KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalPakar Jerman Tentang Hasil Pilpres 2019: Konservatisme Bakal Makin Kuat oleh : Kabarindonesia
18-Apr-2019, 08:00 WIB


 
 
KabarIndonesia - Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin berdasarkan hitung cepat tampaknya menang jauh dalam Pilpres 2019. Apa artinya bagi perkembangan politik di Indonesia? Wawancara DW dengan pengamat Indonesia asal Jerman ,Timo Duile.

Hasil awal hitung cepat dari lima
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pasangan Abadi 13 Apr 2019 04:16 WIB

Sepenggal Kisah dari Menoreh (2) 24 Mar 2019 06:12 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Bupati Samosir Sampaikan Surat Protes Tentang Annual Fee kepada Gubernur Sumut

 
DAERAH

Bupati Samosir Sampaikan Surat Protes Tentang Annual Fee kepada Gubernur Sumut
Oleh : Drs Melani Butarbutar, Mm | 15-Des-2018, 14:30:46 WIB

KabarIndonesia - Samosir, Sebagaimana dilansir berbagai media cetak dan online di Sumatera Utara, juga telah diberitakan media ini, dua kepala daerah yakni bupati Samosir dan bupati Tapanuli Utara menyampaikan protes keras kepada Gubernur Sumatera Utara. Protes tersebut terkait SK Gubsu tentang penetapan besaran bagi hasil pajak dari PT Inalum yang dinilai tidak realistis dan tidak adil.

Adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara (SK Gubsu) No 188.44/355/KPTS/2018, tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten-Kota di Provinsi Sumut. (red: 33 kabupaten/kota di Sumut), dinilai tidak adil bagi Kabupaten Samosir yang hanya mendapat Rp 5,4 miliar dari pendapatan pajak air permukaan (APU) Danau Toba PT Inalum dari total Rp 554 miliar yang diterima Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyatakan menolak SK Gubsu itu dan akan menyampaikan protes. "Mari tegakkan keadilan demi menciptakan masyarakat adil dan makmur," sebut Rapidin kepada wartawan, Jumat (14/12/2018), di Samosir.

Beberapa tokoh masyarakat Samosir juga menyampaikan rasa kecewanya terhadap pemerintah provinsi Sumut dan sangat menyayangkan adanya daerah yang sama sekali tidak berada di kawasan Danau Toba dan tidak terkait langsung sebagai sumber air untuk pengoperasian perusahaan Inalum, justru menerima dana bagi hasil lebih besar jika dibandingkan dengan yang akan diterima Samosir, salah satu dari 7 kabupaten di Danau Toba.

Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya Bupati Samosir Rapidin Simbolon pun mengirimkan protes kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) sebagaimana tertuang dalam suratnya nomor 010/4867/BPD.1/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018.

Bupati menjelaskan bahwa kabupaten Samosir adalah salah satu daerah yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (KSPN-DT). Sejak awal terbentuknya kabupaten Samosir tahun 2004 hingga tahun 2013, salah satu sumber pembiayaan pembangunan adalah annual fee yang dibagikan kepada 10 Kabupaten/Kota kawasan Danau Toba dan Daerah Aliran Sungai Asahan

Sejak tahun 2014, PT Inalum diambil alih Pemerintah Indonesia dari Jepang dan berstatus sebagai BUMN, maka annual fee berubah menjadi pajak air permukaan (PAP), sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan memungut Pajak Air Permukaan Umum (APU) adalah Pemprov Sumut, yang kemudian dibagihasil kepada 10 kabupaten/kota yang memiliki perairan sesuai dengan perhitungan pajak air permukaan.

Lebih lanjut, masih dalam suratnya itu Bupati Rapidin menyampaikan 3 poin penting kepada Gubernur Sumut yakni:

Pertama, dalam penentuan nilai/besaran annual fee masing-masing kabupaten (harus) menggunakan formula yang mencerminkan asas keadilan dan pemerataan secara proporsional sebagaimana dulu formula yang digunakan untuk membagikan annual fee PT Inalum; Kedua, agar dalam menyusun formula perhitungan yang baru Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kawasan Danau Toba diikutsertakan; Dan ketiga, kiranya dana bagi hasil tersebut dapat direalisasikan pada TA 2019, agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan di kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba.

Sementara itu, sebagaimana dilansir medanbisnisdaily.com, terkait keberatan Pemkab di Kawasan Danau Toba (KDT) terhadap pembagian annul fee PT Inalum yang dirasa tidak adil, DPRD Sumut angkat bicara dan meminta Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menjelaskan hal itu ke publik.

Menurut Sarma Hutajulu, Komisi A DPRD Sumut akan memanggil Pemprov Sumut. "Kira rencanakan Senin akan kita panggil Pemprovsu minta menjelaskan soal itu," kata Sarma kepada media, Sabtu (15/12).

Dikatakannya, Pemprovsu juga harus menjelaskan apakah itu hanya Pajak Air Permukaan(PAP) atau ada pajak-pajak lainnya. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sumut dengan Pemprovsu beberapa waktu lalu, sesuai aturan PAP itu dimasukkan sebagai APBD Sumut 2019.

Ditambahkannya, 50% diperoleh Pemprovsu dan 50% lagi dibagi ke 33 kabupaten/kota, dengan catatan porsi terbesar (70%) yang dibagi ke kabupaten/kota itu diberikan kepada daerah yang berdampak langsung atas operasional PT Inalum, yakni kabupaten/kota yang di Kawasan Danau Toba (KDT).

"Karena harapannya dana itu juga digunakan oleh Pemkab/Pemko di KDT untuk recovery kerusakan alam di KDT yang disebabkan operasional PT Inalum selama ini," kata Sarma. Namun kesepakatan itu nyatanya tidak sesuai jika dilihat rekapitulasi annual fee seperti tertuang dalam SK Gubernur Sumut No 188.44/355/KPTS/2018 tentang Formula Penghitungan Penetapan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Sejumlah kabupaten/kota yang tidak berada di KDT justru menerima dana jauh lebih besar dibanding daerah di KDT. Contohnya, Langkat Rp 53,5 miliar, Medan Rp 39,4 miliar, Deli Serdang Rp 17,1 miliar. Labuhan Batu Utara Rp 12,8 miliar. Sementara Kabupaten Samosir hanya Rp 5,4 miliar dan Tapanuli Utara Rp 6,7 miliar.

Menanggapi polemik yang terjadi, anggota DPRD Sumut Syamsul Sianturi menyatakan hal yang wajar atas protes Pemkab yang menilai pembagian annual fee itu tidak proporsional. "Kurang keseimbangan dari kebijakan yang dibuat gubernur dalam pembagian annual fee itu," kata Syamsul di sela-sela menghadiri bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis oleh DPRD Sumut, di kawasan Tanjung Gusta, Medan, Sabtu (15/12/2018).

Menurut Syamsul Sianturi, yang juga berasal dari Muara Tapanuli Utara agar memenuhi aspek keseimbangan, harus diukur berapa luas wilayah 8 kabupaten di kawasan Danau Toba yang menjadi daerah tangkapan air danau dan kemudian dipakai PT Inalum. Kemudian dihitung berapa seharusnya pajak air permukaan umum yang diperoleh masing-masing kabupaten. Begitu seharusnya jika hendak memenuhi aspek keseimbangan.

Dengan asumsi itu, Syamsul yang berasal dari daerah pemilihan Sumut 9 yang didalamnya meliputi kawasan Tapanuli dan Samosir, menyatakan bahwa sikap protes Bupati Samosir, Rapidin Simbolon terhadap gubernur adalah hal yang wajar.

"Samosir setidaknya harus menerima seperdelapan dari nilai total annual fee yang diperoleh Pemprov Sumut dari PT Inalum. Tidak seperti saat ini yang cuma Rp 5,4 miliar. Saya kira gubernur kita cukup arif, harus dikaji ulang besaran yang diterima setiap kabupaten," tegasnya.

Kendati Syamsul tidak berencana mempertanyakan kebijakan pembagian annual fee tersebut kepada Gubernur, dia menginginkan agar senilai 10% dari annual fee dialokasikan untuk pembersihan pinggiran pantai Danau Toba. Agar tidak ada lagi sampah dan eceng gondok yang bertebaran.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 



Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertanyakanlah Tuhanmu (2) 18 Apr 2019 13:54 WIB

Pertanyakanlah Tuhanmu (1) 18 Apr 2019 13:52 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia