KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
PendidikanDesain dan Industri Kreatif Indonesia Berpotensi Saingi Korea Selatan oleh : Rio Anggoro
20-Aug-2014, 05:18 WIB


 
  KabarIndonesia - Jakarta, Belajar desain di Australia dapat membuka pintu ke banyak pilihan karir yang bergaji tinggi dan menarik bagi orang Indonesia, menurut para ahli dari University of Technology Sidney (UTS). Desain telah menjadi sebuah pilihan karir yang paling dicari
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Kucingku dan Gadisku 13 Aug 2014 15:52 WIB

PINTU 12 Aug 2014 14:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
Ditha dan Dina Dukung Argentina! 13 Jul 2014 05:44 WIB


 
Mudik Gratis Bersama Jasa Raharja 26 Jul 2014 23:41 WIB

Resep Pribadi Plecing Kangkung 15 Mei 2014 00:19 WIB

 

PPDI Ponorogo Tuntut Perangkat Desa Diangkat PNS

 
DAERAH

PPDI Ponorogo Tuntut Perangkat Desa Diangkat PNS
Oleh : Muh Nurcholis | 29-Apr-2011, 22:07:50 WIB

KabarIndonesia - Ponorogo, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDIP) Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur  mengharapkan pemerintah mengakomodasi aspirasi mereka yakni agar perangkat desa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Seakan tidak mengenal lelah, Rombongan Pengurus PPDI Kabupaten Ponorogo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PPDI Kabupaten Ponorogo terus merapatkan barisan ke pelosok desa, menemui para perangkat desa.

Seperti terlihat, Jum'at (29/4) tadi, PPDI Kabupaten Ponorogo memantabkan barisan serta menyolidkan anggotanya dalam silaturahmi PPDI Kecamatan Sawoo, bertempat di kediaman Ketua PPDI Kecamatan Sawoo, Tuji di Desa Prayungan.

“Tuntutan kami agar perangkat desa diangkat menjadi PNS. Jangan ada diskriminasi seperti yang ada di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,” kata Ketua Umum PPDI Kabupaten Ponorogo, Kasmani.

Dia meminta agar klausul pengangkatan perangkat desa menjadi PNS ini dicantumkan dalam rancangan Undang-Undang tentang Desa, yang saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Yang terpenting bagi kami, ada itikad baik dari pemerintah dengan memasukkan itu dalam RUU Desa,” ujar Kasmani. Selanjutnya, ia menyerahkan pada mekanisme pembahasan di DPR apakah klausul pengangkatan perangkat desa menjadi PNS itu disetujui atau tidak.

“Itu proses di DPR. Tapi, jika ada kesamaan konsep untuk memperhatikan pembangunan desa, maka tidak ada alasan untuk menolak usulan ini,” katanya. Dia yakin tidak ada alasan Pemerintah Pro Rakyat menolak tuntutan PPDI tersebut. “Pokok tuntutan adalah klausul Perangkat Desa PNS harus masuk dalam RUU Desa, ” pintanya.

Dia juga menyampaikan beberapa dukungan terhadap tuntutan PPDI terkait pengangkatan PNS para perangkat desa. Menurut Kasmani, pimpinan DPR RI yang diwakili Taufik Kurniawan (PAN) prihatin dengan nasib Perangkat Desa yang bekerja untuk Negeri Tercinta tetapi tidak jelas penghargaannya.

“Sudah saatnya sekarang Pemerintah memberikan status kepada Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa. Pemerintah jangan beralasan anggaran yang tidak mampu, APBN jelas mampu, tinggal mau membuat keputusan politik atau tidak,” bebernya.

Menanggapi kemungkinan draf RUU yang tidak mengakomodasi usulan PPDI, Taufik Kurniawan seperti ditirukan Kasmani, mengatakan DPR memiliki hak memasukkan klausul Perangkat Desa PNS berdiri dalam pasal tersendiri.

Dia juga menjelaskan kalau Ketua DPP PAN, Hatta Rajasa mendukung langkah PPDI tersebut.

“Dengan nada penuh semangat Hatta Rajasa menyampaikan bahwa domain Draf RUU kewenangan Kemendagri. Tetapi itu sudah menjadi komitmen Hatta Rajasa untuk mengawalnya dan dia berpesan kepada Perangkat Desa, kedepan perangkat desa harus meningkatkan kapasitas diri dalam rangka ikut mensejahterakan rakyat,” ungkap Kasmani menirukan pernyataan Hatta Rajasa.

Komitmen kuat terhadap perjuangan Perangkat Desa yang menuntut kejelasan statusnya ditunjukkan dua partai besar di DPR.

Hal ini diterangkan Kasmani bahwa Baharudin A selaku Ketua Fraksi PKB ketika ditemui Pengurus Pusat PPDI yang dipimpin oleh Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosidy SH di ruang rapat FKB di Gedung DPR-MPR RI Senayan Jakarta hari ini, Kamis 07 April 2011.

“Kami tetap berkomitmen mendukung (perjuangan) PPDI dan akan kami buktikan dukungan kami disidang pembahasan-pembahasan RUU Desa nanti,” ujar Ketua FKB ditirukan Kasmani.

Tidak ketinggalan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009, Partai Demokrat juga berkomitmen yang sama terhadap tuntutan PPDI.

“Komitmen kami terhadap tuntutan Perangkat Desa tetap menjadi prioritas agenda kami,” kata Jafar Hafzah Ketua Fraksi Demokrat seperti ditirukan Kasmani dihadapan sekitar seratus orang perangkat desa se-kecamatan Sawoo yang terdaftar sebagai anggota PPDI.

“Dengan semakin mengalirnya dukungan terhadap perjuangan PPDI semoga bisa membuka mata dan hati para pengambil kebijakan dinegeri ini, bahwa ada abdi negara yang disebut Perangkat Desa,” jlentrehnya.

Selanjutnya Kasmani berpesan kepada seluruh anggota PPDI di Kecamatan Sawoo untuk bersabar dalam menunggu informasi lebih lanjut dari Ketua Umum PPDI Pusat.

“Kita berharap agar para perangkat desa tetap bersemangat, menjaga soliditas, serta kesatuan dan persatuan dalam organisasi PPDI,” pintanya. Menurutnya, pihak PPDI Kabupaten Ponorogo harus selalu kompak.

“Perjuangan hari ini bukanlah titik terakhir perjuangan PPDI, tetaplah bersemangat menuntut status PNS, ” urainya. Selain itu, PPDI Kabupaten Ponorogo juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Ponorogo dan DPRD Ponorogo yang telah menaikkan tunjangan sebesar Rp. 25.000,00 pada awal 2011 ini.

“Kita akan terus melakukan pendekatan dengan Lor Aloon-Aloon (Pemkab Ponorogo) serta Etan Aloon-Aloon (DPRD Ponorogo) agar segera menaikkan tunjangan perangkat desa sesuai UMR Kabupaten Ponorogo,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua PPDI Kecamatan Sawoo, Tuji beserta ratusan perangkat desa lainnya menyatakan keluhannya agar nasib mereka didengar pemerintah. “Di dalam UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah, diterangkan bahwa sekdes dan perangkat desa itu menjadi satu atap. Dan proses perekrutannya sama.

Tetapi, kenapa sekdes diangkat jadi PNS, sedangkan kami yang rata-rata telah bekerja lebih dari 20 tahun tidak ada yang diangkat menjadi PNS. Ini jelas terjadi diskriminasi,” ujar Tuji kepada Pewarta HOKI.

Dia juga menceritakan kalau perangkat desa adalah ujung tombak terdepan “Kalau urusan pemerintah terhadap masyarakat desa, kamilah yang menjadi terdepan. Tetapi, kami tidak mendapatkan gaji yang setimpal. Bahkan, gaji nya pun dibayarkan per tiga bulan sekali,” katanya.

Dia juga berharap kepada perangkat desa yang belum bergabung dengan PPDI, agar segera merapatkan barisan menjadi anggota PPDI. (*)


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Menjaga Perbatasanoleh : Gholib
13-Aug-2014, 16:46 WIB


 
  Menjaga Perbatasan Sebanyak 450 prajurit ditugaskan ke perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara yang diangkut dengan kapal KRI Tanjung Nusanive di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, 11 Agustus 2014. Seorang prajurit TNI AD dari Batalyon Infanteri 405/Surya Kusuma, Kodam IV/Diponegoro bergegas
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
PILPRES 2014: Tidak Perlu Fanatik 07 Jul 2014 19:08 WIB

 

 

 

 
Satukan Dukungan Bagi Timnas 15 Aug 2014 05:15 WIB

 

 
Rindu Mudik 03 Aug 2014 03:06 WIB

 

 
Mantan Pengguna Perlu Pertolongan 15 Jul 2014 23:00 WIB

 
Kampanye LEBE 28 Apr 2014 07:21 WIB

 
Ajang Kreatif dan Inovatif 20 Aug 2014 18:54 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia