KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalKemnaker Beri Contoh Ruangan Laktasi dan Daycare Ideal Bagi Perusahaan BUMN dan Swasta oleh : Rohmah Sugiarti
21-Aug-2017, 04:31 WIB


 
 
KabarIndonesia – Tepat sehari setelah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 (18/8), Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, meresmikan Taman Penitipan Anak dan Ruang Laktasi yang dibangun di lantai M Gedung B, Gedung Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Mati Surikah Aku ??? 24 Aug 2017 13:29 WIB

Sajak Kodok III 24 Aug 2017 13:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Pilgub Jambi, PPK Tolak Honor
Oleh : Benny Pratama Sofwan | 06-Sep-2009, 06:01:04 WIB

KabarIndonesia - Kerinci, Sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Kerinci menolak menjadi penyelenggara pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi 2010. Alasannya, honor bagi anggota PPK Rp 300 ribu dinilai tidak manusiawi dan jauh di bawah Upah Minim Provinsi (UMP). Belum lagi dari sisi tanggung jawab bagi anggota PPK sangat besar dan berat.

''Honor PPK Rp 300 tidak manusiawi. Tanggungjawab PPK berat dan penuh resiko,'' kata Ketua PPK Kumun Debai Suparman di sela sela acara resepsi peresmian dan pelantikan DPRD Kabupaten Kerinci, Kamis malam, 28 Agustus 2009.

''Masa  anggota DPRD Provinsi Jambi tidak tahu bagai mana kondisi kerja PPK, PPS, dan KPPS. Honor yang diberikan tidak proporsional,'' sebutnya.

Disebutnya, kalau honor PPK Rp 300 ribu dan KPPS sebesar Rp 125 ribu bisa mengurangi kinerja penyelenggara Pemilu.  
Anggota PPK Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci Suhardiman mengaku dari pada honor PPK sebsar Rp 300 ribu lebih baik dirinya menjadi tim sukses Calon Gubernur. ''Kalau menjadi PPK, PPS dan KPPS punya resiko yang besar. Salah-salah, bisa pidan dan masuk penjara. honor jadi saksi  satu hari saja Rp 150 ribu dan tidak ada resiko,'' kata Suhardiman.

Sulaiman anggota KPU Kabupaten Kerinci mengatakan, kalau honor PPK, PPS dan KPPS tidak diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jambi, dikhawatirkan penyelengara tingkat bawah bersikap tidak netral. Dikhawatirkan mereka melakukan politik uang dengan calon Gubernur. ''Itu yang kita khawatirkan dan takutkan,'' kata Sulaiman.

Sebagaimana diketahui, DPRD Provinsi Jambi pada 26 Agustus 2009 telah mengsahkan anggaran PIlkda Gubernur Jambi sebsar Rp 35 miliar untuk putaran pertama. Dengan anggaran tersbeut maka honor anggota PPK Rp 300 ribu/bulan dan anggota KPPS Rp 125 ribu. Padahal pada Pemilu DPRD, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden honor anggota PPK sebesar Rp 750 ribu/bulan. Sedangkan honor anggota KPPS pada Pileg dan Pilpres  sebesar Rp 200 ribu.(*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!!
Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Astra Pertahankan Tradisi Upacara di HUT ke-72 Kemerdekaan RI 2017 Upacara pengibaran bendera menjadi tradisi seluruh direksi dan karyawan anak perusahaan dan kantor cabang Astra di seluruh Indonesia. Ini merupakan wujud kecintaan Astra terhadap bangsa dan negara. Nampak Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto bertindak sebagai pembina upacara
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Berapa Jumlah Guru Yang Tersisa?! 24 Aug 2017 13:11 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uang Bukanlah Sumber Kebahagiaan 26 Jul 2017 16:09 WIB


 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia