KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
DaerahUsulan Pembentukan Wartawan Unit DPRD Tidak Dijawab Pemkab Serdang Bedagai oleh : Agus Suriadi
21-Nov-2017, 20:36 WIB


 
 
Kabar Indonesia - Serdang Bedagai, Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sergai terkait pembahasan R-APBD Sergai TA 2018, Kamis (16/11)  di gedung DPRD Sergai, Dusun II Desa Firdaus, Sei Rampah.Sambil menyampaikan pandangan umum Fraksi, tiga fraksi antara lain
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Kontemplasi (تفكر) 23 Nov 2017 09:41 WIB

Sang Perisai Kehidupan 23 Nov 2017 09:40 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 
 
DAERAH

Legalitas Formal dan Pengakuan Pemerintah Pusat terhadap Pendidikan Aceh
Oleh : Sangkuturi | 02-Okt-2012, 22:57:39 WIB

KabarIndonesia - Atas dasar MoU Helsinki, Pemerintah Indonesia telah menyetujui, lahirnya UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Salah satu aspek pembangunan yang sangat penting yang secara politik telah diberi kewenangan kepada Pemerintah Aceh tentang  penyelenggaraan pendidikan, namun tetap tak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional, sebagimana dalam  Pasal 215 ayat (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan Nasional, yang disesuaikan dengan karakteristik.

Kebutuhan masyarakat setempat  Kalau kita perhatikan Pasal  7 ayat (1), di mana Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Selanjutnya pada ayat (3) bahwa dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Menurut H.Mohd.Ilyas,SE,MM sebagai Badan Kepegawaian Pendidikan Aceh, mengingatkan pada wartawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
a. melaksanakan sendiri
b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Selanjutnya dalam Pasal 218 (1) disebutkan bahwa, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis. 

Dari penjelasan dari UUPA di atas terlihat jelas bahwa adanya ketidakjelasan dan ketidaktegasan, di mana di satu pihak Pemerintah  Aceh diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan pendidikan, namun di pihak lain masih ada batasannya yaitu sesuai dengan sistem pendidikan nasional.sejauhmana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam menetapkan kebijakan pendidikan, baik model, kelembagaan, kurikulum maupun standar mutu dan pengakuan kelulusannya pada semua jenis dan jenjang pendidikan baik pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan dayah. Model pendidikan di Aceh berdasarkan UUPA telah pernah disahkan Qanun No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Badan Dayah, Perguruan Tinggi, dan para pakar pendidikan. Namun kita belum melihat secara utuh satu model pendidikan Aceh sebagaimana diamanatkan UUPA, yaitu pendidikan Islami, terutama dalam pengembangan kelembagaan, perumusan kurikulum, pengakuan keberadaan pendidikan Dayah, standar pelayanan minimal, kualitas lulusan, kompetensi teungku Dayah sebagai tenaga pendidik, dan kewenangan antara Pemprov dengan Pemkab/Pemko. Karena itu, keinginan DPRA melalui Komisi E untuk merevisi Qanun No.5 Tahun 2008 sebagai hak inisiatif, kita sambut baik untuk kesempurnaannya.

Ironisnya kewenangan yang sudah tercantum dalam UUPA yang semestinya harus segera dilaksanakan, namun belum mampu diwujudkan, malah ada ketakutan dan keberatan dari beberapa pihak terhadap wacana pemberlakuan Pasal 263 UUPA itu, 13/8/2012 dan telah resmi tercantum dalam UUPA dan ada kekhawatiran akan terancam kehilangan uang makan.  

Kekhawatiran dan kegelisahan ini di satu sisi wajar. Namun, di sisi lain hal ini tidak perlu dikhawatirkan, dimana setiap penyerahan kewenangan biasanya akan diikuti pula dengan penyerahan pendanaan sebagaimana disebutkan Pasal 263 UUPA. Kalau yang sudah jelas diserahkan saja kita masih khawatir dan tidak berani melaksanakannya, bagaimana pula meminta pelimpahan kewenangan yang lainnya. Untuk itu kiranya perlu ada dukungan dari semua pihak dan mencari solusi terbaik, agar tidak ada yang dirugikan.

Departemen Pendidikan Nasional, model yang dikembangkan pada MI, MTs dan MA yang di bawah Departemen Agama, atau model pendidikan yang ada di Dayah, dan mungkin ada model lain sebagai terobosan bagi pendidikan di Aceh, dimana khusus pendidikan dasar terutama tingkat SD, penyelenggaraan pendidikannya dilaksanakan di Dayah, dengan pola boording school, mungkin ini menjadi sebuah pemikiran. Sebenarnya sejak tahun 2009, pendidikan Aceh telah memulai dengan pendidikan Islami, walaupun hanya baru sedikit perubahan dalam kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah dasar, yaitu pelajaran Baca Tulis Al-Qur'an.

Di samping itu perlu adanya legalitas formal dan pengakuan terutama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap keberadaan Dayah, penetapan standar pelayanan minimal, tenaga pendidik/teungku Dayah, dan yang lebih penting pengakuan terhadap ijazah sebagai kompetensi lulusan Dayah. Untuk itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi dan tertuang dalam Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.Yang jelas ini akan menjadi kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah Aceh dan DPRA.''papar  Mohd.Ilyas

Dalam melakukan revisi Qanun Nomor 5 Tahun 2008. Sebaiknya sebelum hasil revisi Qanun tersebut disahkan, perlu adanya kejelasan dan ketegasan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama terhadap batasan kewenangan penyelenggaraan pendidikan di Aceh, sehingga Qanun baru yang akan dilahirkan itu bisa menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan Aceh sesuai dengan semangat MoU Helsinki dan UUPA.(**)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
  Mendes PDTT Ajak Astra Lanjutkan Membangun Indonesia dari Wilayah Terluar Mendes PDTT Republik Indonesia Eko Putro Sandjojo melakukan pemeriksaan darah di booth pengobatan gratis yang disediakan dalam acara Festival Kesehatan Inspirasi 60 Tahun Astra di Hotel Rinra Makassar hari ini (18/11). Acara Festival Kesehatan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Menjadi Guru Yang Baik 15 Nov 2017 07:00 WIB

 
Memahami Inflasi Lebih Dalam 21 Nov 2017 03:39 WIB


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beriman dan Bijaksana 12 Nov 2017 06:45 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia