KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
PariwisataIswandi Said Tokoh Perhotelan yang Low Profile oleh : Kabarindonesia
23-Mar-2017, 16:23 WIB


 
 
KabarIndonesia - Amsterdam Indonesia kembali berjaya pada acara Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin yang dilaksanakan 08-12 Maret 2017. Pasalnya, paviliun Wonderful Indonesia telah berhasil mempertahankan gelarnya sebagai "The Best Exhibitor 2017" pada pameran ITB Berlin 2017 di Jerman.

Dalam
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
 

 
Langkah Menuju Pasti 23 Mar 2017 23:05 WIB

Walau Satu Detik Bersama Tuhan 10 Mar 2017 04:05 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Pemekaran Kecamatan Harus Sesuai PP No 12
Oleh : Jurnalis Sp | 03-Aug-2010, 00:24:04 WIB

KabarIndonesia - Gorontalo, Banyaknya usulan pemekaran Kecamatan ternyata belum memenuhi standar Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 tahun 2008, ini dijelaskan langsung Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo Ardin daniel, Senin (2/7) diruang kerjanya.

"Sekarang ini banyak Kabupaten dan Kota Gorontao melakukan pemekaran Kecamatan tetapi tidak berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2008," kata Ardin.

Menurutnya, PP Nomor 12 itu menjelaskan tiga poin persyaratan mutlak tentang pemekaran kecamatan, "persyaratan didalam PP 12 itu diantaranya untuk pemekaran kecamatan secara umum dan khusus kepulauan, syarat administrasi, teknik, dan fisik kewilayaan," jelasnya.

Untuk persyaratan administrasi menurutnya, harus memiliki rekomendasi dari Gubernur.
"Selam ini ada pemekaran kecamatan secara umum banyak yang tidak disampaikan ke gubernur, sehingga tidak ada rekomendasi dan ini yang menjadi masalah terutama dalam kaitannya dengan pemberian Nomor Kode Wilayah," ungkapnya.

Karena itu dia menilai jika ada wilayah yang sudah dimekarkan belum ada nomor kode wilayah maka itu tidak sah.
"Nomor kode wilayah ini ini terkait dengan program nasional tentang pemutahiran data kependudukan  mutlak harus dipenuhi sebab akan dipakai untuk pemberian No Induk Kependudukan," tegasnya.
Selain itu nomor induk wilayah juga terkait dengan rencana pemberlakukan program elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Sistim Informasi Adminstrasi Kependudukan (Siak).

"Ini terkait dengan program e KTP karena dalam KTP itu ada nomor kecamatan kalau ini tidak diusulkan maka akan menghambat program nasional penataan administrasi," jelasnya.
Selain untuk pemekaran kecamatan secara umum menurut dia juga ada pemekaran kecamatan khusus.

"Untuk kecamatan yang ada dipulau itu masuk dalam persyaratan khusus, dan itu bukan rekomendasi akan tetapi ijin dari gubernur," ungkapnya.
Walaupun demikian untuk pemekaran kecamatan khusus dan umum tidak memiliki berbedaan yang signifikan akan tetapi dari persyaratan administrasi.

"Jika pemekaran kecamatan umum harus memiliki 10 desa dan untuk pemekaran kecamatan khusus atau kepulauan cukup 1 desa ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik dikawasan yang jauh dan selanjutnya untuk nomor kode wilayah akan diusulkan ke mentri dalam negeri," ungkapnya. (Rahmad Nur)   


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!!
Kunjungi segera:
http://kabarindonesia.com/

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdoa untuk Perdamaian Dunia 11 Mar 2017 19:07 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia