KabarIndonesia

Kirim / Edit Berita
Daftar Jadi Penulis

Dari Kita Untuk Kita

Home | Index | Berita | Berita Foto | Top Views | Top Reporter | Berita Redaksi | RSS RSS | Blog | FAQ | Email ke Redaksi
 
BERITA UTAMA
NasionalJalan Berliku Divestasi Tuntas, Kontrak Karya Freeport Sah Menjadi IUPK oleh : Wahyu Ari Wicaksono
22-Des-2018, 04:36 WIB


 
 
KabarIndonesia - Setelah sekitar dua tahun proses negosiasi intensif yang melibatkan pemerintah, Holding Industri Pertambangan PT INALUM (Persero), Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, akhirnya pada hari ini telah resmi terjadi pengalihan saham mayoritas (divestasi) PT Freeport Indonesia (PTFI)
selengkapnya....


 


 
BERITA DAERAH LAINNYA












 
BERITA LAINNYA
 

 

 
Terbunuh Cinta Sendiri 05 Jul 2020 14:46 WIB

Negeri Nestapa 23 Jun 2020 09:15 WIB

 


 
BERITA LAINNYA
 
LOVE STORY BIBI LUNG & YOKO 27 Jun 2020 05:00 WIB


 
YUUK DEMO NGEPUNG SURGA! 27 Jun 2020 06:33 WIB


 

Rapat Terbuka PT Wana Tiara Persada (WTP) Bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kecamatan Obi

 
DAERAH

Rapat Terbuka PT Wana Tiara Persada (WTP) Bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kecamatan Obi
Oleh : Zul/budi | 01-Nov-2019, 08:09:51 WIB

KabarIndonesia - Maluku Utara, Rapat terbuka PT. WTP bersama Asosiasi Desa Lingkar Tambang (ADLT) Kec. Obi membahas tentang berbagai persoalan-persoalan yang ada di lingkar tambang.

Pertemuan ini tak lain dan tak bukan untuk membahas berbagai rentetan persoalan di wilayah lingkar tambang yang nota bene kehadiran perusahan di pulau Obi selama ini harus memperhatikan hak ulayat masyarakat dari hasil potensi yang sudah diambil dan dikelolah dari perut bumi tanah dodomi Obi tercinta.

Pembahasan yang terfokus mengenai masalah lingkar tambang dihadiri Asosiasi Desa Lingkar Tambang, BPD dan Pengurus BUMDes se Kec. Obi. membahas keabsahan jalur koordinasi lingkar tambang antara Desa dengan Pihak Perusahan di pulau Obi.

Ketua Asosiasi Desa Lingkar Tambang Abdul Kahfi Nusin, yang juga merupakan Kepala Desa Laiwui, Kec. Obi, saat dihubungi di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan kepentingan rakyat mengenai masalah program PPM, dana CSR, penerimaan karyawan lokal. "Kerja sama BUMDES dengan pihak Perusahaan dan jalur perekonomian rakyat harus terbuka lebar untuk masyarakat pulau Obi" pungkasnya.

"Kami menegaskan kepada perusahan agar di awal 2020 BUMDes Kec. Obi dapat berjalan dengan baik atas dasar kerja sama yang sesuai kewajiban melalui dana CSR ini, agar Perusahaan dapat melakukan kerjama BUMDes yang ada kaitan dengan program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkat pendapatan dan kesejatraan masyarat di desa." lanjutnya menjelaskan, (28/10/2019)

Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas banyak masalah-masalah di wilayah lingkar tambang, menjadi hak ulayat masyarakat yang perlu diutamakan adalah kewajiban perusahaan atas potensi yang dikelola dari hasil perut bumi di negeri ini. Untuk itu perusahaan harus memberikan hak sepenuhnya untuk rakyat berdasarkan apa di citakan-citakan presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Nawacita jilid 1 dan 2, sehingga masyarakat mendapat keadilan.

Hak ulayat untuk masyarakat lingkar tambang ini dijelaskan dalam batang tubuh UUD NKRI 1945 pasal 33 ayat 1-3, Sila ke lima Pancasila, dan Kitab UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral Batu bara, yang sudah dijelaskan pada BAB XIII mengenai "Hak dan Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK" Pasal 106 sampai pasal 112 serta di atur dalam peraturan menteri (Permen) ESDM No. 41 Tahun 2016 Tentang "Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara"

Selain itu ADLT juga pernah membahas dengan PT TBP tentang keberatan kehadiran kapal cepat dan pelayan kapal reguler di pulau Obi yang mengambil bagian dalam pelayanan hingga ke perusahan tambang. Semestinya merupakan jatah dari rute speed boat atau ojek laut yang setiap hari memberikan pelayanan ke perusahan dan desa Kawasi. Akan tetapi jatah ini sudah diambil oleh kapal reguler. Hal ini menyebabkan roda perekonomian para pengusaha speed boat atau tukang ojek laut lumpuh disebabkan karena ketergantungan jasa angkutan perusahan dan Desa Kawasi dan jasa angkutan laut. Hal ini juga diatur dalam PERPU No.20 Tahun 2010 tentang angkutan perairan.

Perusahan harus mampu dan melihat masyarakat makmur, sejahtera, serta masyarakat jangan ditindas-digilas hingga bertebaran bagaikan puing-puing yang mengikuti arah angin, akan tetapi berikanlah mereka hak yang seadil-adilnya agar tetap setia dalam kehadiran pertambangan di pulau Obi.(*)

 

[Beritahu Teman]  [Print Berita]

Bagikan :   Share 


Komentar & Respon :
Nama
Komentar
Validasi
 


 
BERITA FOTO
Sambal Oelek Indonesia Buatan ASoleh : Fida Abbott
02-Jun-2020, 02:23 WIB


 
  Sambal Oelek Indonesia Buatan AS Sambal Oelek ini saya temukan di Walmart Supercenter, Parkesburg, Pennsylvania. Awalnya saya mengira buatan salah satu negara Asia selain Indonesia karena tulisan di depan botolnya. Ternyata buatan Amerika Serikat. Tampaknya Indonesia harus meningkatkan persaingannya di pasar bebas dan jeli membidik
selengkapnya....
 
 

Follow KabarIndonesia on Twitter

 
BERITA LAINNYA
 

 

 

 

 

 
MANG UCUP ITU CHINA BANANA 28 Jan 2020 00:52 WIB

 

 
Wisudawan Terbaik UHN Medan 08 Jul 2020 05:31 WIB


 

 

 

 
HOW ARE YOU MY FRIEND? 27 Jun 2020 05:21 WIB

Masihkah Ada Rasa Damai Di Hati? 21 Jun 2020 14:23 WIB

 

  Back to Top   Home |  RSS RSS  
© Copyright 2009 KabarIndonesia