KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
Serba SerbiJababeka Senior Living Luxury Retirement Home oleh : Kabarindonesia
08-Des-2019, 09:41 WIB


 
 
KabarIndonesia - Jababeka Senior Living mempersembahkan Luxury Retirement Home, suatu konsep konsep layanan hunian bagi Senior (lansia) dengan standar hotel bintang empt tetapi perhatian dan kepeduian team Care sebagaiman layaknya tinggal di rumah sendiri yg penuh kasih sayang. Home Sweet
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Opera Afeksi 08 Des 2019 14:27 WIB

Perih Paling Parah 26 Nov 2019 19:35 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 

 

 

Rapat Terbuka PT Wana Tiara Persada (WTP) Bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kecamatan Obi

 
DAERAH

Rapat Terbuka PT Wana Tiara Persada (WTP) Bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kecamatan Obi
Oleh : Zul/budi | 01-Nov-2019, 08:09:51 WIB

KabarIndonesia - Maluku Utara, Rapat terbuka PT. WTP bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kec. Obi membahas tentang berbagai persoalan-persoalan yang ada di lingkar tambang.

Pertemuan ini tak lain dan tak bukan untuk membahas berbagai rentetan persoalan di wilayah lingkar tambang yang nota bene kehadiran perusahan di pulau Obi selama ini harus memperhatikan hak ulayat masyarakat dari hasil potensi yang sudah diambil dan dikelolah dari perut bumi tanah dodomi Obi tercinta.

Pembahasan yang terfokus mengenai masalah lingkar tambang dihadiri Asosiasi Desa Lingkar Tambang, BPD dan Pengurus BUMDes se Kec. Obi. membahas keabsahan jalur koordinasi lingkar tambang antara Desa dengan Pihak Perusahan di pulau Obi.

Ketua Asosiasi Desa Lingkar Tambang Abdul Kahfi Nusin, yang juga merupakan Kepala Desa Laiwui, Kec. Obi, saat dihubungi di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan kepentingan rakyat mengenai masalah program PPM, dana CSR, penerimaan karyawan lokal. "Kerja sama BUMDES dengan pihak Perusahaan dan jalur perekonomian rakyat harus terbuka lebar untuk masyarakat pulau Obi" pungkasnya.

"Kami menegaskan kepada perusahan agar di awal 2020 BUMDes Kec. Obi dapat berjalan dengan baik atas dasar kerja sama yang sesuai kewajiban melalui dana CSR ini, agar Perusahaan dapat melakukan kerjama BUMDes yang ada kaitan dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkat pendapatan dan kesejatraan masyarat di desa." lanjutnya menjelaskan, (28/10/2019)

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas banyak masalah-masalah di wilayah lingkar tambang, menjadi hak ulayat masyarakat yang perlu diutamakan adalah kewajiban perusahaan atas potensi yang dikelola dari hasil perut bumi di negeri ini. Untuk itu perusahaan harus memberikan hak sepenuhnya untuk rakyat berdasarkan apa di citakan-citakan presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita jilid 1 dan 2, sehingga masyarakat mendapat keadilan.

Hak ulayat untuk masyarakat lingkar tambang ini dijelaskan dalam batang tubuh UUD NKRI 1945 pasal 33 ayat 1-3, Sila ke lima Pancasila, dan Kitab UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral Batu bara, yang sudah dijelaskan pada BAB XIII mengenai "Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK" Pasal 106 sampai pasal 112 serta di atur dalam peraturan menteri (Permen) ESDM No. 41 Tahun 2016 Tentang "Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara"

Selain itu ADLT juga pernah membahas dengan PT TBP tentang keberatan kehadiran kapal cepat dan pelayan kapal reguler di pulau Obi yang mengambil bagian dalam pelayanan hingga ke perusahan tambang. Semestinya merupakan jatah dari rute speed boat atau ojek laut yang setiap hari memberikan pelayanan ke perusahan dan desa Kawasi. Akan tetapi jatah ini sudah diambil oleh kapal reguler. Hal ini menyebabkan roda perekonomian para pengusaha speed boat atau tukang ojek laut lumpuh disebabkan karena ketergantungan jasa angkutan perusahan dan Desa Kawasi dan jasa angkutan laut. Hal ini juga diatur dalam PERPU No.20 Tahun 2010 tentang angkutan perairan.

Perusahan harus mampu dan melihat masyarakat makmur, sejahtera, serta masyarakat jangan ditindas-digilas hingga bertebaran bagaikan puing-puing yang mengikuti arah angin, akan tetapi berikanlah mereka hak yang seadil-adilnya agar tetap setia dalam kehadiran pertambangan di pulau Obi.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utaraoleh : Sesmon Toberius Butarbutar
25-Sep-2019, 15:25 WIB


 
  Peninjauan Proses Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara Camat Nassau Timbul Sipahutar (kiri) meninjau Pendaftaran Pilkades di Desa Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, Rabu (25/09/2019)
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Pemilu Spanyol Diulang 18 Nov 2019 12:05 WIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LILIN ADVENT-NATAL 08 Des 2019 16:13 WIB

Kesehatan Manusia Dalam Alkitab 05 Des 2019 11:08 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia