KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
ProfilDian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia oleh : Robert - Hoki
15-Sep-2014, 11:02 WIB


 
 
Dian Ediono, GM Garuda Indonesia dan Gaya Kepemimpinan Indonesia
KabarIndonesia - Belanda, Kompetisi bisnis antar maskapai penerbangan di Indonesia tergolong tinggi. Pasalnya banyak perusahaan swasta, asing dan milik negara yang memperebutkan pelanggan.
Kesuksesan Garuda Indonesia, sebagai salah satu perusahaan berpelat merah (milik negara) yang bergerak dalam dunia penerbangan dalam negeri
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 
Membutuhkan Wartawan/Wartawati 06 Sep 2012 16:29 WIB


 

 
Mengaduk Rasa 15 Sep 2014 10:45 WIB

Pergi 12 Sep 2014 12:44 WIB

 
Sumut Gelar Festival Budaya 03 Sep 2014 12:58 WIB



 
BERITA LAINNYA
 
Gita Gutawa, Diva Muda Indonesia 06 Sep 2014 09:34 WIB

Raffi Achmad Tagih Janji Jokowi 31 Aug 2014 04:13 WIB

 

 
 
DAERAH

Legalitas Formal dan Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Aceh
Oleh : Sangkuturi | 02-Okt-2012, 22:57:39 WIB

KabarIndonesia - Atas dasar MoU Helsinki, Pemerintah Indonesia telah menyetujui, lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu aspek pembangunan yang sangat penting yang secara politik telah diberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh tentang  penyelenggaraan pendidikan, namun tetap tak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional, sebagimana dalam  Pasal 215 ayat (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan Nasional, yang disesuaikan dengan karakteristik.

Kebutuhan masyarakat setempat  Kalau kita perhatikan Pasal  7 ayat (1), di mana Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Selanjutnya pada ayat (3) bahwa dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Menurut H.Mohd.Ilyas,SE,MM sebagai Badan Kepegawaian Pendidikan Aceh, mengingatkan pada wartawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri
b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya dalam Pasal 218 (1) disebutkan bahwa, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis. 

Dari penjelasan dari UUPA di atas terlihat jelas bahwa adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan, di mana di satu pihak Pemerintah  Aceh diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan, namun di pihak lain masih ada batasannya yaitu sesuai dengan sistem pendidikan nasional.sejauhmana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam menetapkan kebijakan pendidikan, baik model, kelembagaan, kurikulum maupun standar mutu dan pengakuan kelulusannya pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan dayah. Model pendidikan di Aceh berdasarkan UUPA telah pernah disahkan Qanun No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Badan Dayah, Perguruan Tinggi, dan para pakar pendidikan. Namun kita belum melihat secara utuh satu model pendidikan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA, yaitu pendidikan Islami, terutama dalam pengembangan kelembagaan, perumusan kurikulum, pengakuan keberadaan pendidikan Dayah, standar pelayanan minimal, kualitas lulusan, kompetensi teungku Dayah sebagai tenaga pendidik, dan kewenangan antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko. Karena itu, keinginan DPRA melalui Komisi E untuk merevisi Qanun No.5 Tahun 2008 sebagai hak inisiatif, kita sambut baik untuk kesempurnaannya.

Ironisnya kewenangan yang sudah tercantum dalam UUPA yang semestinya harus segera dilaksanakan, namun belum mampu diwujudkan, malah ada ketakutan dan keberatan dari beberapa pihak terhadap wacana pemberlakuan Pasal 263 UUPA itu, 13/8/2012 dan telah resmi tercantum dalam UUPA dan ada kekhawatiran akan terancam kehilangan uang makan.  

Kekhawatiran dan kegelisahan ini di satu sisi wajar. Namun, di sisi lain hal ini tidak perlu dikhawatirkan, dimana setiap penyerahan kewenangan biasanya akan diikuti pula dengan penyerahan pendanaan sebagaimana disebutkan Pasal 263 UUPA. Kalau yang sudah jelas diserahkan saja kita masih khawatir dan tidak berani melaksanakannya, bagaimana pula meminta pelimpahan kewenangan yang lainnya. Untuk itu kiranya perlu ada dukungan dari semua pihak dan mencari solusi terbaik, agar tidak ada yang dirugikan.

Departemen Pendidikan Nasional, model yang dikembangkan pada MI, MTs dan MA yang di bawah Departemen Agama, atau model pendidikan yang ada di Dayah, dan mungkin ada model lain sebagai terobosan bagi pendidikan di Aceh, dimana khusus pendidikan dasar terutama tingkat SD, penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan di Dayah, dengan pola boording school, mungkin ini menjadi sebuah pemikiran. Sebenarnya sejak tahun 2009, pendidikan Aceh telah memulai dengan pendidikan Islami, walaupun hanya baru sedikit perubahan dalam kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an.

Di samping itu perlu adanya legalitas formal dan pengakuan terutama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap keberadaan Dayah, penetapan standar pelayanan minimal, tenaga pendidik/teungku Dayah, dan yang lebih penting pengakuan terhadap ijazah sebagai kompetensi lulusan Dayah. Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi dan tertuang dalam Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.Yang jelas ini akan menjadi kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah Aceh dan DPRA.''papar  Mohd.Ilyas

Dalam melakukan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2008. Sebaiknya sebelum hasil revisi Qanun tersebut disahkan, perlu adanya kejelasan dan ketegasan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama terhadap batasan kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh, sehingga Qanun baru yang akan dilahirkan itu bisa menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA.(**)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Jalan Bukan Tempat Jualanoleh : Jumari Haryadi
15-Sep-2014, 17:12 WIB


 
  Jalan Bukan Tempat Jualan Jalan raya diciptakan manusia untuk lalu lintas kendaraan. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat memanfaatkannya sebagai tempat berjualan. Kondisi ini bisa menyebabkan jalan menjadi kotor dan terkesan kumuh, juga bisa menyebabkan kemacetan. Dalam foto di atas terlihat pemandangan di daerah Andir, Jalan
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Desa di Sumut Butuh Dokter 15 Sep 2014 10:43 WIB

 

 
"Remote Sensing" untuk Masyarakat 13 Sep 2014 08:36 WIB


 

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia