KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahUsulan Pembentukan Wartawan Unit DPRD Tidak Dijawab Pemkab Serdang Bedagai oleh : Agus Suriadi
21-Nov-2017, 20:36 WIB


 
 
Kabar Indonesia - Serdang Bedagai, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai terkait pembahasan R-APBD Sergai TA 2018, Kamis (16/11)  di gedung DPRD Sergai, Dusun II Desa Firdaus, Sei Rampah.Sambil menyampaikan pandangan umum Fraksi, tiga fraksi antara lain
selengkapnya....


 


 
BERITA PROFIL LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Dunia Imitasi 23 Nov 2017 15:40 WIB

Kontemplasi (تفكر) 23 Nov 2017 09:41 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Saya Happy Kembali Jadi WNI

 
PROFIL

Saya Happy Kembali Jadi WNI
Oleh : Redaksi-kabarindonesia | 17-Des-2007, 02:31:11 WIB

Curhat Koresponden Rakyat Merdeka di Belanda A. Supardi Adiwidjaya

KabarIndonesia - SELASA (13/11) adalah hari yang sangat indah dan membuat saya sangat bahagia. Saya dite­lepon Atase Imigrasi KBRI Den Haag Rudhy Chaidir, yang me­nga­barkan sudah ada ke­pu­tusan positif dari Menteri Hukum dan HAM RI Andi Mattalatta bahwa saya mendapatkan kem­bali pas­por RI atau kewar­ga­negaraan Republik Indonesia (RI) alias menjadi WNI.

Saya tidak dapat menutupi kegembiraan mengetahui berita penting tentang keputusan peme­rintah RI cq Menteri Hukum dan HAM mengenai status kewar­ganegaraan saya tersebut. Setelah bertemu Atase Imigrasi Rudhy Chaidir, dia menyerahkan Surat Ke­putusan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Kewarganegaraan RI atas nama Achmad Supardi (na­ma lengkap saya berdasarkan atas Surat Keterangan Kelahiran). Rudhy Chaidir memberikan kopi Surat Keputusan tersebut kepada saya.

Beberapa hari kemudian, saya menerima surat pemberitahuan resmi tentang Keputusan Menteri Hukum Dan HAM tersebut. Da­lam surat pemberitahuan tersebut dinyatakan, bahwa Surat Ke­putusan Menhuk dan HAM akan diserahkan kepada saya setelah saya menyerahkan surat tanda bukti pelepasan kewarganegaraan asing (dalam hal ini paspor Be­landa) dari pemerintah Belanda cq pemerintahan Kotapraja setempat atau Zaanstad, di mana kami sekeluarga berdomisili.

Dan betapa berbunga-bunganya hati saya ketika Senin (26/11), Rudhy Chaidir bersama Kepala Bagian Konsuler (Counsellor-Protkons) Rumondang Lela Ha­rahap, disaksikan Supriyono (kar­yawan Urusan Imigrasi KBRI Den Haag) menyerahkan Paspor Re­publik Indonesia bernomor P2xxxxx atas nama Achmad Supardi.

Dengan paspor RI tersebut, saya bisa mendapatkan bukti pelepasan kewarganegaraan Be­lan­da. Dan bersamaan dengan itu, saya bisa segera mengurus izin tinggal bagi orang asing ke kantor Dinas Imi­grasi dan Naturalisasi (IND/Immi­gratie en Naturalisatie dienst).

Saya pribadi sungguh gembira bisa kembali menjadi WNI. Rasa­nya seperti pada akhir Agustus 1962, ketika saya sebagai maha­sis­wa yang masih muda belia (21 ta­hun) menginjakkan kaki untuk per­tama kalinya di Moskow (se­karang ibu kota Republik Federasi Rusia) dengan paspor Indonesia di tangan.

Dengan mengucap syukur Al­ham­dulillah, saya telah menda­patkan kembali kewarganegaraan RI berkat adanya UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewar­ga­negaraan RI (Lembaran negara Re­publik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4634). Saya pribadi menilai sangat positif UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tersebut. Paling tidak, saya meli­hat prosedur permintaan untuk memperoleh kewarganegaraan kembali bagi warga cukup mudah, tak berbelit-belit; tidak ada ke­harusan berdomisili di tanah air.

Namun sebagai salah seorang eks-Mahid (eks mahasiswa ikatan dinas, yang dikirim ke luar negeri untuk studi oleh pemerintah Presiden Soekarno cq Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Penge­tahuan/PTIP), izinkanlah saya memberikan pendapat kritis me­ngenai prosedur pengembalian hak kewarganegaraan lewat UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tersebut.

Secara keseluruhan, obyektif, UU Nomor 12 Tahun 2006 ten­tang Kewarganegaraan RI adalah UU yang bagus. Namun, khu­susnya untuk prosedur pengem­balian hak kewarganegaraan RI, seyogyanya tidak dikenakan ke­pada terutama eks Mahid yang paspornya dicabut oleh peme­rintah Orba, cq KBRI di beberapa negara. Sekaitan ini, KBRI Mos­kow berdasarkan Pengumuman No.Peng. 852/R/1966 tertanggal 1 Agustus 1966 telah melaksanakan pencabutan paspor sejumlah WNI, termasuk para mahasiswa yang masih studi di berbagai perguruan tinggi di Uni Soviet waktu itu.

Berdasarkan UU Kewar­ga­ne­garaan RI No. 62 Tahun 1958, pencabutan paspor dan sekaligus juga kewarganegaraan eks-Mahid adalah merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dalam proses pengembalian paspor/kewarganegaraan para eks-Mahid seyogyanya ada penegasan dari Pemerintah RI sekarang ini ten­tang pelanggatan HAM tersebut.

Jika pemerintah RI sekarang menggunakan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI , khususnya mengenai prosedur pengembalian hak kewar­ga­ne­garaan RI untuk menerima kem­bali eks-Mahid yang dicabut paspornya, maka hal itu sama sekali tidak adil dan tidak wajar. Kenapa? Menganggap bahwa eks-Mahid telah lalai dalam melapor ke KBRI setempat melebihi lima tahun (seperti yang ditetapkan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewar­ganegaraan RI yang berlaku) adalah tidak sesuai dengan ke­nyataan yang sesungguhnya.

Karena, pertama, eks-Mahid bukan kehilangan kewar­ga­ne­garaannya karena tidak melapor ke KBRI setempat lebih dari lima tahun, melainkan paspor mereka dicabut oleh KBRI beberapa ne­gara, antara lain sejumlah eks-Mahid yang studi di Uni Soviet dulu itu pada 1 Agustus tahun 1966 dicabut paspornya oleh KBRI-Moskow. Kedua , bagai­mana me­reka dituduh lalai mela­por, padahal paspor mereka di­cabut dan mereka dibiarkan ter­lunta-lunta dan te­lantar karena menjadi orang tanpa warganegara alias stateless.

Saya berpendapat, hanya de­ngan memiliki paspor dan berarti memiliki kewarganegaraan Indonesia, saya bisa melakukan ber­bagai kegiatan (termasuk kegiatan politik), yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara/bangsa Indonesia. rm

http://www.rakyatmerdeka.co.id/edisicetak/?pilih=lihat&id=51964

Sumber: Rakyat Merdeka, Minggu, 16 Desember 2007, 05:12:05

Dalam perbincangannya dengan KabarIndonesia, A. Supardi Adiwidjaya tegas berpendapat jika pemerintah RI sekarang tetap menggunakan  UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, khususnya mengenai prosedur pengembalian hak kewarganegaraan RI untuk menerima kembali eks-Mahid yang dicabut paspornya, maka hal itu samasekali tidak adil dan tidak wajar.

Dalam konteks ini, menarik kiranya untuk dikemukakan di sini pertanyaan Rakyat Merdeka kepada Mugiyanto - Ketua IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) sebagai berikut :

Sebagai jalan keluar atau penyelesaian persoalan eks mahasiswa ikatan dinas (eks-Mahid) dan "orang-orang terhalang pulang" lainnya, pemerintah SBY tampaknya atau paling tidak ada kecenderungan kuat "menawarkan" UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pasal 41 (Tatacara Pendaftaran untuk Memperoleh Kewarganegaraan RI) dan pasal 42 (tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Komentar Anda? 
 
"Menurut pendapat saya, apa yang terjadi terhadap mereka ini, yang dimaksud dalam UU Kewarganegaraan ini adalah mereka yang menjadi korban politik. Jadi ini sebuah peristiwa politik. Sehingga tidak bisa diperlakukan seperti, kalau saya mengatakan, itu adalah negara memperlakukan sebagai kriminal atau orang yang abai, orang yang ignorant sehingga(selama lima tahun berturut-turut) tidak melaporkan kewarganegaraannya. Padahal persoalannya tidak demikian.

Mereka adalah warganegara Indonesia, yang karena sebuah peristiwa politik di Indonesia mereka dicabut hak kewargenegaraan/paspornya. Jadi menurut saya ini adalah bukan masalah paspor. Tetapi bagaimana negara memposisikan mereka, memposisikan warganegara pada posisi yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar masalah paspor", ujar Mugiyanto.

Menurut Mugiyanto, jika langkah ini yang diambil pemerintah pada saat ini (untuk penyelesaian masalah "orang-orang terhalang pulang" - red), maka kelihatan sekali pemerintah masih tidak mengubah wataknya dari pemerintah sebelumnya, terutama pemerintahan Orde Baru Soeharto. 

Langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini berhubungan dengan warganegara Indonesia yang berada di luar negeri, antara lain yang berada di Negeri Belanda ini, adalah meminta maaf bahwa apa yang terjadi pada masa lalu, apa yang dilakukan oleh rezim pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, suatu pelanggaran HAM.

"Baru ketika, pemerintah mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan pada masa lalu adalah sebuah kesalahan, menurut saya, hal-hal yang berhubungan dengan paspor dan lain-lain adalah masalah teknis yang bisa diselesaikan kemudian. Tapi pada prinsipnya, harus ada pengakuan negara, bahwa negara melakukan kesalahan, melakukan perampasan hak-hak warganegara pada masa lalu, dan ini adalah pelanggaran HAM", tegas Mugiyanto.  (Lihat: Rakyat Merdeka, Jumat, 05 Oktober 2007)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia