KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiTol Laut, Tol Langit dan Tol Media (Sebuah Kesaksian Untuk HUT ke-13 HOKI) oleh : Wahyu Ari Wicaksono
12-Nov-2019, 01:10 WIB


 
 
KabarIndonesia - Sekarang ini perkembangan teknologi media telah berkembang dengan luar biasa. Apalagi ketika muncul teknologi yang disebut sosial media. Kemunculan sosial media telah membuat banyak hal berubah. Mulai dari industri, bisnis, kehidupan sosial, gaya hidup dan banyak lainnya. Salah
selengkapnya....


 


 
BERITA OPINI LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Komedi Politik 02 Okt 2019 11:10 WIB

Antara Jarak dan Doa 21 Sep 2019 10:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
OPINI

Pesantren, Pendidikan Islam Khas Indonesia (4 -Habis)
Oleh : Mulyadi J. Amalik | 18-Nov-2008, 16:15:29 WIB

KabarIndonesia - [Pengantar penyunting: Tulisan ini berasal dari tiga makalah ringan yang ditulis Mulyadi M. Philian (sekarang berprofesi advokat), Miftah Irfaniah, dan Rofiq Azhar. Mulyadi J. Amalik ditugaskan menyunting dan mengembangkannya untuk keperluan publikasi Kantata Research Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk membuat idealisasi tentang pesantren (khas Indonesia) sehingga dapat dibedakan dengan madrasah dalam pemahaman pemikir asing. Intelektual Barat memahami madrasah di beberapa negara Asia Selatan dan Asia Barat sebagai tempat perkaderan muslim fundamentalis, tetapi di Indonesia madrasah berbeda dengan pesantren. Adapun banyak santri Indonesia terlibat kasus teror (bom) dan kekerasan belakangan ini disinyalir karena "ideologi" impor, bukan produk asli pesantren Indonesia yang cenderung kultural.]

Pesantren Masa Kolonial
           
Pada periode penjajahan, pesantren berhadapan dengan kolonialis Belanda yang sangat membatasi ruang gerak pesantren. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan politik-pendidikan dalam rupa Ordonansi Sekolah Liar (Widle School Ordonanti). Melalui kebijakan itu pihak Belanda ingin membunuh madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin. Selain itu, kebijakan formal Belanda tersebut juga bertujuan melarang pengajaran kitab-kitab Islam yang menurut pihak penjajah berpotensi memunculkan gerakan subversi atau perlawanan di kalangan santri dan kaum muslim pada umumnya. Setidaknya, tercatat empat kali pihak Belanda mengeluarkan peraturan yang bertujuan membelenggu perkembangan pesantren di Indonesia, yaitu pada tahun 1882, 1905, 1925, dan 1932.[16]

Akan tapi, pada era ini pula parjuangan pesantren dalam merebut kemerdekaan memperoleh kekuatan melalui kepemimpinan karismatik kiyainya dan keikhlasan para santrinya. Pada sisi lain, muncul pula kekuatan massal Islam dalam bentuk organisasi ekonomi dan kemasyarakatan, seperti Serikat Dagang Islam, Persyarikatan Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama. Lantaran itu, isu-isu strategis tergalang sangat cepat di kalangan umat Islam karena dikuatkan oleh fatwa-fatwa ulama yang mewajibkan (fardlu ‘ain) umat Islam berjihad melawan penjajah. Fatwa jihad fi sabilillah itu mengandung kekuatan eskatologis berupa ganjaran dalam bentuk pahala atau surga di akhirat. Doktrin inilah yang sangat ditakuti penjajah Belanda dan juga Jepang sebab para pejuang muslim tidak pernah takut mati. Dalam kata lain, kematian atau mati syahid bagi seorang pejuang muslim diyakini sebagai jalan sekaligus tujuan mulus menuju surga. Kematian bukan rintangan dalam berjihad.

Pada masa penjajahan Jepang, pesantren berhadapan dengan kebijakan Saikere yang dikeluarkan pemerintah Jepang. Melalui kebijakan itu setiap orang bumiputra diharuskan membungkuk sembilan puluh derajat ke arah Tokyo setiap pagi jam 07.00 guna menghormati atau memuja Kaisar Jepang, Tenno Haika, yang diyakini sebagai keturunan Dewa Amaterasu. Di sinilah peran karismatik K.H Hasyim Asy'ari terbukti ampuh. K.H Hasyim Asy'ari sangat menentang dan menolak melakukan ritual yang diatur pemerintah Jepang itu sehingga ia ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Di luar dugaan pihak Jepang, penangkapan dan pemenjaraan kiai karismatik tersebut justru melahirkan gelombang perlawanan di kalangan santri. Terjadilah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan kaum santri untuk menuntut pembebasan K.H Hasyim Asy'ari dan menolak kebijakan Saikere.[17] Sejak itulah pihak Jepang tidak pernah mengusik dunia pesantren, walau kekejamannya terhadap kaum bumiputra lebih menyakitkan dibanding penjajah Belanda. Namun, watak penjajah tetaplah serupa di manapun, walau berbeda warna kulit dan bahasa, yaitu menghisap dan membunuh.

Pesantren Masa Kemerdekaan
Pada era kemerdekaan, pendidikan nasional berjalan kondusif dan berkembang. Sebaliknya, pesantren justru tidak banyak lagi menjalankan tugasnya seiring perkembangan madrasah yang sangat pesat. Dalam kurun ini, seperti yang ditulis Mujamil Qomar,[18] pesantren mengalami semacam musibah karena pemerintah terus melakukan penyeragaman atau pemusatan sistem pendidikan nasional. Hanya pesantren-pesantren besarlah yang mampu menghadapi itu dengan berbagai penyesuaian atau adaptasi terhadap sistem pendidikan nasional. Musibah itu pun dapat dielakkan.

Pada era Orde Baru, bersamaan dengan dinamika politik umat Islam dan negara, Golongan Karya (Golkar) sebagai kontestan pemilihan umum selalu membutuhkan dukungan pesantren. Atas kebutuhan itulah pemerintah yang dikuasai Golkar menaruh sedikit perhatian pada dunia pesantren. Dari kalangan pesantren sendiri muncul intelektual-santri yang secara sadar berusaha memperoleh pembiayaan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai gagasan mulai muncul dalam rangka mengajarkan keterampilan di pesantren, seperti peternakan, pertanian, kerajinan, dagang, dan lain-lain. Suasana pun tampak kondusif hingga terbit kebijakan SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang penyetaraan madrasah dengan sekolah umum. Di sisi lain, sesuai dengan dinamika politik dan dinamika sistem pendidikan nasional, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) malah menolak alumni pesantren Gontor karena ijazah pesantren tersebut tidak diakui pemerintah. Pesantren Gontor memang mengatur sendiri seluruh kurikulum dan ijazah lulusannya. Padahal, untuk menjadi mahasiswa IAIN, kualitas alumnus pesantren Gontor diakui lebih baik dibanding lulusan Madrasah Aliyah versi SKB 3 Menteri.[19]

Bila dibagi berdasarkan kurun waktu secara bebas, maka pesantren periode 1959-1965 dapat disebut sebagai agen revolusi. Era 1970-an dan 1980-an, pesantren menjadi benteng ideologi Islam karena harus menghadapi gempuran sekularisasi atau demoralisasi akibat kemajuan zaman. Tahun 1990-an, pesantren dapat dikatakan sebagai media pembangunan umat Islam, baik dalam konteks pendidikan Islam maupun peran para kiai dan santri dalam masyarakat. Simpul umum, sebagaimana dikatakan Kuntowijoyo yang dikutip Mujamil Qomar,[20] bahwa sesudah tahun 1965 Islam ditampakkan sebagai ilmu. Namun, anggapan Kuntowijoyo ini jelas tidak berlaku linear. Ajaran Islam tidak terpisah dari politik sehingga pada masa-masa tertentu terus terjadi ketegangan politik antara umat Islam dan negara. Situasi itu terjadi secara fluktuatif hingga kini.

Kini, jumlah pesantren di Indonesia berdasarkan data Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama RI Tahun Ajaran 2003/2004 telah mencapai 14.656 buah. Tentu bukan perbandingan ideal dengan jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 230 juta jiwa. Namun, perkembangan pesantren cukup prospektif. Pesantren di Indonesia sedang berbenah dan mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selain pesantren yang sudah ada, sekarang banyak muncul tren pesantren spesifik, tematis, atau modern. Pesantren-pesantren gaya baru itu memiliki manajemen pendidikan yang baik dan memiliki spesialisasi pada kompetensi berwirausaha dalam berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau industri kecil. Tujuannya agar santri segera mandiri dan mampu bersaing di sektor riil. Akan tetapi, perkembangan pesat pesantren gaya baru tersebut tidak sebanding dengan perkembangan pesantren dengan kompetensi spesifik pada bidang Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Ushul Fiqh, dan sebagainya. Kondisi ini menjadi ironi mengingat pesantren bukan lembaga pendidikan umum, tetapi lembaga pendidikan Islam.  

Pada era reformasi, potret pesantren semakin menarik dicermati dan dipertanyakan. Apakah pesantren nan masyhur di masa lalu, mulai dari gaya kepemimpinan kiai yang karismatik hingga peran penting santri di arena publik, masih terus berkembang hingga kini? Masihkah pesantren mengadopsi sistem pendidikan terdahulu ataukah telah memodifikasi model pendidikan umum? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu memerlukan riset mendalam. Apalagi, pesantren berada dalam pusaran kekuatan lembaga pendidikan umum yang terus eksis sebagai referensi keilmuan.

Penutup
           
Dalam dunia pesantren, kepemimpinan kiai sangat strategis. Kiai menentukan arah dan kebijakan sebuah pesantren. Kepemimpinan kiai yang biasanya bersifat karismatik membuat posisi individu sanga kiai menjadi tokoh atau figur publik, baik dalam lingkungan kehidupan pesantren maupun di tengah masyarakat umum. Walaupun tiap pesantren memiliki pola yang khas dan mungkin berbeda, namun karisma kiai sangat memberi corak dalam gaya hidup pesantren dan santri serta model pendidikan Islam.           

Sangat menarik mendiskusikan kepemimpinan kiai dan peran publik pesantren pada era sekarang yang ditandai dengan ambiguitas kehidupan dan perkembangan pesat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kiai sebagai figur sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern yang haus bimbingan ruhani. Karisma kiai menjadi modal kultural dalam proses transaksi atau transformasi nilai bagi umat. Di sini, posisi sang kiai serupa konsultan atau tenaga ahli sebagaimana berlaku dalam masyarakat industri.            

Beratnya persoalan yang diakibatkan globalisasi ekonomi, misalnya, membuat masyarakat memerlukan fatwa-fatwa keagamaan agar tidak jatuh ke jurang kerusakan. Fatwa keagamaan tersebut akan menjadi panduan yang mirip kiat-kiat praktis dalam dunia bisnis atau karir. Fatwa tentang sesuatu yang halal atau haram dalam konteks keagamaan, umpamanya, menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Islam di Indonesia. Apalagi, Indonesia tidak bisa berkelit dari kekuatan globalisasi yang menyediakan banyak ragam gaya hidup. Di sinilah peran kiai dan dunia pesantren menjadi manifes. Namun, sejauh mana peran itu dilakukan dan seberapa besar tantangannya perlu ditilik serius.            

Dalam konteks politik, peran kiai sangat strategis sejak masa lampau. Saat mendekati pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), misalnya, suara kiai dan santri terus diincar oleh setiap partai politik kontestan pemilu. Berbagai cara dilakukan, dari meminta berkah atau restu pada kiai hingga memberikan sumbangan finansial untuk pesantren. Oleh karena itu, sejak pemilu 1971 partai politik selalu bersaing berebut suara kaum santri. Kondisi ini terus berlangsung sampai pemilu 1999 dan 2004. Hampir seluruh partai politik berusaha melakukan pendekatan politis pada kiai dengan cara masing-masing. Tingginya pengaruh kiai di kalangan santri dan masyarakat nonpesantren merupakan faktor paling utama.            

Dalam konteks pendidikan sebagaimana telah banyak diurai di atas, pesantren sangat tergantung pada gaya kepemimpinan kiai. Karakter kepemimpinan kiai beragam sifat, seperti demokratis, feodal atau paternalistik, otokratis, karismatis, atau militeristik.[21] Dalam kata lain, karakter kepemimpinan individual kiai bisa menjadi kelemahan model kepemimpinan di pesantren sebagaimana diajukan Nurcholish Madjid, seperti dalam hal mengandalkan karisma, terlalu personal, bersifat religio-feodalisme, dan kurang cakap secara teknis.[22] Jadi, perkembangan dan dinamika pendidikan pesantren sangat tergantung pada gaya atau pola kepemimpinan kiai tersebut. Di samping itu, tingginya intensitas dan keterlibatan kiai dalam berbagai kegiatan eksternal pesantren akan berdampak pula pada dinamika pesantren.            

Akhirnya, sebuah simpul sederhana dapat diajukan di sini. Bahwa ada pesantren yang terkenal karena kiainya dan ada pesantren yang terkenal karena kekhasan model pendidikan atau alumninya. Pada sisi lain, pesantren kian mengalami kompleksitas antara berpacu dengan modernitas dan terus mempertahankan kearifan tradisional. Meminjam teori Darwin, eksistensi pesantren pun akan ditentukan oleh proses seleksi alam, tetapi tidak dalam pengertian "hukum rimba" yang ditandai dengan tindakan saling memangsa.**  

Catatan akhir:
[16] Lebih lengkap lihat Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 24.
[17] Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 13.
[18] Mujamil Qomar, Ibid., hlm. 13-14. [19] Lebih lengkap tentang madrasah dan SKB 3 Menteri, lihat M. Ridlwan Nasir, Op. Cit., hlm. 90-102.[20] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 14.
[21] M. Ridlwan Nasir, Op. Cit., hlm. 15-18.
[22] Mujamil Qomar, Op. Cit., hlm. 40-41.

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia