KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis
Harian Online KabarIndonesia

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Berita RedaksiProgram-Program PMOH untuk Top Reporter HOKI, Pegawai Negeri, dan Swasta oleh : Redaksi-kabarindonesia
11-Feb-2018, 16:42 WIB


 
 
KabarIndonesia - Ikuti Program Istimewa bagi yang pernah menjadi Top Reporter HOKI kapan pun Anda terpilih dan berhasrat memperdalam ilmu menulis dan tertarik mengikuti Pelatihan Menulis Online HOKI (PMOH).

Program Instansi pun diberikan kepada Instansi Pemerintah atau Swasta yang
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Keindahan Khatulistiwa 12 Feb 2018 16:21 WIB

Merakyatlah 12 Feb 2018 16:21 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 
Hapus Tatto Gratis 27 Jan 2018 12:27 WIB

 

PT RPI Ternyata Tidak Punya Izin Operasional Outsourcing

 
DAERAH

PT RPI Ternyata Tidak Punya Izin Operasional Outsourcing
Oleh : Dicky Arista | 08-Jan-2015, 15:21:35 WIB

KabarIndonesia - Sidoarjo, Perusahaan pengelola pekerja outsourcing PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) ternyata dalam menjalankan tugasnya tidak memiliki izin pengelolaan outsourcing. Menurut UU NO 13/2003 tentang tenaga kerja, perusahaan pengelola outsourcing harus berbadan hukum dan memiliki izin pengelolaan.

Bahkan perusahaan yang berkantor di Brigjend Katamso, Desa Wedoro, Kacamatan  Waru, Sidoarjo ini bahkan telah menarik biaya pelatihan dan penyaluran untuk bekerja. Beberapa orang di antaranya telah terlanjur membayar  perusahaan yang berpusat di Manggarai, Jakarta Selatan ini.

Ali Masykuri Anggota komisi D DPRD Sidoarjo mengatakan PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) sebagai perusahaan penyalur pekerja outsourcing ternyata tidak memiliki izin pengelolaan dan operasional tenaga kerja di Sidoarjo.

"Perusahaan outsourcing itu syaratnya kan mereka harus berbadan hukum dan mesti punya izin pengelolaan dan operasional outsourcing dan mereka ini (PT. RPI) tidak memiliki izin," tegasnya, saat hearing di ruang pertemuan komisi, Senin (5/1) kemarin.

Bahkan menurut legislator Partai Nasdem ini, langkah yang di ambil PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) ini tergolong berani, dengan menarik biaya setiap pelatihan sebesar Rp. 600 Ribu per orang.
" Apalagi beberapa orang yang terlanjur mambayar ikut pelatihan, merasa tidak pernah disalurkan untuk bekerja," tandasnya.

Ali Masykuri juga menambahkan bahwa menurut UU yang sama, jika perusahaan pengelola tenaga kerja bermasalah, penyelesaian hubungan kerja dilakukan langsung dengan perusahaan pemberi kerja.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari PT Rajawali Prima Indonesia (RPI) menunjukkan surat kontrak kerjasama antara pihak manajement Rajawali Prima Indonesia (RPI) dengan para calon tenaga kerja. Dari surat kerjasama yang dikeluarkan PT RPI tersebut, terdapat penjelasan status antara pihak pemohon dengan pihak perusahaan.

"Dalam perekrutan karyawan ini, terdapat peraturan dan tata tertib, sekaligus penghasilan yang didapat pihak pertama persis seperti kontrak kerja yang di keluarkan PT. Rajawali Prima Indonesia (RPI)," sebut perwakilan dari PT. Rajawali Prima Indonesia (RPI).

Terpisah, Ketua SPSI Sidoarjo, Sukarji, saat di konfirmasi kabarindonesia menyebutkan, keberadaan perusahaan outsourcing yang tidak memiliki izin itu harus dihapuskan. Pasalnya, perusahaan yang tak berstatus hokum tersebut pasti lalai membayar pajak yang menjadi kewajibannya. 

"Makanya, perusahaan yang tidak berbadan hukum itu harus dihapuskan. Perusahaan outsourcing ini adalah bisnis yang memberikan keuntungan. Namun keuntungan itu tidak dikembalikan lagi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak," jelas Sukarji.  

Padahal dia menghitung, rata-rata perusahaan outsourcing mengambil fee 2,5% dari upah minimum buruh sebesar Rp 1,5 juta per bulan.  "Kalau dipotong Rp 1 juta lalu dikalikan 1.000 buruh saja, maka keuntungan perusahaan sudah mencapai Rp 1 miliar per bulan," katanya. 

Sayang, Sukarji menjelaskan penghapusan perusahaan outsourcing yang tidak memiliki izin oleh pemerintah belum maksimal. Pasalnya pemerintah dalam hal ini, kementerian terkait tidak memiliki data valid mengenai basis perusahaan outsourcing yang ada di daerah. (*)

Blog: http://www.pewarta.kabarindonesia.blogspot.com/ 
Alamat ratron (surat elektronik): 
redaksi@kabarindonesia.com 
Berita besar hari ini.  Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Astra International Investasi USD150 Juta di GO-JEKoleh : Rohmah Sugiarti
12-Feb-2018, 22:21 WIB


 
  Astra International Investasi USD150 Juta di GO-JEK Menteri Komunikasi & Informasi RI Rudiantara (kedua kiri) bersama Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kedua kanan), Chief Executive Officer & Founder Go-Jek Nadiem Makarim (kiri) dan President & Co-Founder Go-Jek Andre Soelistyo berswafoto bersama seusai konferensi pers
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 
Konsisten Pegang Teguh Netralitas 15 Feb 2018 23:19 WIB


 

 
 

 

 

 

 
Walk to Museum Bahari Yogyakarta 12 Feb 2018 16:23 WIB

 

 

 

 
Nasehat Mengelola Amarah 04 Feb 2018 11:15 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia