMelani Butarbutar: Tekad Putra Samosir, Melayani Aspirasi Rakyat Sepenuh Hati oleh : Wahyu Ari Wicaksono
05-Nov-2018, 09:11 WIB


 
 
KabarIndonesia - Mengawali karir sebagai CPNS tahun 1976 di kantor Camat Simanindo Ambarita (Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara) dengan pangkat/golongan Juru Muda Tingkat I (I/b), pada Februari tahun 2017 lalu, Danny Melani Michler Hotpantolo Butarbutar atau biasa disebut Melani Butarbutar
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sepertiga Malam 05 Nov 2018 15:57 WIB

Duhai Kau yang Sedang Diuji 21 Okt 2018 11:53 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Menjadi Wartawan Pilihan Hidupku 09 Nov 2018 15:39 WIB


 
 
OPINI

Pentingnya Transparansi Pendanaan Partai Politik Menghadapi Pemilu
Oleh : Danny Melani Butarbutar | 10-Jul-2018, 08:39:32 WIB

KabarIndonesia - Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 sudah di depan mata. Seluruh partai politik (parpol) dan para calon anggota legislatif (caleg) mulai mengumpulkan dana untuk bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan. Dalam pelaksanaan pemilu, masing-masing partai politik akan mengeluarkan biaya yang besar untuk bersosialiasi dengan ratusan juta penduduk Indonesia, dengan wilayah yang sangat luas, dan partai pesaing yang banyak. Dibutuhkan dana yang amat besar untuk keperluan sosialisasi, meliputi biaya perjalanan, akomodasi, pembuatan alat peraga seperti baliho dan spanduk, serta iklan-iklan di media massa.

Belum lagi masing-masing kandidat wakil rakyat harus mensosialisasikan dirinya secara pribadi, bukan hanya partai. Tentu hal ini akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi. Lalu muncul pertanyaan yang mendasar, bagaimana parpol memperoleh uang untuk kebutuhan tersebut? Serta bagaimana pula transparansi pengelolaannya? Lalu darimana sumber dana partai-partai yang ada?

Sumber Dana Partai
Berdasarkan Undang-Undang no 2 tahun 2011, setiap partai politik berhak mendapatkan uang dari 3 sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN dan APBD. Akan tetapi, karena agenda politik setiap partai politik sangat banyak, maka membutuhkan pendanaan besar. Dan seiring dengan kian mahalnya biaya operasional dan kampanye pemilu, Seperti kita tahu, ketika partai politik menjadi mesin pemilu, partai politik membutuhkan sumber pendanaan besar agar mesin politik dapat berfungsi secara maksimal dalam mendulang suara pemilih. Partai politik harus mencari cara agar eksistensi mereka tetap terjaga baik dalam masyarakat dan mampu meraih suara signifikan dalam pemilu.

Sehingga partai politik pun mulai mencari donasi dari lingkungan eksternal. Kini hampir seluruh partai politik di banyak negara mengandalkan sumber dana dari sumbangan dari perseorangan dan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan kampanye pemilu. Memang di dalam Undang-undang no 2 tahun 2011, sudah tercantum besaran maksimal jumlah donasi per penyumbang, namun permasalahannya adalah dalam penerapan undang-undang tersebut sering diabaikan partai politik atau para calon sehingga terkesan menjadi abu-abu terkait berapa jumlah maksimal donator yang boleh menyumbangkan uang untuk masing-masing partai politik.

Hal ini memunculkan masalah baru, dimana partai politik akan berlomba-lomba mencari sebanyak-banyaknya donatur untuk memenuhi kebutuhan partai politik yang sangat mahal itu. Bukan tidak mungkin partai politik akan “menjual” sesuatu yang dimilikinya termasuk ideologi dan garis perjuangan partai.

Selain itu, memang sudah ada aturan yang memuat besaran maksimal dana yang boleh digunakan partai untuk kampanye, faktanya partai politik justru bebas mengeluarkan uangnya secara “jor-joran”.

Efek dari dua hal ini adalah munculnya rekening-rekening siluman pendanaan partai yang tidak masuk dalam laporan pengelolaan keuangan partai politik. Bahkan bukan tidak mungkin pula rekening-rekening siluman itu diisi oleh dana yang didapatkan dari penyelewengan-penyelewengan ataupun korupsi anggota partai politik.

Transparansi Anggaran
Memang harus kita akui bahwa hubungan simbiosis antara politisi dan pengusaha dalam pendanaan partai tidak seluruhnya berpotensi melahirkan kolusi haram yang merugikan negara. Diantaranya dapat terjadi apabila pemberi dana/ donatur adalah seorang pengusaha yang idiologis. Mereka memberikan dana karena semata-mata membela idealisme yang mereka yakini tanpa mengharapkan komitmen apapun.

Ataupun sebaliknya politisi yang menerima dana adalah politisi yang berintegritas tinggi yang hanya menerima dana dari donatur tanpa komitmen apapun kecuali aspirasi-aspirasi yang dapat mendatangkan maslahat yang lebih luas. Tentu yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anak negeri.

Memang perlu juga diakui bahwa penyelenggaraan kegiatan apapun perlu dilakukan pencerdasan terkait transparansi anggaran. Agar berbagai macam praktek penyelewengan tidak terjadi dan khalayak bisa menjalani fungsi pengawasan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan ini meliputi pengawasan terhadap penerimaan, penggunaan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye secara legal, transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu juga adanya perlakuan yang adil terhadap pasangan calon dan/atau tim kampanye dalam penggunaan, pengelolaan dan pelaporan dana kampanye.

Namun, poin utama dari pencerdasan publik bukan hanya sebatas pada pembacaan dan pembahasan regulasi yang akan diterapkan oleh lembaga untuk pengawasan. Poin terberatnya adalah bagaimana dana itu bisa ditransparankan kepada publik. Jika bahasan dalam pencerdasan melulu soal regulasi, apakah hal ini sama saja dengan menyembunyikan sesuatu kepada publik?

Maka sesungguhnya, ke depan, haruslah terus didorong untuk adanya sebuah aturan tentang transparansi pendanaan partai politik, sumber dan besaran dana, terutama pada masa kampanye, adalah mutlak dilakukan. Ini adalah untuk mencegah kecurangan dan kemungkinan penyalahgunaan untuk kepentingan tertentu yang menodai demokrasi. Parpol harus diberi aturan main yang lebih tegas soal pengelolaan dan pelaporan dana kampanye, dengan pengawasan yang lebih ketat, selain dari KPU dan panwaslu juga dari swadaya masyarakat.

Jika perlu, sanksi diberikan kepada parpol yang menghalangi atau tidak memberikan akses informasi bagi publik terkait keuangan parpol. Sehingga masyarakat akan tahu betul soal pendanaan partai, agar diketahui dengan jelas sumber dana dari mana dan dari siapa. Dengan transparannya dan ketatnya aturan tentang pendanaan partai politik, maka celah untuk bermain akan semakin sulit dilakukan oleh mereka, yang pada gilirannya akan semakin menyehatkan partai politik dan menyehatkan sistem perpolitikan dan demokrasi di negeri ini.

Untuk itu, perlu ada tindakan nyata dari berbagai pihak untuk menjalani fungsi kontrol ini. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen publik untuk terus melakukan pengawasan terhadap parpol dan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada. Agar ke depannya, cita-cita dalam mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas dapat tercapai.(*)

Catatan Red.:Penulis Robinsar Junaidi Barus, Komisioner KPU Kabupaten Samosir.

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Astra Dukung Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawaoleh : Rohmah S
12-Nov-2018, 10:18 WIB


 
  Astra Dukung Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Rini Soemarno (kedua kiri) didampingi Chief of Corporate Communications, Social Responsibility & Security PT Astra International Tbk Pongki Pamungkas (kedua kanan) saat flag off Ekspedisi Tembus Tol Trans Jawa di Surabaya (12/11).
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
Sang Perancang Mode Batik 14 Apr 2018 18:54 WIB


 

 

 
Khasiat Buah Bit untuk Kecantikan 16 Sep 2018 16:05 WIB


 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia