KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahPemprov Jateng Keliru Tafsirkan UU Kebudayaan oleh : Gunoto Saparie
16-Jan-2018, 22:54 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Lembaga Wali Amanat (LWA), namun pemprov justru memfasilitasi pendirian Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN).  
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Sekeping hati 06 Jan 2018 16:05 WIB

 

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Perlunya Kajian Terhadap Kebebasan Pers di Indonesia
Oleh : Syaiful Anshori | 16-Des-2015, 04:25:38 WIB

KabarIndonesiaSaat ini kebebasan pers di Indonesia sepertinya telah dikebiri, ini terlihat dari banyaknya para pekerja media massa seperti wartawan, juru warta atau pun jurnalis terlibat masalah hukum hingga dibawa ke pengadilan. Malahan ada beberapa dari mereka wartawan mendapatkan perlakuan kekerasan dan tindakan tidak senonoh dari para pejabat ataupun publik.
Data Asosiasi Jurnalis Independen (AJI)  awal tahun 2015, sebagaimana diberitahakn  pada http://m.galamedianews.com/nasional menyebutkan terdapat 12 kasus kekerasan terhadap para wartawan ataupun jurnalis.   Ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999  tentang Pers, belum menjadi sarana perlindungan bagi pekerja media mencari informasi untuk diberitakan kepada masyarakat. Yang terjadi justru sebaliknya, mereka (pekerja media) mendapat tekanan dan intimidasi dari beberapa kalangan.
Lalu, dimanakah kebebasan pers itu?
Selain itu, kini Dewan Pers selaku pengayom dan tempat berlindungnya awak media dan perusahaan pers semakin mengecilkan ruang gerak para pengusaha pers dalam fungsi penyiaran/pemberitaan melalui  Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pers dan standar perusahaan pers. Di dalam ketentuan tersebut antara lain ditetapkan bahwa perusahaan pers harus berbadan hukum dalam bentuk persero terbatas (PT).
Dengan surat edaran tersebut  banyak media lokal yang perkerakannya menjadi terhambat. Perusahaan pers yang hanya dalam bentuk CV  termasuk awak medianya sulit bergerak mencari berita.  Menurut Ketua Dewan Pers Nasional Bagir Manan, jika bukan berbentuk PT, Dewan Pers tidak akan ikut menyelesaikan permasalahan sengketa yang dihadapi perusahaan media pers, pasalnya sengketa akan masuk ranah pidana yang otomatis akan diambil alih oleh kepolisian. Pernyataan ini dapat dibaca pada kutipan http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/06/25/ n7pjkd- mulai-1-juli-2014-perusahaan-pers-wajib-berbadan-hukum-pt.

Para awak media dan perusahaan pers banyak berharap agar kebebasan pers di Indonesia harus berkibar dan katakan stop untuk tidak melakukan kekerasan pada awak media dengan cara memberikan penjelasan tentang Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 1999  tentang Pers kepada instansi pemerintah  atau pun masyarakat.*)Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini. Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017oleh : Rohmah Sugiarti
16-Des-2017, 22:18 WIB


 
  Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki 2017 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) bersama main dealer di 36 kota Indonesia gelar kembali Kumpul Akbar Wirausahawan Suzuki (KAWIR). KAWIR pada tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya diadakan pada tahun 2014 dan 2015 lalu. Kali ini
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia