KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalSusi Pudjiastuti, Sosok Kontroversi Namun Sarat Prestasi oleh : Badiyo
31-Okt-2014, 14:31 WIB


 
 
Susi Pudjiastuti, Sosok Kontroversi Namun Sarat Prestasi
KabarIndonesia - Usai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, ada satu sosok menteri yang menjadi sorotan dan perhatian publik dan ramai diperbincangkan masyarakat. Sosok itu tak lain adalah Susi Pudjiastuti yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 
Kajati Kalteng Kunjungi Katingan 30 Okt 2014 19:41 WIB


 
Dia yang di Tepian Kali 30 Okt 2014 09:32 WIB

Tak Habis Pikir Dia 30 Okt 2014 09:29 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Kebun Plasma Danai Inti, Petani di Pintu Hutang, Investor Berlagak Kaya
Oleh : Rudhy Hartono Tanjug | 06-Okt-2008, 13:32:39 WIB

KabarIndonesia - Ditilik dari dari UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diktum kesatu jelas menyatakan “Bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar dalam pembangunan perekonomian nasional termasuk didalamnya pembangunan perkebunan dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Artinya Pembangunan sebuah perkebunan semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dengan dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab tujuannya supaya tercipta adanya peningkatan fungsi dan peranan perkebunan tersebut bagi masyarakat banyak,selain juga meningkatkan penerimaan negara di sektor non migas.

Disamping itu,perkebunan juga memiliki fungsi ekologi dimana dapat meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta fungsi sosial budaya yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Pada kenyataannya di Pasaman Barat tercipta kantong-kantong kemiskinan yang ironisnya justru berada disekitar areal perkebunan besar yang seharusnya menjadi kantong-kantong kemakmuran bagi daerah ini.

Belum lagi tingginya eskalasi gelombang unjuk rasa yang bisa saja berpotensi menjadi anarkis akibat hilangnya kesabaran masyarakat. Lahan diklaim, pencurian hasil kebun dan pembakaran areal perkebunan oleh masyarakat, bahkan penembakan oleh oknum yang tak bertanggungjawab bukan lagi menjadi cerita baru bagi kabupaten ini dan biasanya masyarakatlah yang jadi kambing hitam, mereka divonis dengan sejuta kata miring yang terlontar mengutuk aksi masyarakat yang sebenarnya cuma meminta hak mereka demi sebuah kata yang bernama kemakmuran.

Lantas siapa yang bertanggung jawab akan kondisi tersebut diatas? Ada baiknya kita sedikit menggali lebih dalam UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 sebagai dasar hukum tentang Perkebunan.

Berdasarkan UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004, pasal 5 tentang Ruang Lingkup pengaturan perkebunan salah satunya adalah Perencanaan.

Perencanaan perkebunan dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman, dan berfungsi sebagai alat pengendali dalam mencapai tujuan dari dibangunnya sebuah Perkebunan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat banyak, dimana proses Perencanaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Perencanaan yang dibuat mutlak harus terukur, dapat dilaksanakan,realistis dan bermanfaat bagi rakyat banyak serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan accountable,mencakup wilayah, tanaman perkebunan, SDM, kelembagaan, keterkaitan hulu – hilir, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

Bagaimana faktanya? perkebunan di wilayah Pasaman Barat seperti hilang kendali dan bisa dikatakan pemerintah kabupaten ini bahkan pemerintah propinsi sendiri tidak berani “mengusik “perusahaan–perusahaan tersebut entah apa sebabnya, bahkan kewajiban dari perusahaan untuk melaporkan kegiatan dan perkembangan usahanya secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU Perkebunan no 18 tahun 2004 juga hampir tidak dilaksanakan oleh mereka, hebatnya lagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab)dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga tidak pernah menerima laporan yang lengkap tentang ketenaga kerjaan yang semestinya juga dilaporkan terutama tentang pemakaian tenaga kerja asing oleh perusahaan–perusahaan tersebut.

Padahal pemerintah Pasaman Barat seharusnya mampu melakukan pembinaan dan pengawasan dan memiliki wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang – Undang yang sama. Alangkah lucunya apabila sebuah kabupaten yang berbasis perkebunan justru tidak memiliki aturan yang jelas dan transparan tentang Perkebunan termasuk sanksi – sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran yang disusun dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda).

Justru sebaliknya Perda yang dilahirkan bersama DPRD lebih dominan kurang berpihak kepada masyarakat banyak, sedangkan bagi anggota dewan sendiri lebih dominan bepergian keluar daerah dari pada mengurus rakyatnya sendiri, sementara disisi lain masyarakat butuh perlindungan dan tindakan yang tegas dari pemerintah kabupaten tapi justru itulah yang tidak mereka dapatkan.

Bagaimana dengan pola kemitraan yang telah berjalan?
Sejatinya sebuah kemitraan dalam suatu Perkebunan adalah adanya hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat yang didasari dengan saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara satu sama lainnya.

Pada awalnya kemitraan tersebut berjalan dengan sangat baik, terbukti dengan telah dikucurkannya dana KKPA sebagai modal dari pembangunan kebun plasma masyarakat melalui KUD – KUD dimana kebun tersebut dibangun oleh perusahaan selaku bapak angkat yang juga bertanggung jawab terhadap transfer teknologi, pembinaan, dan menampung hasil produksi para petani/pekebun.

Dari data dibawah ini terlihat KUD penerima KKPA dan Perusahaan Penanggung jawab pembangunan kebun Sejak Tahun 1995 , tapi apakah pengembalian dana KKPA tersebut sudah lunas, menunggak atau hilang begitu saja, yang jelas masyarakat penerima kebun plasma yang katanya bermitra dengan bapak angkatnya diyakini banyak yang tidak tahu apakah mereka masih tetap berhutang, atau telah menjadi hutang tetap selamanya.

Namun informasi yang diterima dari beberapa KUD sudah melunasi hutangnya, diantaranya KUD Lingkuang Aua yang berbasis di Kecamatan Pasaman dengan mitranya PT.Gersindo telah sukses mengembalikan dana KKPA-nya.

Berikut daftar tabel penerima dana KKPA melalui KUD Sejak Tahun 1995 sbb:
I. Kelompok PTPN VI
· KUD Sawit Perintis Rp. 5,9 milyar.
· KUD Sawit Sejahtera RP. 3,3 milyar.
· KUD Sawit Indah Rp. 6,3 milyar.
· KUD Sawit Maju Rp. 4,4 milyar.
· KUD Aur Kuning Rp. 7,2 milyar.
II. Kelompok PT. BPP
· KUD Sungai Aur I Rp. 11,1 milyar
· KUD Sungai Aur II Rp. 15,2 milyar
· KUD Kajai Rp. 6,5 milyar
· KUD Bukit Gambir Rp. 25,2 milyar
· KUD KKT Rp.16,8 milyar
· KUD Parit Rp. 11,1 milyar
· KUD Batahan Rp. 14,1 milyar
III. Kelompok PT. Inkud
· KUD Harapan Kinali Rp. 55,2 milyar
· KUD Purna Bhara Rp. 5,09 milyar
· KUD KT Saiyo Rp. 7,9 milyar
· KUD Dastra Rp. 11,6 milyar
IV. Kelompok PT. PHP
· KUD Sawit Sitiung Rp. 8,2 milyar
· KUD Sawit Maligi Rp. 23,4 milyar
· KUD Usaha Jaya Rp. 21,7 milyar
V. Kelompok PT. PMJ
· KUD Sasak Rp. 4,9 milyar
· KUD Kapar Rp. 16,7 milyar
VI. PT. Tunas Rimba
· KUD Saiyo Air Gadang Rp. 18,4 milyar
VII. PT. Anam Koto
· KUD Muara Kiawai Rp. 15,1 milyar
VIII. PT. Gersindo
· KUD Lingkung Aur II Rp. 15,9 milyar
IX. PT. Agrosae Merapi
· KUD Talu Rp. 11,2 milyar

Ibarat kata pepatah, nasi sudah jadi bubur, Pasaman Barat sudah tergadai, sekarang ini yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya kita bisa menebus kembali apa – apa yang sudah tergadaikan tanpa kita sadari. Pemerintah harus punya nyali dalam bertindak demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya seperti janji – janji mereka ketika ingin meraih dukungan dari rakyat pemilih. Mengoptimalkan fungsi dari instrumen – instrumen yang dimiliki negara ini adalah solusi terakhir dan mungkin akan menjadi satu-satunya solusi yang ada saat ini.

Hukum harus ditegakkan, masyarakat Pasaman Barat menunggu dan siap membentangkan karpet merah bagi aparatur pemerintah yang mau peduli dengan nasib rakyatnya.

Selamat datang di Kabupaten Pasaman Barat, semoga tuan-tuan mampu menyelesaikan persoalan hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Ya Allah..kutuklah orang –orang yang telah menggadaikan dan menyengsarakan rakyatnya..yang tak berdosa dan tak memiliki kekuatan dimata hukum.

Warga Merana Di Tengah Rindangnya Pepehonan Sawit
Sore itu, Rabu pekan lalu, mata hari berwarna kemerahan mulai menukik dan perlahan tenggelam ke arah ufuk Barat dan belasan perempuan berjalan kaki berge-rombolan, mereka ada yang meng-gendong anak dan ada pula berjalan membawa segengam sayur-sayuran diambil dari ladang untuk dimasak, dari kejauhan terlihat mereka melintasi pematang sawah di Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman, dan Sungai Aua Kab.Pa-saman Barat,
Kulit mereka hitam legam karena terlalu sering tersengat matahari.

Pakaian, tutup kepala, serta aksesori yang mereka kenakan sangat sederhana dan warnanya sudah lusuh serta memudar. Sore itu mereka baru pulang kerja sebagai kuli di sebuah perusahaan sawit, salah satunya adalah Maimunah yang tinggal sekitar empat kilo meter dari tempat ia bekerja.

Janda beranak tiga ini baru saja pulang dari membersihkan piringan sawit, upahnya bekerja pukul 08.00-17.00 hanya Rp 30.000,- per hari dipotong biaya keperluan hari itu Rp 10.000,- dari dana 30 ribu rupiah itu, Saya harus tumbal lagi tiap hari untuk kebutuhan hidup bersama tiga orang anak yang masih sekolah, Anak saya terbesar duduk di kelas dua SMP, mereka pulang pergi naik ojek mengha-biskan dana Rp 6.000, anak nomor dua kelas 5 SD serta paling bontot kelas 2 SD, ulas Maimunah
Lain lagi Maryam yang tinggal di Sungai Aua. Bersama beberapa tetangga , dia bekerja sebagai tena-ga sukarela di perkebunan sawit yang cukup ternama itu delapan tahun lalu.

Maimunah dan Maryam hanya dua dari ribuan per-empuan yang bekerja sebagai kuli kebun pada 19 investor perkebunan yang membuka puluhan ribu hektar kebun sawit di kawasan Pasaman Barat. Mereka mengaku tak tamat SD, tapi bisa tulis baca.
Kebanyakan warga di kaw-asan Pasaman Barat memang banyak bekerja sebagai buruh rendahan, bagi laki-laki ada yang menjadi tukang dodos, petugas satpam di Pabrik, bahkan ada yang menjadi petugas pengamanan tanpa seragam, sedikit saja warga yang bekerja di sektor formal menerima upah minimum kab-upaten (UMK).

Banyaknya warga Pasaman Barat yang bekerja sebagai buruh rendahan karena lahan mereka yang mereka garap sudah beralih fungsi menjadi kebun dan pabrik milik investor perkebunan sawit. Sawah yang tersisa pun sulit digarap kerena kebanyakan terg-olong sawah tadah hujan.

Sudah berbulan-bulan sawah enggak digarap. Makanya saya bekerja sebagai buruh di perkeb-unan sawit “tutur Sawir, warga Aia Haji. Selain menanam padi, dahulu warga Pasaman Barat sebagian ada yang bekerja menderes getah. Pendapatan dari menderes getah sebenarnya jauh lebih besar dari membersihkan piringan sawit, dapatnya lumayan juga dan lebihnya bisalah buat beli baju anak-anak, tapi pohon karet sekarang sudah pada ditumbang dan beralih fungsi keperkebunan sawit, ujar Maimunah.

Kabupaten Bergelimang Dollar
Sejak terbuka jalan tembus Manggopoh-Simpangempat yang diiringi pembukaan lahan perkebunan sawit pertama yang dipelopori PTP-Nusantara VI, maka kedatangan investor perke-bunan untuk menancapkan kukunya dalam membuka perke-bunan sawit di daerah Pasaman Barat tak tertahankan lagi.

Ratusan ribu hektar kebun sawit dibuka, warga pun men-yerahkan lahan dibawah kepemi-likan tanah ulayat yang dikuasai ninik mamak diserahkan kepada investor melalui peme-rintah daerah, menjelang investor men-janjikan kebun untuk plasma 60 persen buat masyarakat dan 40 persen untuk inti ( Investor) dan ada lagi 60 persen inti dan 40 persen untuk warga (Plasma).

Setelah puluhan tahun menu-nggu hasil, namun terlihat yang berproduksi bagus hanya kebun milik investor, sementara kebun plasma tetap tinggal nama, kendati setiap warga berkunjung keber-bagai daerah di nusantara, mereka dijuluki Pasaman Barat daerah bergelimang dollar, kenyataannya, warga tetap merana dibawah rindangnya pohon sawit, mereka terbelenggu sebagai buruh di kebunan tanah ulayat sendiri.



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Penjual Pisang Bertelanjang Kakioleh : Jumari Haryadi
17-Okt-2014, 23:21 WIB


 
  Penjual Pisang Bertelanjang Kaki Mencari nafkah adalah kewajiban seorang pria terhadap keluarganya. Selain bekerja di sektor formal seperti menjadi PNS dan pegawai swasta, bisa juga dilakukan dengan cara berdagang. Tampak seorang pria tengah membawa pisang yang baru diambil dari kebunnya (16/10/14). Dengan bertelanjang kaki, pria
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Sastra Tanpa Riset 05 Okt 2014 10:09 WIB

 

 
Idul Adha di Leipzig 08 Okt 2014 13:16 WIB


 
We Do What We Can Do 30 Okt 2014 09:35 WIB

 
Liga Mahasiswa Kian Bergengsi 29 Okt 2014 23:13 WIB

 

 

 

 

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB

 
Selamat Melayani Pertua-Diaken 12 Okt 2014 11:13 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia